Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Selasa 12 Mar 2019 14:49Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Bewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Ada beberapa hal yang menjadi pokok perubahan.selengkapnya

 Bila Pekerja Diganti Robot, Sri Mulyani Khawatir Pajak Bisa TurunBila Pekerja Diganti Robot, Sri Mulyani Khawatir Pajak Bisa TurunKamis 14 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, perkembangan teknologi digital yang terus terjadi di dunia hingga saat ini, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Jika tidak beradaptasi, dia menduga banyak masyarakat yang bakal kehilangan pekerjaan, karena tergantikan kemajuan teknologi itu.selengkapnya

 DJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceDJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceSenin 11 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Pelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNPelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNJumat 1 Feb 2019 09:45Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Pelaku bisnis busana Muslim berharap pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) agar kuat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraPemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraKamis 15 Nov 2018 13:52Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk perusahaan batu bara yang akan berakhir masa operasionalnya. Aturan ini diperlukan karena pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) akan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah masa operasionalnya habis.selengkapnya

 Aturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetAturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetSenin 10 Sep 2018 11:27Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Dalam aturan tersebut khusunya industri ban dikenakan PPh 22 untuk industri ban yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%.selengkapnya

 Telat Bayar Pajak Kendaraan Saat Lebaran Ditoleransi, Ini KetentuannyaTelat Bayar Pajak Kendaraan Saat Lebaran Ditoleransi, Ini KetentuannyaSelasa 5 Jun 2018 09:04Ridha Anantidibaca 1099 kaliSemua Kategori

Pemilik kendaraan bermotor yang telat membayar pajak karena masa libur Lebaran 2018 akan mendapat toleransi oleh Unit Layanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Sragen.selengkapnya

 Kenaikan Tarif Cukai Bikin Industri Rokok Makin KesulitanKenaikan Tarif Cukai Bikin Industri Rokok Makin KesulitanJumat 4 Mei 2018 09:54Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran meminta pemerintah mengkaji secara utuh kinerja industri rokok saat ini, jika ingin menaikkan tarif cukai rokok pada 2019. Pasca penerapan kenaikan tarif cukai yang rata-rata 10,04% mulai awal 2018 ini, kinerja industri rokok semakin terpuruk.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 Saat yang tepat pemerintah atur tarif PPNSaat yang tepat pemerintah atur tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 IKPI Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Konsultan PajakIKPI Minta DPR Segera Mengesahkan RUU Konsultan PajakSenin 4 Des 2017 14:00Ridha Anantidibaca 991 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang saat ini sudah berada di Senayan. Pasalnya, ketentuan hukum yang mengatur keberadaan dan pelaksanaan konsultan pajak selama ini hanya berupa keputusan atau peraturan menteri keuangan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariSri Mulyani: Aturan `Hak Istimewa` Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 HariKamis 16 Nov 2017 12:47Ridha Anantidibaca 850 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.selengkapnya

 Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaSelasa 6 Des 2016 13:39Ajeng Widyadibaca 520 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

 Jokowi Siap Ajarkan Donald Trump Kesuksesan Tax AmnestyJokowi Siap Ajarkan Donald Trump Kesuksesan Tax AmnestyRabu 30 Nov 2016 12:37Ajeng Widyadibaca 819 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Menurutnya tax amnesty yang dilakukan Indonesia merupakan yang paling sukses sepanjang sejarah dunia.selengkapnya

 Jokowi Ajak Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Periode IIJokowi Ajak Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Periode IIKamis 24 Nov 2016 16:22Ajeng Widyadibaca 679 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎akan kembali mendorong para wajib pajak untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini tengah berlangsung Program Tax Amnesty periode II dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

 TOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyTOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyRabu 23 Nov 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 577 kaliSemua Kategori

Belum pulih kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak karena kasus Gayus Tambunan beberapa tahun silam, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pegawai pajak.selengkapnya

 Komitmen Pengusaha untuk Repatriasi Masih MinimKomitmen Pengusaha untuk Repatriasi Masih MinimSenin 31 Okt 2016 11:55Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Komitmen para pengusaha untuk merepatriasikan hartanya ke Indonesia masih rendah, meskipun prograk amnesty pajak sudah masuk pada periode II. Padahal dana ini yang menjadi tujuan utama pemerintah Indonesia untuk menggerakan ekonomi nasional.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

 Awkarin dkk bakal dikenai pajakAwkarin dkk bakal dikenai pajakKamis 13 Okt 2016 16:05Admindibaca 1009 kaliSemua Kategori

Direktorat jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini tengah gencar menggejot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak ke para pengguna media sosial yang menjual atau mempromosikan barang dagangannya.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Puas Capaian Tax Amnesty, Apa Penyebabnya?Dirjen Pajak Tak Puas Capaian Tax Amnesty, Apa Penyebabnya?Jumat 7 Okt 2016 16:03Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎dengan nilai pengungkapan harta mencapai lebih dari Rp 3.500 triliun dan uang tebusan Rp 97 triliun belum memuaskan hati Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi. Alasannya, harapan memperoleh basis pajak masih sangat rendah yang ditunjukkan dengan data peserta tax amnesty hingga saat ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :