BPPD Kota Palembang Terus Bergerak Pasang E-Tax, Target 1.000 Alat TerpasangBPPD Kota Palembang Terus Bergerak Pasang E-Tax, Target 1.000 Alat TerpasangSelasa 2 Jul 2019 10:40Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Tidak hanya melakukan pemasangan terhadap 128 alat e-tax, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menargetkan pemasangan 1.000 alat yang berfungsi sebagai Transaction Monitoring Device (TMD), bagi seluruh usaha yang ada di Kota Palembang.selengkapnya

 Sri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Investor JepangSri Mulyani Tawarkan Insentif Pajak untuk Investor JepangJumat 28 Jun 2019 09:58Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Investasi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam pertemuan bisnis rangkaian KTT G20 di Osaka, Jepang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menawarkan beragam insentif bagi investor Jepang untuk menanamkan modal di Indonesia.selengkapnya

 BP Batam Bakal Perluas Barang Dapat Fasilitas Bebas PajakBP Batam Bakal Perluas Barang Dapat Fasilitas Bebas PajakKamis 27 Jun 2019 15:09Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyatakan, penerbitan peraturan kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2019 sebagai bentuk untuk mengakomodir kebutuhan pelaku usaha.selengkapnya

 Kemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari Sinergi 3 DirektoratKemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari Sinergi 3 DirektoratKamis 27 Jun 2019 14:17Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melakukan upaya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

 Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaKemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaRabu 26 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB) meningkatkan kepatuhan pajak serta kemudahan berusaha.selengkapnya

 Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakIni yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakRabu 26 Jun 2019 08:43Ridha Anantidibaca 826 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakMenkeu Sri Mulyani: Banyak yang menolak ajakan memboikot bayar pajakRabu 22 Mei 2019 09:11Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono beberapa waktu lalu yang meminta pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak usah membayar pajak mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Bali Siapkan Skema Pajak TurisBali Siapkan Skema Pajak TurisRabu 8 Mei 2019 09:44Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan pungutan kontribusi dari wisatawan sudah jamak dilakukan negara-negara lain, terutama Eropa.selengkapnya

 Begini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakBegini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakRabu 8 Mei 2019 09:16Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK No.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau MAP.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahBea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahKamis 18 Apr 2019 10:01Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKBea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKKamis 18 Apr 2019 09:05Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Donggala, Irwan Sakti Alamsyah menjelaskan fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam acara Forum Investasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke- 55 Tahun, Selasa (9/4). Untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memselengkapnya

 Pemkab Kobar Gelar Giat Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBPemkab Kobar Gelar Giat Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBJumat 12 Apr 2019 13:59Ridha Anantidibaca 960 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2019 di kompleks Taman Kota Pangkalan Bun, Rabu (10/4/2019) siang.selengkapnya

 Sektor Jasa Bebas Pajak, Ini DaftarnyaSektor Jasa Bebas Pajak, Ini DaftarnyaJumat 5 Apr 2019 14:07Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% bagi beberapa jenis sektor jasa. Hal ini tercantum dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku sejak 29 Maret 2019.selengkapnya

 Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Kamis 4 Apr 2019 15:48Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.selengkapnya

 Tak Jadi Diterapkan, Sri Mulyani Yakin Roadmap E-Commerce Selesai Tahun IniTak Jadi Diterapkan, Sri Mulyani Yakin Roadmap E-Commerce Selesai Tahun IniSelasa 2 Apr 2019 13:55Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan penarikan PMK 210/2018 terkait perpajakan e-commerce tak akan menganggu roadmap yang direncanakan selesai tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Pajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatPajak E-Commerce Mulai 1 April, Penerapannya Harus CermatJumat 29 Mar 2019 10:23Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini rencananya berlaku 1 April 2019.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Kaji Lebih Jauh Pajak E-CommercePemerintah Diminta Kaji Lebih Jauh Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 10:01Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Pemerintah sebaiknya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang rencananya diberlakukan pada 1 April mendatang.selengkapnya

 Potensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MPotensi penerimaan pajak yang hilang dari aliran keuangan gelap Indonesia US$ 11,1 MJumat 29 Mar 2019 09:53Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Institusi riset Perkumpulan Prakarsa melaporkan aliran keuangan gelap enam komoditas ekspor unggulan Indonesia mencapai US$ 142,07 miliar pada kurun 1989-2017.selengkapnya

 Nasib Simplifikasi Cukai Hasil Tembakau Akan Dibahas Tahun IniNasib Simplifikasi Cukai Hasil Tembakau Akan Dibahas Tahun IniKamis 28 Mar 2019 12:03Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Kepastian soal dilanjutkan atau tidaknya proses simplifikasi cukai hasil tembakau (CHT) terus dikaji oleh pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :