Penagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifPenagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifKamis 4 Jan 2018 14:50Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menagih pajak secara lebih halus adalah langkah positif. Menurutnya, hal itu dapat mendukung upaya perbaikan perekonomian dengan tetap menjaga kinerja pengelolaan keuangan negara.selengkapnya

 Data modal Sri Mulyani kejar pajak 2018Data modal Sri Mulyani kejar pajak 2018Rabu 3 Jan 2018 11:29Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiArab Saudi Tarik Pajak 5%, Pedagang Naikkan Harga Oleh-oleh HajiSelasa 2 Jan 2018 15:05Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5%, berlaku sejak 1 Januari 2018, dikhawatirkan bisa membuat barang yang dipasok dari sana harganya naik.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikArab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikSelasa 2 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.selengkapnya

 Bawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraBawa Oleh-oleh Tak Ada Nota, Bebas Pajak di BandaraSelasa 2 Jan 2018 10:04Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan tidak akan mencari-cari celah guna mengejar penerimaan negara dari barang impor penumpang untuk kepentingan pribadi.selengkapnya

 Pemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSPemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSJumat 29 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.selengkapnya

 Indonesia Kekurangan Hakim Agung PajakIndonesia Kekurangan Hakim Agung PajakJumat 29 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Indonesia kekurangan hakim pajak di tingkat Peninjauan Kembali (PK) karena hanya memiliki satu orang hakim agung pajak. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) menambah jumlah hakim pajak.selengkapnya

 Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommercePemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Produk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakProduk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakKamis 28 Des 2017 10:51Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.selengkapnya

 15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 Miliar15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 MiliarKamis 28 Des 2017 10:14Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

15 warga Inggris mengajukan diri membayar hampir 200.000 poundsterling atau sekitar Rp 3,62 miliar (asumsi kurs pound sterling 18.127 per rupiah) untuk pajak tambahan pada tahun lalu.selengkapnya

 Indonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaIndonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaRabu 27 Des 2017 14:25Ridha Anantidibaca 984 kaliSemua Kategori

Duta Besar RI untuk Palestina, Andy Rachmianto mengatakan pemerintah Palestina meminta tarif bebas pajak untuk beberapa jenis barang komoditas yang diimpor Indonesia. Permintaan negara Palestina ini pun disambut baik oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mendukung perekonomian Palestina yang masih dilanda perang.selengkapnya

 Aprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikAprindo: Skema PPN Final 2%-3% lebih baikJumat 22 Des 2017 10:42Ridha Anantidibaca 1205 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final dari omzet penjualan suatu produk guna meringankan beban yang ditanggung.selengkapnya

 Aplikasi Kasir Online Klik46 Sekaligus Bayar Pajak UKMAplikasi Kasir Online Klik46 Sekaligus Bayar Pajak UKMSelasa 19 Des 2017 10:33Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Klik46 menawarkan layanan kasir daring berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan pencatatan pajak.selengkapnya

 Bekraf Berupaya Tekan Pajak Industri KreatifBekraf Berupaya Tekan Pajak Industri KreatifSelasa 19 Des 2017 10:29Ridha Anantidibaca 771 kaliSemua Kategori

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Pesik mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya menekan pajak untuk industri kreatif. Dia tengah bekerja sama dengan beberapa kementrian terkait untuk merumuskan hal itu.selengkapnya

 Pajak Bidik Transaksi HarbolnasPajak Bidik Transaksi HarbolnasSenin 18 Des 2017 09:48Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan mengincar potensi pajak dari setiap transaksi e-commerce atau dagang elektronik, termasuk momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017. Apalagi, transaksi dari event belanja tersebut mencatatkan nilai yang cukup signifikan.selengkapnya

 UU KUP Direvisi, Sanksi Terhadap Wajib Pajak Akan DiubahUU KUP Direvisi, Sanksi Terhadap Wajib Pajak Akan DiubahSenin 18 Des 2017 09:44Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap wajib pajak akan diubah dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Cara itu dilakukan supaya sanksi yang dikenakan lebih mendidik dan berkeadilan.selengkapnya

 Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiKata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari TransaksiRabu 13 Des 2017 13:46Ridha Anantidibaca 1240 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

 Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMRabu 13 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

 idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingSelasa 12 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Aplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaAplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaSenin 11 Des 2017 11:14Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Perusahaan pengembang aplikasi dalam jaringan (daring) OnlinePajak, PT Achilles Advanced Systems yang berbasis di Prancis, Indonesia, dan Singapura, menerima pendanaan dari perusahaan modal ventura ternama, Alpha JWC Ventures dan Sequoia India.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :