Kisah di Balik Penetapan 14 Juli sebagai Hari PajakKisah di Balik Penetapan 14 Juli sebagai Hari PajakSenin 16 Jul 2018 11:45Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Hari ini, 14 Juli, diperingati sebagai Hari Pajak. Di media sosial Twitter, tanda pagar #HariPajak menjadi salah satu trending pada Sabtu (14/7/2018) pagi.selengkapnya

 Kemenperin Sudah Sosialisasi `Carbon Tax`Kemenperin Sudah Sosialisasi `Carbon Tax`Kamis 24 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian sebagai inisiator program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), juga turut mengusulkan harmonisasi sistem perpajakan baru berdasarkan emisi CO2 yang dikeluarkan kendaraan, atau carbon tax.selengkapnya

 Jokowi Minta Pajak Ekspor di Pusat dan Daerah DihilangkanJokowi Minta Pajak Ekspor di Pusat dan Daerah DihilangkanSelasa 15 Mei 2018 16:01Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk menghilangkan faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor.selengkapnya

 Pemerintah targetkan revisi aturan insetif tax alowance rampung April iniPemerintah targetkan revisi aturan insetif tax alowance rampung April iniKamis 26 Apr 2018 10:39Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok revisi aturan insentif perpajakan berupa keringanan pajak (tax alowance) untuk mendorong investasi dalam negeri. Revisi beleid tax allowance ditargetkan selesai pada April ini dan dapat dinikmati oleh investor pada Mei 2018.selengkapnya

 Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp 1.400 T di 2018Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp 1.400 T di 2018Jumat 16 Mar 2018 15:53Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menetapkan target penerimaan pajak di tahun 2018 yaitu sekitar Rp 1.424 triliun. Target tersebut terdiri dari pajak penghasilan sebesar Rp 855,1 triliun yang terbagi dalam pajak penghasilan dari sektor migas sebesar Rp 38,1 triliun dan non migas Rp 817 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Tolak Permintaan Jokowi Turunkan Pajak UKM Jadi 0,25%Sri Mulyani Tolak Permintaan Jokowi Turunkan Pajak UKM Jadi 0,25%Kamis 8 Mar 2018 14:07Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,25 persen. Namun, hal tersebut ditentang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Presiden Jokowi: Pajak UKM akan DiturunkanPresiden Jokowi: Pajak UKM akan DiturunkanKamis 8 Mar 2018 13:34Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah telah menetapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pebisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5 persen. Tarik pajak UKM sebesar 0,5 persen ini akan diberlakukan mulai akhir bulan ini.selengkapnya

 RUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasRUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasJumat 26 Jan 2018 13:05Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. DPR disarankan merombak total draft RUU tersebut jika masih ingin pembahasan berlanjut. Pasalnya, banyak aturan di RUU Pertembakauan sudah diatur dalam UU yang lain.selengkapnya

 Komite Haji India Minta Jamaah tak Dipungut Pajak BandaraKomite Haji India Minta Jamaah tak Dipungut Pajak BandaraKamis 25 Jan 2018 10:31Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Komite Haji India (HCol) meminta pemerintah pusat tidak memungut pajak bandara pada jamaah haji 2018. Alasannya, pajak akan menjadi beban karena subsidi haji sudah dihapuskan.selengkapnya

 DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan PajakSelasa 12 Des 2017 08:44Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBJumat 8 Des 2017 13:41Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarJumat 24 Feb 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 989 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

 Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungJumat 24 Feb 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 PersenTarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 PersenSabtu 5 Nov 2016 11:37Administratordibaca 1480 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan over the top (OTT) atau layanan dengan konten data, informasi, dan multimedia, yang selama ini berbisnis di Indonesia.selengkapnya

 DPR Usul Pegawai Pajak Diberi BonusDPR Usul Pegawai Pajak Diberi BonusJumat 14 Okt 2016 16:15Ajeng Widyadibaca 1025 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun meminta pemerintah memberikan penghargaan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang telah menorehkan catatan positif pada keberhasilan tax amnesty. Menurut dia, tax amnesty gelombang pertama yang menghasilkan dana tebusan Rp97 triliun jelas berimbas signifikan pada keuangan negara.selengkapnya

 Harga Gas Turun, Pajak Industri Diharapkan Naik Rp31,37 TriliunHarga Gas Turun, Pajak Industri Diharapkan Naik Rp31,37 TriliunKamis 6 Okt 2016 14:29Admindibaca 617 kaliSemua Kategori

Harga gas industri ditetapkan berada di kisaran USD6 per Milion Metric British Thermal Unit (mmbtu). Penurunan harga gas yang sebelumnya USD9,5 mmbtu ini, rencananya mulai diterapkan pada awal 2017.selengkapnya

 Kementerian PUPR Jadi Kandidat Penerima Uang Tebusan Tax AmnestyKementerian PUPR Jadi Kandidat Penerima Uang Tebusan Tax AmnestySelasa 4 Okt 2016 09:19Administratordibaca 1310 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpotensi menikmati dana tebusan yang didapat pemerintah dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah sedang mempertimbangkan penambahan anggaran belanja kementerian ini untuk tahun depan.selengkapnya

 Jokowi Perintahkan Menkeu Maksimalkan Tax AmnestyJokowi Perintahkan Menkeu Maksimalkan Tax AmnestySabtu 17 Sep 2016 10:07Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat mengamankan APBN 2016.selengkapnya

 UJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing PemohonUJI MATERI TAX AMNESTY: Hakim Konstirusi Pertanyakan Legal Standing PemohonKamis 15 Sep 2016 10:50Administratordibaca 789 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dalam sidang tersebut hakim konstitusi mempermasalahkan legal standing salah satu pemohon yakni Partai Buruh.selengkapnya

 BI Proyeksikan Tebusan Amnesti Pajak Rp 21 TriliunBI Proyeksikan Tebusan Amnesti Pajak Rp 21 TriliunJumat 9 Sep 2016 14:46Administratordibaca 593 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan, uang tebusan yang didapat pemerintah dari program amnesti pajak sebesar Rp 21 triliun dari keseluruhan periode yang berlangsung sejak awal Agustus 2016 hingga 31 Maret 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :