TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 951 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Perancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikPerancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikJumat 11 Nov 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 1004 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa parlemen Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Pembatalan ini pun diprediksi bakal meningkatkan kinerja ekspor industri CPO dalam negeri.selengkapnya

 Tersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiTersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiKamis 10 Nov 2016 13:22Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC) dikabarkan tengah mengawasi 43 individu dengan kekayaan tertinggi terkait skandal Panama Papers. Lebih dari 30 individu dan perusahaan akan menghadapi tuntutan pidana atas dugaan penggelapan pajak setelah bocornya data pengelola investasi asal Panama yakni Mossack Fonseca yang dikenal dengan sebutan Panama Papers.selengkapnya

 Pajak Bidik Bankir ikut Tax AmnestyPajak Bidik Bankir ikut Tax AmnestyRabu 9 Nov 2016 17:32Administratordibaca 1302 kaliSemua Kategori

Setelah menyasar pelaku industri tambang dan profesi dokter, kali ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyasar para pelaku industri perbankan untuk ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak. Ini dilakukan mengingat kontribusi profesi bankir masih minim dalam program yang berjalan sampai Maret 2017 tersebut.selengkapnya

 Gara-gara Pajak, Menkeu Seluruh Dunia BertengkarGara-gara Pajak, Menkeu Seluruh Dunia BertengkarRabu 9 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 1016 kaliSemua Kategori

Kebijakan perpajakan Internasional menjadi agenda utama negara-negara anggota G-20. Seluruh negara anggota, menyatakan komitmennya untuk mempererat kerja sama dengan mendorong implementasi Automatic Exchange of Information dan Base Erotion and Profit Sharing.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Rabu 9 Nov 2016 13:30Ajeng Widyadibaca 813 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Sindiran Sri Mulyani: Kalau Cinta NKRI, Bayar Pajak Jangan Sekadarnya!Sindiran Sri Mulyani: Kalau Cinta NKRI, Bayar Pajak Jangan Sekadarnya!Rabu 9 Nov 2016 12:59Ajeng Widyadibaca 826 kaliSemua Kategori

Pajak saat ini menjadi penopang keuangan negara. Oleh karena itu jika membayar pajak sekadarnya, jangan heran Republik ini menjadi sekadarnya juga. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

 Sri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia `Berantem` Rebutan PajakSri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia `Berantem` Rebutan PajakRabu 9 Nov 2016 11:35Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, saat ini bukan hanya negara berkembang saja yang berusaha mengumpulkan pajak. Setelah masa krisis tahun 2008, banyak negara maju yang berusaha menyelamatkan APBN mereka.selengkapnya

 Koperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakKoperasi Diusulkan Mendapat Distingsi PajakRabu 9 Nov 2016 08:13Administratordibaca 641 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan mendapat perbedaan perlakuan berbeda (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda mendasar sifatnya dengan badan usaha yang lain. Alasannya, koperasi memiliki perbedaan karena tak semata mengejar keuntungan.selengkapnya

 Amnesti Pajak II Menkeu Yakin WB akan Merepatriasi DananyaAmnesti Pajak II Menkeu Yakin WB akan Merepatriasi DananyaRabu 9 Nov 2016 07:33Administratordibaca 852 kaliSemua Kategori

Masih seretnya dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri, tak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir.selengkapnya

 Koperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakKoperasi Diusulkan Dapat Perbedaan Perlakuan PajakSelasa 8 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 693 kaliSemua Kategori

Koperasi diusulkan untuk mendapat perbedaan perlakuan (distingsi) pajak dengan mempertimbangkan beda yang mendasar dalam hal sifatnya dengan badan usaha yang lain.selengkapnya

 Blusukan ke Mal Mewah, Menkeu Sisir Produk BrandedBlusukan ke Mal Mewah, Menkeu Sisir Produk BrandedKamis 3 Nov 2016 14:03Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Pasific Place, salah satu mal papan atas di Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016), cukup mengejutkan. Lalu apa yang disasar?selengkapnya

 Sri Mulyani Sosialisasi Pengampunan Pajak di Pusat PerbelanjaanSri Mulyani Sosialisasi Pengampunan Pajak di Pusat PerbelanjaanKamis 3 Nov 2016 08:12Administratordibaca 657 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani blusukan ke pusat perbelanjaan Pasicif Place di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan‎, untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Menteri Sri Mulyani Ungkap Manfaat Blusukan Sukseskan Tax AmnestyMenteri Sri Mulyani Ungkap Manfaat Blusukan Sukseskan Tax AmnestyRabu 2 Nov 2016 19:33Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteadi, hari ini blusukan ke pusat pembelanjaan Pacific Place untuk mensosisalisasikan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Menkeu mengatakan blusukan penting dalam mensukseskan program Tax Amnesty.selengkapnya

 Emiten Tekstil Terkerek Insentif Pemotongan PPhEmiten Tekstil Terkerek Insentif Pemotongan PPhSelasa 1 Nov 2016 11:51Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif diskon pajak penghasilan 50% untuk industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil. Kebijakan tersebut membawa berkah bagi emiten tekstil di Bursa Efek Indonesia. Dari sini, emiten bisa menghemat beban.selengkapnya

 Pajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiPajak, Utang dan Kredibilitas APBN di Tahun Ketiga JokowiSelasa 1 Nov 2016 06:56Administratordibaca 643 kaliSemua Kategori

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748,9 triliun. Sebesar Rp 1.271,7 triliun berasal dari penerimaan khusus pajak non minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Luhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyLuhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyJumat 28 Okt 2016 15:12Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP) di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR Apresiasi Peserta Amnesti PajakWakil Ketua MPR Apresiasi Peserta Amnesti PajakJumat 28 Okt 2016 13:45Administratordibaca 493 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengapresiasi orang-orang yang berpartisipasi dalam amnesti pajak yang diselenggarakan pemerintah sejak beberapa bulan lalu.selengkapnya

 Belum Taat Pajak, Pengusaha Tambang Diminta Menkeu ikut Tax AmnestyBelum Taat Pajak, Pengusaha Tambang Diminta Menkeu ikut Tax AmnestyJumat 28 Okt 2016 13:30Administratordibaca 566 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas (migas) dapat mengikuti program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Sebab, kepatuhan dari wajib pajak di sektor tersebut masih jauh dari kata menggembirakan.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :