Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap pemerintah bisa merampungkan sengketa restitusi pajak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sejalan dengan adanya amandemen kontrak.selengkapnya

Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) berharap pemerintah terus mendorong lahirnya wirausaha baru. Agar perekonomian Indonesia semakin maju dan mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan kandidat Ketua Umum Japnas Wilayah DKI Jakarta, Arie Rui Hamzah melalui rilis kepada media di Jakarta, Jumat (5/8/2016). "Saya berharap pemerintah bisa hadir atau mengeluarkan kebijakan yang saling melindungi,selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Amnesti Pajak akhirnya selesai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dan disahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (28/6). Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa malam berharap undang-undang ini bisa segera mendatangkan uang pajak dari warga negara Indonesia yang selama ini lebih memilih menyimpan hartanya di luar negeri.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berharap, tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia akan pajak terus meningkat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat acara kampanye layanan pajak e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Plaza Sarinah Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016). "Terimakasih para peserta yang telah berpartisipasi pada acara lari dan basketselengkapnya

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sardjito mendorong tax insentif untuk infrastrukturpasar keuangan syariah meliputi perbankan syariah dan asuransi syariah. Dia berharap, industri ini dapat didorong lebih maju saat ini, apalagi ditambah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah.selengkapnya

Kalangan pengusaha properti menilai dana yang diperoleh dari program Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sudah berlangsung belum berpengaruh bagi sektor usaha itu. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga menilai pemerintah kurang sosialisaai program Tax Amnesty. "Kami belum merasakan ada dampak dari kebijakan tax amnesty," ujar Wakil Ketua Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakartaselengkapnya

Asuransi yang mengandung nilai investasi, termasuk unit-linked dikategorikan sebagai harta yang wajib dideklarasikan dan dikenai tarif tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pada prinsipnya asuransi unit-linked termasuk dalam pengertian harta yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunanselengkapnya

Selain payung hukum, pemerintah mempersiapkan teknis program pengampunan pajak. Pemerintah mengklaim, dari sisi teknis, kantor pajak sudah siap melayani permohonan peserta tax amnesty. Layanan prima dan nyaman akan diberikan kepada para wajib pajak pemohon peserta Amnesti Pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) akhirnya menunda rencana penyampaian laporan data kartu kredit oleh perbankan. Hal ini seiring dengan diberlakukannya program pengampunan pajak atau tax amnesty setelah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR.selengkapnya

Pemerintah masih menaruh harapan besar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rampung dalam bulan ini. Pembahasan di Panitia Kerja Tax Amnesty sudah hampir rampung dan tinggal menyisakan dua poin utama, yaitu mengenai masa berlaku dan besaran tarif tebusan pengampunan tersebut.selengkapnya

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan memastikan, UU Pengampunan pajak untuk menarik pemegang investasi di luar negeri. Tujuannya untuk mengembalikannya ke Indonesia lagi.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat segera dirampungkan. Saat ini panja RUU Pengampunan Pajak masih melakukan pembahasan lantaran belum adanya kesepakatan antara fraksi-fraksi mengenai poin-poin yang terdapat di Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

Pemerintah masih terus mengusahakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera selesai pembahasannya di DPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan lobi-lobi yang dilakukan pemerintah dengan parlemen, selama ini berlangsung lancar. DPR secara prinsip setuju dengan kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah berharap agar parlemen bisa segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty (TA). Sebab, hanya melalui tax amnesty, target penerimaan negara melalui pajak bisa tercapai. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ‎mengatakan, penerimaan negara pada 2016 terancam tidak dapat tercapai jika RUU tersebut tidak bisa lolos di parlemen dalam waktu cepat.selengkapnya

Pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau lebih sering disebut pengampunan pajak ke DPR RI. Pemerintah berharap RUU itu bisa segera disetujui sehingga mendorong penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Ken‎ Dwijugiastaedi mengungkapkan, dengan adanya UU Pengampunan Pajak ini akan menarik dana para konglomerat yang selama ini ditaruh di luar negeri.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) resmi mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Oesman sebenarnya ikut program tax amnesty periode I. Saat ini, dirinya hanya melengkapi beberapa surat-surat yang diperlukan saja.selengkapnya

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.selengkapnya

Sepanjang pekan depan bakal menjadi waktu paling sibuk bagi petugas pajak, masyarakat, dan kalangan pengusaha yang ingin ikut program pengampunan pajak.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa Singapura tidak akan menjegal program pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia. Hal ini menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa private bank di Singapura akan melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti program amnesti pajak kepada kepolisian Singapura, karena dianggap telah melakukan tindakan kriminalselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya