Trump Bahas Reformasi Pajak, Bursa AS Catatkan RekorTrump Bahas Reformasi Pajak, Bursa AS Catatkan RekorSabtu 11 Feb 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 612 kaliSemua Kategori

Bursa saham di Amerika Serikat menyentuh rekor tertinggi pada Jumat (10/2/2017) waktu setempat seiring dengan janji Presiden Donald Trump untuk mengungkap rencana reformasi pajak dalam beberapa minggu mendatang.selengkapnya

 Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Selasa 31 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 901 kaliSemua Kategori

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

 Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Freeport Wajib Bayar Denda Rp3,4 Triliun ke Papua!Jumat 27 Jan 2017 14:05Ajeng Widyadibaca 1000 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia berkewajiban membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp3,4 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 5.373 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Usai Dapat Email Peringatan5.373 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Usai Dapat Email PeringatanSelasa 10 Jan 2017 12:14Ajeng Widyadibaca 797 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyebar surat elektronik (email) berisi imbauan kepada 204.125 Wajib Pajak (WP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.373 WP langsung merespons dengan ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Kakorlantas Baru Polri Ingin Warga Ikhlas Bayar Pajak KendaraanKakorlantas Baru Polri Ingin Warga Ikhlas Bayar Pajak KendaraanRabu 4 Jan 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 824 kaliSemua Kategori

Brigjen Royke Lumowa telah resmi dilantik sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Ia menggantikan posisi Irjen Agung Budi Maryoto yang dipercaya memimpin Polda Sumatera Selatan.selengkapnya

 Fasilitas SPH Kolektif Tidak Diminati UMKMFasilitas SPH Kolektif Tidak Diminati UMKMRabu 28 Des 2016 11:15Ajeng Widyadibaca 711 kaliSemua Kategori

Jelang akhir periode kedua implementasi kebijakan amnesti pajak, fasilitas kemudahan bagi usaha mikro, kecil, menengah – terutama terkait penyampaian surat pernyataan harta secara kolektif – tidak diminati.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 766 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 Kasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarKasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarSenin 28 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 795 kaliSemua Kategori

Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, mengakui ditawari hadiah dari Rajesh Rajamohanan Nair.selengkapnya

 Menagih Pengacara Agar Taat PajakMenagih Pengacara Agar Taat PajakJumat 25 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 921 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Masih Rendah, Sri Mulyani Kecewa pada Pegawai PajakPeserta Tax Amnesty Masih Rendah, Sri Mulyani Kecewa pada Pegawai PajakKamis 24 Nov 2016 14:36Ajeng Widyadibaca 834 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hanya terdapat 11.314 notaris yang memiliki NPWP dari total 14.686 notaris di seluruh daerah Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya 3187 WP notaris yang ikut tax amnesty.selengkapnya

 KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarKPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarRabu 23 Nov 2016 15:09Ajeng Widyadibaca 827 kaliSemua Kategori

Sejumlah dokumen disita Komisi Pemberantasan Korupsi usai menggeledah empat lokasi terkait kasus suap penghapusan pajak Rp 78 milir milik PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 Istana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakIstana Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tubuh Ditjen PajakSelasa 22 Nov 2016 13:53Ajeng Widyadibaca 767 kaliSemua Kategori

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan juga pungli.selengkapnya

 Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...Jumat 11 Nov 2016 14:02Ajeng Widyadibaca 1927 kaliSemua Kategori

Dalam acara sosialisasi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016), salah seorang pedagang bernama Ahmad Wafiq Halimi (50), mengaku belum membayarkan pajak usaha yang telah dirintisnya sejak 1985.selengkapnya

 BC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordBC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordSenin 7 Nov 2016 12:29Ajeng Widyadibaca 999 kaliSemua Kategori

Proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran pajak PT Ford Motor Indonesia (FMI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) terus bergulir. Yang terbaru, sejumlah dokumen memperlihatkan kejanggalan proses pengurusan izin impor Ford Everest 10 kursi sebanyak 755 unit pada akhir 2006 hingga awal 2007.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Commerce Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Commerce Belum DiputuskanSelasa 1 Nov 2016 10:51Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-commerce masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanSenin 31 Okt 2016 18:03Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce atau e-dagang. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-dagang masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1072 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

 Pasok Data ke Pajak, PPATK Hasilkan Penerimaan Rp 3,5 TriliunPasok Data ke Pajak, PPATK Hasilkan Penerimaan Rp 3,5 TriliunKamis 27 Okt 2016 15:21Administratordibaca 544 kaliSemua Kategori

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini turut berkontribusi dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Dengan dukungan dan pasokan data ke Direktorat Jenderal Pajak, PPATK berperan meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah.selengkapnya

 Jadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyJadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyKamis 27 Okt 2016 12:44Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Badaruddin, berkomitmen mensukseskan program pengampunan pajak alias tax amnesty. PPATK akan mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

 Prastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamPrastowo: Ada Dana Rp150 T di Swiss Sulit PulkamRabu 19 Okt 2016 11:16Fauzi Adnandibaca 772 kaliSemua Kategori

Prastowo mengatakan dana di Swiss bukan seperti di Singapura yang dipakai untuk bisnis. Di Swiss, dana tersebut hanya disimpan, bukan diputar lagi untuk kegiatan bisnis. Selain itu, kata Prastowo, WNI sejak dulu juga menjadikan Swiss untuk tempat menyimpan dana.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :