Dorong Ekspor, Bea Cukai Permudah Izin di Kawasan BerikatDorong Ekspor, Bea Cukai Permudah Izin di Kawasan BerikatKamis 29 Nov 2018 14:59Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jederal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Melalui kebijakan ini, para pengusaha akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan bidang usaha.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai lakukan rebranding kawasan berikatDitjen Bea Cukai lakukan rebranding kawasan berikatRabu 28 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) baru saja menerbitkan aturan baru tentang kawasan berikat. Rebranding Kawasan Berikat ini memiliki perubahan fundamental di mana bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada para pengguna jasa.selengkapnya

 Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Andalkan Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 15,4% pada 2019Selasa 27 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 15,4% pada 2019 dengan mengandalkan membaiknya kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

 Gunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISGunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISJumat 23 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo, akan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan pajak rokok untuk mendaftarkan warga di masing-masing wilayah menjadi peserta JKN-KIS.selengkapnya

 Industri Kesehatan Pengganti Impor Perlu Insentif PajakIndustri Kesehatan Pengganti Impor Perlu Insentif PajakRabu 21 Nov 2018 10:34Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai tax allowance harus diberikan kepada produsen alat kesehatan yang mensubtitusi produk impor.selengkapnya

 Hapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatHapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatJumat 16 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1178 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBPemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBJumat 16 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak hari ini hingga 15 Desember 2018 mendatang.selengkapnya

 Asyik, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Lagi di JakartaAsyik, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Lagi di JakartaKamis 15 Nov 2018 16:13Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Otolovers tengah menunggak pembayaran pajak? Mulai 15 November sampai 15 Desember 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang disebut juga pemutihan pajak.selengkapnya

 Mulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanMulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanKamis 15 Nov 2018 11:08Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa denda. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (15/11/2018).selengkapnya

 Kemenristekdikti tingkatkan kesadaran pajak melalui pembelajaran di kampusKemenristekdikti tingkatkan kesadaran pajak melalui pembelajaran di kampusSelasa 13 Nov 2018 11:23Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kesadaran pajak melalui pembelajaran di kampus.selengkapnya

 Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selamatkan BPJS Kesehatan, YLKI Sarankan Cukai Rokok Naik 57%Selasa 9 Okt 2018 15:10Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa salah satu solusi terbaik guna menyelamatkan BPJS Kesehatan selaku operator program JKN dari defisit finansialnya dengan menaikkan cukai rokok hingga sebesar 57%.selengkapnya

 Kanwil Wajib Pajak Besar Ajak Biofarma Sosialisasi Perpajakan ke MasyarakatKanwil Wajib Pajak Besar Ajak Biofarma Sosialisasi Perpajakan ke MasyarakatSelasa 2 Okt 2018 11:13Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengajak PT Biofarma (persero) turut berpartisipasi dalam mengedukasi perpajakan pada masyarakat.selengkapnya

 Kalbar Genjot Pajak Pertambangan dan AgribisnisKalbar Genjot Pajak Pertambangan dan AgribisnisSelasa 2 Okt 2018 11:08Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor Sumber Daya Alam.selengkapnya

 56,1% dari Target APBN 2018, Penerimaan Pajak Agustus Rp907,5 T56,1% dari Target APBN 2018, Penerimaan Pajak Agustus Rp907,5 TRabu 19 Sep 2018 14:09Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp907,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 16,5% dibanding periode sama tahun lalu atau mencapai 56,1% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 yang sebesar Rp1.618,09 triliun.selengkapnya

 BPJS Watch: Cukai rokok saja tidak cukup untuk tambal defisit BPJS KesehatanBPJS Watch: Cukai rokok saja tidak cukup untuk tambal defisit BPJS KesehatanRabu 19 Sep 2018 11:03Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, cukai rokok dari daerah yang diperuntukkan menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidaklah mencukupi.selengkapnya

 Kantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineKantor pajak akan memelototi transaksi belanja onlineJumat 31 Ags 2018 15:19Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mulai memelototi transaksi belanja online. Nanti, kantor pajak akan mengedarkan kartu digital untuk transaksi belanja online.selengkapnya

 Tim Bravo Bea Cukai 1500225 Sukses Sabet 8 MedaliTim Bravo Bea Cukai 1500225 Sukses Sabet 8 MedaliSenin 13 Ags 2018 09:35Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mematangkan kebijakan tax allowance (pengurangan pajak) untuk memfasilitasi pengembangan industri berbasis vokasional. Salah satu industri yang bisa menerima insentif tersebut adalah industri otomotif.selengkapnya

 Undang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerUndang ASITA dan Backpacker Internasional, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Kepabeanan untuk TravelerRabu 18 Jul 2018 09:27Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Bagi masyarakat, khususnya para traveler antar negara, aturan kepabeanan terkait barang bawaan penumpang dan barang kiriman merupakan dua kebijakan pemerintah yang kerap dibahas. Bagaimana tidak, aktivitas melancong para traveler dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kedua aturan tersebut. Demi menambah pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya para traveler, Bea Cukai mensosialisasikaselengkapnya

 Rencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRencana Pengenaan Pajak Laba Ditahan Dinilai Tak TepatRabu 11 Jul 2018 09:49Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memasukkan komponen laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak penghasilan dinilai tidak tepat oleh pelaku usaha.selengkapnya

 Kejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiKejar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,6 Triliun, DKI Hapus Sanksi AdministrasiSenin 2 Jul 2018 09:46Ridha Anantidibaca 959 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk menggejar tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp1,6 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :