Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakDirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1655 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya

 Ada Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestyAda Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestySenin 25 Apr 2016 10:59Administratordibaca 1253 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

 Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Senin 28 Mar 2016 06:54Administratordibaca 5504 kaliSemua Kategori

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

 Jokowi Minta RUU Pengampunan Pajak Segera DibahasJokowi Minta RUU Pengampunan Pajak Segera DibahasKamis 25 Feb 2016 09:22Administratordibaca 1163 kaliSemua Kategori

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR tidak menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Presiden pun meminta pembahasan dilakukan secepatnya. "Presiden ingin RUU Pengampunan Pajak tidak ditunda. Presiden berharap dibahas sekarang atau secepatnya," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2).selengkapnya

 Inaplas Berusaha Agar Cukai Plastik Tak DiterapkanInaplas Berusaha Agar Cukai Plastik Tak DiterapkanKamis 20 Des 2018 11:19Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pihak industri bersikukuh tidak ingin ada penerapan cukai plastik pada 2019. Pemerintah dipastikan akan menghadapi resistensi dari industri plastik dan kemasan.selengkapnya

 Direktorat Baru Bidik Pajak E-Commerce, Idea: Harus SeragamDirektorat Baru Bidik Pajak E-Commerce, Idea: Harus SeragamRabu 10 Jul 2019 11:16Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan membidik pajak e-commerce dengan membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Asosiasi e-commerce Indonesia (Idea) berpendapat hal ini seharusnya diimbangi dengan penetapan pajak yang seragam, tidak hanya ke e-commerce marketplace.selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 763 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Denda Pajak Kendaraan di Jawa Barat Dihapus 10 November-10 Desember 2019Denda Pajak Kendaraan di Jawa Barat Dihapus 10 November-10 Desember 2019Senin 11 Nov 2019 10:50Ridha Anantidibaca 708 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang tidak melakukan perubahan beban cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).selengkapnya

 Penetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMPenetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMSenin 28 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Langkah Kementerian Keuangan yang menetapkan pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5% sudah tepat. Langkah ini perlu diapresiasi sebagai penetapan threshold yang wajar dan merupakan langkah yang akan menginsentif masyarakat untuk tidak ragu mendirikan bisnis pada entitas UMKM.selengkapnya

 Fakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikFakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikKamis 29 Nov 2018 14:39Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Konsumsi kantong plastik menimbulkan berbagai masalah karena tidak terkendali.selengkapnya

 Industri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiIndustri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiJumat 30 Nov 2018 16:17Ridha Anantidibaca 873 kaliSemua Kategori

Industri pengguna plastik menilai rencana pemerintah untuk mengurangi limbah plastik dengan menerapkan cukai pada plastik tidak akan mengurangi sampah plastik. Upaya ini malah akan merugikan industri.selengkapnya

 Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakJumat 26 Mei 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 5813 kaliSemua Kategori

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

 Cegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasCegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasSelasa 26 Apr 2016 21:05Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.selengkapnya

 REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!Rabu 21 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.selengkapnya

 Sri Mulyani Waspadai Efek Negatif Tax Amnesty bagi PerekonomianSri Mulyani Waspadai Efek Negatif Tax Amnesty bagi PerekonomianSabtu 27 Ags 2016 10:07Administratordibaca 1674 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewaspadai dampak negatif kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.selengkapnya

 Kemenkeu: Kesepakatan Penghindaran Pajak Berganda Beri Kepastian HukumKemenkeu: Kesepakatan Penghindaran Pajak Berganda Beri Kepastian HukumSelasa 11 Feb 2020 13:58Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Direktur perpajakan Internasional, Direktorat jenderal pajak, Jhon Liberty Hutagaol mengatakan, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)mengatur hak pemajakan yang memberikan kepastian hukum. Alasannya, P3B memberikan kepastian hukum karena tidak terjadi pajak ganda.selengkapnya

 Target Pajak Akan Meleset, Kepala BKPM: Potensi Kehilangan Rp200 TriliunTarget Pajak Akan Meleset, Kepala BKPM: Potensi Kehilangan Rp200 TriliunSelasa 8 Okt 2019 11:19Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meragukan target penerimaan pajak pada tahun 2019 bakal tercapai, seiring kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Bahkan menurutnya potensi kehilangan dari pajak mencapai sebesar Rp200 triliun.selengkapnya

 REVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanREVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanJumat 5 Feb 2016 09:10Administratordibaca 2299 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun atau naik 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.selengkapnya

 Tax Amnesty Sasar Siapa?Tax Amnesty Sasar Siapa?Senin 29 Ags 2016 11:18Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalDitjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalJumat 26 Jan 2018 11:47Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :