Ini Alasan Pemerintah Memilih Tax Amnesty Ketimbang Automatic ExchangeIni Alasan Pemerintah Memilih Tax Amnesty Ketimbang Automatic ExchangeRabu 29 Jun 2016 22:27Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan ini sah setelah sembilan Fraksi, kecuali Fraksi PKS‎ menyetujui adanya Tax Amensty.selengkapnya

 Jusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaJusuf Kalla: Begitu Sayangnya Pemerintah kepada PengusahaRabu 29 Jun 2016 14:31Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pemerintah sangat sayang terhadap pengusaha.selengkapnya

 Kerek Ekonomi Tinggi, Kalla Minta Bantuan KadinKerek Ekonomi Tinggi, Kalla Minta Bantuan KadinRabu 29 Jun 2016 13:49Administratordibaca 847 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turun tangan dalam membangun perekonomian negara. "Kadin selalu mengharapkan kerja sama pemerintah, padahal pemerintahlah yang seharusnya minta kerja sama Kadin," kata Wapres JK dalam acara buka bersama Kadin di Jakarta Convention Center/JCC, Jakarta, Selasa (28/6/2016).selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahSelasa 28 Jun 2016 10:46Administratordibaca 6605 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

 Fraksi Partai Gerindra Setujui RUU Tax Amnesty Disahkan Jadi UUFraksi Partai Gerindra Setujui RUU Tax Amnesty Disahkan Jadi UUSelasa 28 Jun 2016 09:28Administratordibaca 1416 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty disahkan jadi Undang Undang. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra,Kardaya Warnika saat memaparkan pandangan mini fraksi.selengkapnya

 DPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokDPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokSelasa 28 Jun 2016 07:53Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak/RUU Tax Amnesty tinggal menghitung hari. DPR RI akan mengetok RUU tersebut menjadi produk UU pada Rapat Paripurna, besok 28 Juni 2016 setelah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan Komisi XI siang ini.selengkapnya

 3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax Amnesty3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 07:08Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Kementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangKementerian ESDM Rekonsiliasi Pajak PenambangSenin 27 Jun 2016 13:59Administratordibaca 1443 kaliSemua Kategori

Sengketa pajak royalti perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I, II, dan III terus berlanjut. Makanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat bicara. Sudirman menyebut data sengketa pajak itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya,selengkapnya

 Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Sabtu 25 Jun 2016 08:04Administratordibaca 619 kaliSemua Kategori

Morgan Stanley, bank investasi yang berbasis di Amerika Serikat, mengestimasi arus dana repatriasi yang masuk dari pelaksanaan pengampunan pajak bisa memperlonggar loan-to-deposit ratio (LDR) perbankan hingga 14%. Dengan demikian, pelaku perbankan domestik diprediksi kembali memiliki ruang untuk terus menyuntikkan kredit.selengkapnya

 Adaro Penuhi Kewajiban Pajak dan RoyaltiAdaro Penuhi Kewajiban Pajak dan RoyaltiSabtu 25 Jun 2016 07:41Administratordibaca 1398 kaliSemua Kategori

Pemerintah berniat melanjutkan rekonsiliasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perbedaan data penerimaan pajak antara catatan penerimaan negara dan pihak perusahaan. Salah satu perusahaan tembang batu bara nasional, PT Adaro Energy Tbk memberikan contoh dengan memenuhi kewajiban pajak dan royalti.selengkapnya

 Pemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriPemerintah Pertimbangkan Pembuatan Surga Pajak Dalam NegeriJumat 24 Jun 2016 08:02Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Kantor pajak di negara ini telah menemukan sedikitnya 2.000 perusahaan cangkang yang dibentuk orang Indonesia dan 6.000 rekening simpanan di banyak negara surga pajak. Pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan daerah khusus sebagai pusat finansial dalam negeri, di mana perusahaan-perusahaan domestik dapat membuat perusahaan cangkang tanpa harus pergi ke negara-negara surga pajak,selengkapnya

 Angin Segar Ekonomi Menuju IndonesiaAngin Segar Ekonomi Menuju IndonesiaJumat 24 Jun 2016 07:28Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

Banyak orang bilang, tahun ini merupakan tahun paceklik di era Presiden Jokowi. Lantaran, lesunya perekonomian global menular ke Indonesia. Benarkah? Namun, tim ekonomi Kabinet Kerja tetap optimis. Angka pertumbuhan, sesuai kesepakatan dalam RAPBN Perubahan 2016, dipatok 5,2%. Turun sedikit ketimbang APBN 2016 senilai 5,3%.selengkapnya

 Ini Saran Menkeu Bambang Agar Penghasilan Suami-Istri Tak Kena PajakIni Saran Menkeu Bambang Agar Penghasilan Suami-Istri Tak Kena PajakKamis 23 Jun 2016 13:33Administratordibaca 4504 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan adanya aturan ini, Bambang berharap daya beli masyarakat bisa meningkat dalam waktu dekat.selengkapnya

 Ini Saran Menkeu untuk Pria Pekerja yang JombloIni Saran Menkeu untuk Pria Pekerja yang JombloKamis 23 Jun 2016 11:41Administratordibaca 1055 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan ketentuan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di tahun pajak 2016 ini, akan mendapat tambahan bila wajib pajak (WP) tersebut menikah. Bahkan, Bambang menyarankan para pria untuk menikah dengan isteri yang bekerja dan memiliki tiga anak, sehingga bisa mendapatkan PTKP yang lebih besar.selengkapnya

 Menkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanMenkeu: PTKP Jadi Rp4,5 Juta Per BulanKamis 23 Jun 2016 10:01Administratordibaca 2415 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun). Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3530 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya

 KEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasKEIN: Terapkan Tak Amnesty, Pemerintah Harus Kerja KerasRabu 22 Jun 2016 15:31Administratordibaca 1158 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disetujui DPR maka jarak waktu pemerintah untuk mengimplementasikan sangat sempit.selengkapnya

 Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinMendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinRabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 1723 kaliSemua Kategori

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

 Pengampunan Pajak Untuk Menggerakkan Perekonomian NasionalPengampunan Pajak Untuk Menggerakkan Perekonomian NasionalSelasa 21 Jun 2016 13:02Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang mengenai pengampunan pajak bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman tujuan utama implementasi kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah untuk menggerakkan perekonomian nasional.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotRUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotSenin 20 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1086 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Thohir mengakui persoalan siapa yang berhak mengajukan pengampunan pajak termasuk di antara beberapa pasal krusial yang masih alot dibahas di DPR meski pemerintah ngotot agar RUU Tax Amnesty disahkan akhir Juni mendatang. Menurutnya, isu siapa yang boleh mengajukan pengampunan pajak tersebut masih menjadi perdebatan di antara fraksi yang ada di DPR dengan pihakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :