Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 Incar Pajak Google, Ditjen Pajak Rapatkan BarisanIncar Pajak Google, Ditjen Pajak Rapatkan BarisanSenin 19 Sep 2016 21:57Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah berupaya untuk menindaklanjuti pemeriksaan perpajakan Google. Saat ini, Ditjen Pajak pun akan merapatkan barisan untuk dapat menyelesaikan persoalan utama dalam hal perpajakan tersebut.selengkapnya

 Insentif Pajak Dunia Usaha Rp123 Triliun untuk Bertahan dari Covid-19Insentif Pajak Dunia Usaha Rp123 Triliun untuk Bertahan dari Covid-19Kamis 4 Jun 2020 15:53Ridha Anantidibaca 1661 kaliSemua Kategori

Pemerintah juga mendukung dunia usaha bertahan dari dampak Covid-19 dengan memberikan insentif perpajakan. Total insentif perpajakan untuk dunia usaha mencapai Rp123,01 triliun.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakPemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakRabu 11 Des 2019 09:42Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.selengkapnya

 GIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonGIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonRabu 8 Ags 2018 11:19Ridha Anantidibaca 891 kaliSemua Kategori

Saat ini sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dihitung berdasarkan kapasitas mesin. Ke depan, dalam rangka menyambut kendaraan ramah lingkungan, sistem perpajakan akan diubah menjadi berbasis emisi karbon CO2.selengkapnya

 Sebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakSebanyak 3.642 lembaga keuangan terdaftar untuk lapor data nasabah ke pajakJumat 20 Apr 2018 14:33Ridha Anantidibaca 1151 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, jumlah lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Reformasi pajak berkutat di organisasiReformasi pajak berkutat di organisasiKamis 15 Mar 2018 10:54Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkomitmen melanjutkan reformasi perpajakan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, target reformasi perpajakan adalah keadilan bagi wajib Pajak (WP) yang patuh dan yang tidak. Ini dilakukan demi mendorong kenaikan rasio pajak atau tax ratio.selengkapnya

 OJK tak ikhlas data nasabah bank dibuka bagi pajakOJK tak ikhlas data nasabah bank dibuka bagi pajakJumat 13 Jan 2017 09:34Ajeng Widyadibaca 971 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum satu suara mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Khususnya mengenai pasal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perbankan, untuk keperluan perpajakan.selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Heboh Wacana `Tax Amnesty` Jilid II, Ini Plus MinusnyaHeboh Wacana `Tax Amnesty` Jilid II, Ini Plus MinusnyaJumat 28 Mei 2021 09:47Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Rencana tax amnesty jilid II akan segera dibahas di parlemen. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan yang dibahas antara lain Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan.selengkapnya

 Pemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahPemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahSelasa 24 Des 2019 09:57Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan. Hal tersebut nyatanya disambut baik oleh pemerintah daerah (Pemda).selengkapnya

 Siapkan Amunisi Lewat UU, Sri Kejar Google, Amazon csSiapkan Amunisi Lewat UU, Sri Kejar Google, Amazon csKamis 5 Sep 2019 15:25Ridha Anantidibaca 253 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perpajakan dan Fasilitas Perpajakan sehingga perusahaan digital internasional dapat menjadi subjek pajak di Indonesia.selengkapnya

 Penerimaan pajak makin lesu, Sri Mulyani: Kinerja ekonomi sektor riil alami tekananPenerimaan pajak makin lesu, Sri Mulyani: Kinerja ekonomi sektor riil alami tekananSelasa 27 Ags 2019 15:27Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Alarm lesunya penerimaan negara, khususnya dari perpajakan, berbunyi makin kencang. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan sampai dengan Juli hanya mencapai Rp 810,7 triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy).selengkapnya

 Kemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari SinergiKemenkeu Target Penerimaan Pajak Rp 50 Triliun dari SinergiRabu 26 Jun 2019 10:46Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Program Sinergi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan tahun ini. Kemenkeu menargetkan kontribusi program ini terhadap penerimaan perpajakan mencapai Rp50 triliun. Target ini naik 50 persen lebih dari capaiselengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%CITA prediksi penerimaan pajak tahun ini hanya capai 97%Senin 7 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation (CITA) melihat target penerimaan perpajakan tahun ini cukup berat. Pasalnya, pemerintah mesti mengejar pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga 19,8% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun.selengkapnya

 3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak3.377 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakJumat 6 Apr 2018 14:25Ridha Anantidibaca 731 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksana keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke Pajak348 Lembaga Keuangan telah Daftar sebagai Pelapor Data ke PajakSelasa 20 Mar 2018 09:34Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan lembaga keuangan yang mendaftar sebagai peserta yang wajib melaporkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEoI) terus meningkat.selengkapnya

 Sisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSisa Sebulan, Penerimaan Pajak RI Baru 76,6% dari TargetSelasa 19 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, realisasi penerimaan perpajakan tahun ini baru menyentuh 76,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Penerimaan perpajakan hingga November 2017 baru mencapai Rp983,54 triliun dari target APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :