PENGAMPUNAN PAJAK: Realisasi Baru 0,1%, Target Rp165 T DipertahankanPENGAMPUNAN PAJAK: Realisasi Baru 0,1%, Target Rp165 T DipertahankanSenin 8 Ags 2016 14:24Administratordibaca 573 kaliSemua Kategori

Kendati realisasi uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru mencapai 0,1% dari target, otoritas fiskal masih kukuh mempertahankan target.selengkapnya

 Penghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakPenghasilan di Bawah Rp 4,5 Juta Sebulan Bebas PajakSabtu 25 Jun 2016 07:27Administratordibaca 2513 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen. Masyarakat yang penghasilannya hingga 54 juta per tahun, tidak akan dikenakan pajak. Sebelumnya batas penghasilan yang terkena pajak hanya 36 juta per tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah mendapat restu dari DPR dua bulan lalu. Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan peningkatan batasselengkapnya

 Penegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriPenegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriJumat 10 Jun 2016 15:41Administratordibaca 1278 kaliSemua Kategori

Alotnya proses pembuatan UU Tax Amnesty di DPR dikarenakan ada tiga persoalan. Pertama, belum sinkronnya antara legislatif dan eksekutif tentang pembahasan tax amnesty (pajak pengampunan). Kedua, masih mengganjalnya kepentingan di kalangan pengusaha dengan pemerintah. Dan terakhir, belum tersosialisasikannya rencana RUU Tax Amnesty kepada masyarakat.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Efektifkah Tax Amnesty Tarik Dana WNI di Luar Negeri?Rabu 11 Mei 2016 15:36Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (Tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, kebijakan ini harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apalagi, database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,” ujar Pengamat Pajak Ronni Bako dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabuselengkapnya

 Pengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumPengampunan Pajak Dulu, Baru Penegakan HukumSelasa 10 Mei 2016 20:54Administratordibaca 1695 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar pengamat pajak, Ronni Bako di Jakarta, Senin (9/5/2016).selengkapnya

 Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorRabu 27 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1613 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

 Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseTingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseSenin 25 Apr 2016 20:08Administratordibaca 1267 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 Ditjen Pajak: 1 Petugas Pajak Bisa Periksa 15 OrangDitjen Pajak: 1 Petugas Pajak Bisa Periksa 15 OrangRabu 9 Mar 2016 06:26Administratordibaca 1946 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar penerimaan dan peningkatan basis wajib pajak pada 2016. Tentunya bila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal diberlakukan. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Edi Slamet Irianto menyebutkan jumlah pemeriksa sekarang berjumlah 4.551 orang.selengkapnya

 Data Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakData Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakJumat 15 Mar 2019 15:34Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mendapatkan data nasabah asal Indonesia senilai Rp1.300 triliun dari implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosDitjen Pajak Punya Teknologi Lacak Wajib Pajak Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:42Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku telah memiliki teknologi yang bisa merekam data media sosial Wajib Pajak (WP), dan menyandingkannya dengan kepemilikan saham dan data perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Ditjen Pajak: Akses data RTGS bisa bantu dongkrak penerimaanDitjen Pajak: Akses data RTGS bisa bantu dongkrak penerimaanJumat 31 Ags 2018 15:14Ridha Anantidibaca 929 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menilai sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) mampu membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pasalnya, dengan data yang dihasilkan dari sistem RTGS tersebut Ditjen pajak bisa mengetahui arus keluar masuk uang para wajib pajak ataupun perusahaan.selengkapnya

 Pemerintah Incar Pajak WNAPemerintah Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 14:22Ridha Anantidibaca 971 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Peluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNAPeluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 13:51Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satu potensi pajak yang diincar adalah wajib pajak (WP) warga negara asing (WNA). Upaya untuk menjaring WP WNA adalah dengan merangkul Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).selengkapnya

 Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakDitjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Keuangan Wajib PajakKamis 15 Feb 2018 11:19Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, keamanan data terkait informasi keuangan yang dilaporkan lembaga keuangan ke Ditjen Pajak telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum). Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak perlu khawselengkapnya

 `Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`Senin 22 Jan 2018 13:25Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariRabu 17 Jan 2018 13:56Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

 Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankJumat 13 Jan 2017 09:28Ajeng Widyadibaca 933 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

 Sri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSelasa 8 Nov 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 530 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ingin melihat perhitungan extra effort atau usaha ekstra untuk mencari penerimaan pajak berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut harus melalui perhitungan data tax amnesty dengan data dari ekonomi makro, regional, serta sektoral.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tunda Aturan Bank Wajib Setor Data Kartu KreditDitjen Pajak Tunda Aturan Bank Wajib Setor Data Kartu KreditSelasa 5 Jul 2016 11:28Administratordibaca 1471 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunda kewajiban bagi perbankan untuk menyampaikan data dan informasi kartu kredit. Aturan tersebut sedang dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang pengampunan Pajak dan juga agar seirama dengan program dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transaksi non tunai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :