Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku pada bulan ini ditujukan semata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menanggapi langkah sejumlah pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Tax Amnesty.selengkapnya

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan terbuka dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Untuk itu, Jokowi akan memimpin secara langsung sosialisasi tax amnesty ke sejumlah daerah di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah mematangkan pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain sosialisasi kepada pengusaha di dalam dan luar negeri, pemerintah akan segera menerbitkan aturan teknis atau turunan dari Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir Juni lalu.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty hanya tinggal menunggu paraf Presiden Joko Widodo untuk bisa segera diimplementasikan. Dalam upaya mereformasi perpajakan nasional yang terus dilakukan pemerintah, tax amnesty dipastikan bukanlah satu-satunya insentif terakhir yang diberikan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mulai mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Untuk itu Jokowi mengajak seluruh pengusaha yang asetnya berada di luar negeri ikut program Tax Amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menceritakan kenapa kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Tax amnesty diberikan sebagai insentif untuk repatriasi, di mana sekarang ini sedang terjadi perebutan capital inflow atau dana masuk pada tiap-tiap negara.selengkapnya

Pemerintah akan memulai kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada Juli 2016. Kebijakan yang digadang-gadang akan membawa ribuan triliun dana repatriasi ini diyakini pemerintah dapat membawa perubahan positif pada perekonomian Indonesia kedepannya. Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan tax amnesty ini dan hal apa yang harus disiapkan?selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemberlakuan realisasi tax amnesty (pengampunan pajak) hanya akan dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan.Hal ini akan sesuai dengan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang (UU) tax amnesty yang baru saja disahkan.selengkapnya

Kalangan pengusaha menyambut positif telah disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Satu di antaranya, Presiden Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) Thomas Effendy yang menilai, tax amnesty bakal mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Pengesahan kebijakan pengampunan pajak ini pun disambut baik oleh pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, pasar modal jadi produk alternatif yang menarik untuk menampung masuknya dana repatriasi Tax Amnesty nantinya.selengkapnya

Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) telah disahkan DPR melalui rapat paripurna hari ini. Kebijakan dari UU ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan depan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan setelah disahkan hari ini, pihaknya akan mulai melakukan persiapan untuk implementasi kebijakan tax amnesty ini. Dan mulai besok, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sosialselengkapnya

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar UU yang mengatur kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera diberlakukan. Kebijakan tax amnesty diperlukan untuk mengatasi defisit dalam APBN 2016.selengkapnya

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menjanjikan pembahasan tax amnesty atau pengampunan pajak selesai sebelum 28 Juni. Pernyataan ini disampaikan Akom di depan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Kami jelang tanggal 28 mengakhiri masa sidang untuk memasuki cuti panjang. Insya Allah kami bisa selesaikan UU tax amnesty satu dua hari ini," katanya dalam acara buka bersama di kediamannya di Jalan Wselengkapnya

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik pemerintah yang melupakan prakondisi sebelum menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Yang saya maksud adalah pembenahan dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan pajak, kelembagaan, dan pengawasan. Ini ini menjadi pra dan sarana penting dalam "tax amnesty"," kata Firdaus dalam sebuah diskusi di Jakarta,selengkapnya

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

Terkait rencana pemberlakuan pengampunan pajak atau tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas di DPR, PT Bank Mandiri (Persero) telah bersiap diri. Kata Direktur Treasury and Market Bank Mandiri, Pahala N Mansury, Bank Mandiri menyiapkan diri menyambut pelaksanaan UU Tax Amnesty. Khususnya terkait dana besar yang masuk ke Indonesia melalui repatriasi.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan mendukung kebijakan pemerintah yang akan menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak. "Banyak pihak yang meragukan Direktorat Jenderal Pajak mendukung tax amnesty apa tidak. Kami dukung seribu persen," kata Ken di sela konferensi pers Direktorat Jenderal Pajak terkait isu perpajakan terkini di kantor DJP, Jakarta, Jumatselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Dwijugestiadi menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dirinya menegaskan bahwa Ditjen Pajak mendukung 1.000 persen kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan Ken guna menepis pandangan banyak pihak yang meragukan sikap Ditjen Pajak dalam mendukung tax amnesty.selengkapnya

Pada prinsipinya, RUU Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak, juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan. Selain itu, tax amnesty juga diharapkan mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nyaselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya