Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung menyampaikan sejumlah pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan, usai acara pelantikan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017) malam.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan masukan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyarankan pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara. IMF memberi catatan soal reformasi perpajakan untuk langkah jangka menengah pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara atas kabar miring yang beredar terkait pelaporan perbankan Singapura kepada polisi setempat terhadap nasabah asal Indonesia yang ikut program pengampunan pajak. Ia mengaku langsung melakukan pengecekan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan seriusi wajib pajak besar dalam program pengampunan pajak. Pernyataan Sri ini menjawab keresahan masyarakat atas kebijakan pengampunan pajak yang dianggap justru 'memangsa' wajib pajak kelas menengah.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku dapat banyak pertanyaan dari masyarakat terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Para Wajib Pajak (WP) banyak menanyakan tentang dampak yang mereka alami jika tidak mengikuti tax amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memutuskan untuk menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk menunjang keberhasilan program amnesti pajak atau pengampunan pajak. "Untuk menciptakan kesuksesan 'tax amnesty', kami stop semua pemeriksaan. Saya menegaskan bahwa kami sesuai UU Pengampunan Pajak menutup seluruh pemeriksaan," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi insentif perpajakan yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum mencapai 25 persen dari total anggaran Rp 120,6 triliun. Insentif ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah hingga restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak dari program amnesti pajak sebelum periode kedua berakhir di akhir tahun ini. Meski fokusnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Ditjen Pajak tetap menyasar wajib pajak besar atau golongan ekonomi kelas atas untuk ikut amnesti pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan pada 2017 ditetapkan cukup realistis, sehigga dunia usaha tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan ekspansi binsis. "Target penerimaan perpajakan 2017 sudah lebih realistis. Dengan demikian tidak ada keraguan pelaku bisnis untuk ekspansi," kata Sri menyampaikan jawaban pemerintahselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal mengevaluasi kembali aturan mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahun. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3 dan 4 akan mempengaruhi prospek penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya (high wealth individual) menjadi 35 persen. Rencana tersebut merupakan salah satu usulan Sri Mulyani untuk melakkuan reformasi perpajakan agar tercipta keadilan dan kesetaraan.selengkapnya

Pemerintah telah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 Agustus 2020 bagi pelanggan produk digital seperti Spotify, Netflix, dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam beberapa bulan pemerintah telah memperoleh Rp 96 miliar dari penarikan PPN tersebut.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi penerimaan cukai musti diwaspadai, walaupun pertumbuhannya masih positif. Hal ini dikarenakan produksi rokok atau hasil tembakau berada di zona negatif.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memutuskan wacana pajak mobil baru 0% yang diajukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sri Mulyani menegaskan, pihaknya menolak wacana pajak mobil baru nol persen sersebut.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait dengan usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen dari Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya