Tax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenTax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenSelasa 22 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 736 kaliSemua Kategori

Rendahnya penerimaan pajak dinilai salah satu faktornya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga penerimaan pajak belum optimal. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menerangkan, secara kapasitas dan beban kerja di DJP, saat ini kondisinya sangat tidak layak.selengkapnya

 Reformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiReformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiSenin 21 Nov 2016 12:02Ajeng Widyadibaca 990 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah berupaya melakukan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan hingga membayar pajak.selengkapnya

 Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Reformasi Pajak Sri Mulyani Akan Kurangi Jumlah Pegawai ?Senin 21 Nov 2016 11:44Ajeng Widyadibaca 1145 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan formula untuk melakukan reformasi pada bidang perpajakan di Indonesia. Beberapa persiapan pun tengah dilakukan, diantaranya adalah melakukan revisi terhadap beberapa Undang-Undang pada sektor perpajakan.selengkapnya

 Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupSimpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas CukupJumat 18 Nov 2016 15:35Ajeng Widyadibaca 1045 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1168 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota DPR usul RUU Konsultan PajakAnggota DPR usul RUU Konsultan PajakJumat 18 Nov 2016 13:56Ajeng Widyadibaca 671 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Jumat 18 Nov 2016 13:24Ajeng Widyadibaca 749 kaliSemua Kategori

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

 TOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI PerikananTOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI PerikananJumat 18 Nov 2016 11:19Ajeng Widyadibaca 794 kaliSemua Kategori

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya

 Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik dari Posisi 148 Jadi 104Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia Naik dari Posisi 148 Jadi 104Kamis 17 Nov 2016 12:50Ajeng Widyadibaca 1111 kaliSemua Kategori

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya

 WP Badan & Profesi DirangkulWP Badan & Profesi DirangkulKamis 17 Nov 2016 11:06Ajeng Widyadibaca 749 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan dan organisasi profesi menjadi sasaran utama sosialisasi program amnesti pajak hingga Desember 2016 atau tenggat tahap kedua. Sosialisasi tersebut juga mengiringi pendekatan yang telah dilakukan pemerintah secara lebih spesifik dan khusus.selengkapnya

 Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Pajak E-CommercePengusaha Minta Pemerintah Tunda Pajak E-CommerceKamis 17 Nov 2016 10:20Ajeng Widyadibaca 856 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha perdagangan melalui internet (e-commerce) meminta pemerintah menunda pemungutan pajak dari sektor ini. Alasannya industri e-commerce di Indonesia masih belum mapan, sehingga akan membuat industri ini sulit tumbuh.selengkapnya

 Ini Sebab Setoran Pajak Rendah Saat Tax Amnesty BerhasilIni Sebab Setoran Pajak Rendah Saat Tax Amnesty BerhasilRabu 16 Nov 2016 15:49Ajeng Widyadibaca 654 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai berhasil dengan nilai uang tebusan mencapai Rp 98 triliun sampai saat ini. Sayangnya, penerimaan pajak rutin masih jauh dari target Rp 1.318 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Alasan Wajib Pajak Enggan Kembalikan Dananya ke IndonesiaAlasan Wajib Pajak Enggan Kembalikan Dananya ke IndonesiaRabu 16 Nov 2016 14:53Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak terbilang sukses. Saat ini, total tarif tebusan pun telah melebihi angka Rp90 triliun.selengkapnya

 Bursa Eropa Berpotensi PositifBursa Eropa Berpotensi PositifRabu 16 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 745 kaliSemua Kategori

Bursa saham Eropa berpotensi menguat pada awal perdagangan Rabu (16/11/2016). Investor memanfaatkan tren pelemahan dolar AS yang telah naik sejak kemenangan Trump.selengkapnya

 Gejolak Rupiah Tak Hambat Repatriasi Rp 100 Triliun di Akhir TahunGejolak Rupiah Tak Hambat Repatriasi Rp 100 Triliun di Akhir TahunRabu 16 Nov 2016 13:11Ajeng Widyadibaca 758 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersiap menyambut masuknya aliran dana (repatriasi) hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diperkirakan sekitar Rp 100 triliun pada akhir tahun ini. Fluktuasi nilai tukar rupiah diharapkan tidak menganggu masuknya dana jumbo tersebut ke dalam negeri.selengkapnya

 Inilah Perubahan Pemegang Saham BCAInilah Perubahan Pemegang Saham BCARabu 16 Nov 2016 10:21Ajeng Widyadibaca 1988 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan pemegang saham perseroan dari Farindo Investment (Maurtius) Ltd kepada PT Dwimuria Investama Andalan.selengkapnya

 DJP: UMKM Dominasi Amnesti Pajak Periode IIDJP: UMKM Dominasi Amnesti Pajak Periode IIRabu 16 Nov 2016 09:34Ajeng Widyadibaca 639 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, peserta program amnesti pajak pada periode dua lebih banyak didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).selengkapnya

 DJP: Sosialisasi pajak seharusnya mulai dari anak-anakDJP: Sosialisasi pajak seharusnya mulai dari anak-anakSelasa 15 Nov 2016 15:36Ajeng Widyadibaca 1142 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, salah satu cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah dengan gencar melakukan sosialisasi. Dia meminta semua pihak agar mengenalkan pajak sejak dini.selengkapnya

 Tingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan TinggiTingkatkan Kesadaran, Ditjen Pajak Bidik Siswa SD hingga Perguruan TinggiSelasa 15 Nov 2016 14:10Ajeng Widyadibaca 807 kaliSemua Kategori

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal (Dijten) Pajak Kementerian Keuangan. Sebagai langkah nyata Dijen Pajak pun membuat program yang disebut Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional.selengkapnya

 Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Selasa 15 Nov 2016 13:34Ajeng Widyadibaca 1872 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, tampak serius membenahi masalah polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dengan banyaknya wacana yang akan digulirkan, untuk bisa mengurangi tingkat polusi di Tanah Air.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :