Menkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakMenkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakKamis 27 Mei 2021 15:03Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Insentif fiskal untuk dunia usaha berdampak positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 yang menunjukkan 95% responden menilai insentif bermanfaat bagi Wajib Pajak (WP), sehingga berminat untuk memanfaatkan kembali di tahun 2021.selengkapnya

 `Cakap Angin` Pertukaran Informasi Pajak`Cakap Angin` Pertukaran Informasi PajakSelasa 18 Mei 2021 10:25Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Automatic Exchange of Information atau AEoI masih jauh dari ekspektasi, meski pemerintah mengklaim telah mendapatkan informasi perpajakan dari wajib pajak (WP) yang menyimpan duit dan asetnya di luar negeri.selengkapnya

 5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga MobilRabu 17 Feb 2021 09:23Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

 Jokowi Pastikan Bansos Hingga Insentif Pajak Diteruskan pada Tahun IniJokowi Pastikan Bansos Hingga Insentif Pajak Diteruskan pada Tahun IniJumat 22 Jan 2021 09:43Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa bantuan sosial dan sejumlah insentif lain bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 serta para pelaku UMKM akan terus bergulir pada tahun ini.selengkapnya

 Pembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang KerusakanPembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang KerusakanSelasa 27 Okt 2020 15:31Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Seruan melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak tengah bergaung sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja.selengkapnya

 Cukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauCukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauKamis 22 Okt 2020 14:26Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan mengatakan pemerintah perlu mengendalikan impor tembakau. Cara itu bisa jadi solusi protes petani atas rencana kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) di tahun depan.selengkapnya

 Ekonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaEkonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaKamis 22 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan untuk mengerek tarif cukai rokok di tahun mendapat mendapat dukungan. Salah satunya dari Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan.selengkapnya

 Gaikindo Masih Berharap Mobil Jenis Ini Diberi Keringanan PajakGaikindo Masih Berharap Mobil Jenis Ini Diberi Keringanan PajakRabu 21 Okt 2020 13:34Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan menolak memberikan pajak mobil baru nol persen. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tak pupus dengan keputusan Menteri Keuangan.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh FinalPemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh FinalKamis 15 Okt 2020 11:18Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan pemajakan di sektor pertanian dan konstruksi yang dinilai kurang mencerminkan keadilan.selengkapnya

 Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaIngat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya

 UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak TerkecualiUU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak TerkecualiJumat 9 Okt 2020 10:39Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).selengkapnya

 183 Hari Tinggal di Indonesia, Warga Asing Wajib Taati Pajak183 Hari Tinggal di Indonesia, Warga Asing Wajib Taati PajakKamis 8 Okt 2020 14:49Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan soal aturan baru perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 858 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 15:21Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Undang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya

 HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?Senin 28 Sep 2020 10:26Ridha Anantidibaca 923 kaliSemua Kategori

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) cemas, celah dari kebijakan cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.selengkapnya

 Pakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahPakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahKamis 24 Sep 2020 16:29Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Di tengah pandemi Covid-19 seluruh sektor pelayanan publik dituntut beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran virus. Sebab itu, strategi atau inovasi melalui teknologi diperlukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antarorang.selengkapnya

 PBB Tersisa Rp24 Miliar, Jatuh Tempo 30 September 2020PBB Tersisa Rp24 Miliar, Jatuh Tempo 30 September 2020Kamis 24 Sep 2020 16:12Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menunjukkan progres yang signifikan. Realisasinya sudah mencapai Rp110 miliar atau 82,4% dari target Rp134 miliar, tersisa Rp24 miliar sebelum jatuh tempo pembayaran 30 September nanti.selengkapnya

 Cegah Kerumunan, Polda Metro Buat Aplikasi Bayar Pajak OnlineCegah Kerumunan, Polda Metro Buat Aplikasi Bayar Pajak OnlineKamis 24 Sep 2020 10:13Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meluncurkan aplikasi Si Ondel atau Online Delivery dalam mewadahi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor tahunan di tengah pandemi Covid-19.selengkapnya

 Relaksasi Pajak untuk Para Pengusaha Berlaku Hingga DesemberRelaksasi Pajak untuk Para Pengusaha Berlaku Hingga DesemberSenin 24 Ags 2020 15:45Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus didorong. Sejumlah sektor usaha sudah mulai bergeliat setelah sempat terpuruk akibat merebaknya virus corona. Tren ini pun diharapkan terus membaik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :