Alasan Kemenkeu belum juga umumkan kenaikan tarif cukai rokokAlasan Kemenkeu belum juga umumkan kenaikan tarif cukai rokokKamis 22 Okt 2020 13:53Ridha Anantidibaca 746 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif cukai rokok 2021 naik. Sayangnya sampai saat ini besaran kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) belum diumumkan.selengkapnya

 Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaIngat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya

 PPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakPPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakRabu 7 Okt 2020 15:35Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan relaksasi atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Pemegang saham bebas pajak dividen 10%, ini kata pengamatPemegang saham bebas pajak dividen 10%, ini kata pengamatRabu 7 Okt 2020 11:14Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan relaksasi berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang menggunakan mekanisme PPh Final sebesar 10%.selengkapnya

 Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 15:21Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Undang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya

 Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiPemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiKamis 1 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 14:42Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebutkan, cara membayar bea meterai untuk transaksi dan dokumen digital pada tahun depan bisa dilakukan dengan mudah seperti membayar pulsa.selengkapnya

 Dampak Pandemi, Holding Tambang Setor Pajak Rp 3,46 TriliunDampak Pandemi, Holding Tambang Setor Pajak Rp 3,46 TriliunKamis 1 Okt 2020 14:38Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan tambang milik negara. Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak menjelaskan, kondisi tersebut memengaruhi setoran holding tambang ke negara.selengkapnya

 Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikIngat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 E-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakE-Faktur 3.0 Mulai Berlaku Besok, Ini Yang Harus Dilakukan Wajib PajakKamis 1 Okt 2020 14:04Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Penerapan e-faktur 3.0 akan dilaksanakan mulai Kamis (1/10/2020). Pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup.selengkapnya

 Indonesia Belum Terima Setoran Pajak dari Netflix DkkIndonesia Belum Terima Setoran Pajak dari Netflix DkkRabu 23 Sep 2020 15:58Ridha Anantidibaca 242 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan digital luar negeri hingga akhir Agustus 2020. Setoran itu baru akan masuk mulai bulan ini.selengkapnya

 Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya

 Tembus Rp200 Triliun, Penerimaan Cukai Rokok RI Terbesar se-Asia TenggaraTembus Rp200 Triliun, Penerimaan Cukai Rokok RI Terbesar se-Asia TenggaraSenin 24 Ags 2020 15:22Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi terbesar kontribusi cukai rokok se-Asia Tenggara. Selain itu, rokok menyumbang kontribusi cukai tertinggi di bandingkan yang lainnya yaitu sebanyak 61,4% atau sebesar Rp200 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSri Mulyani Mau Bebaskan Pajak Bahan Baku Kertas KoranSenin 24 Ags 2020 14:29Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku kertas media cetak alias koran. Kebijakan insentif pajak ini sebagai salah upaya bantuan pemerintah terhadap industri di tengah pandemi Corona.selengkapnya

 Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Peningkatan beban pajak jadi syarat perpanjangan kontrak tambang, setujukah produsen?Kamis 23 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). PP yang akan diterbitkan salah satunya berisi syarat perpanjangan kontrak pertambangan.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Netflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaNetflix dkk Kini Wajib Bayar Pajak ke IndonesiaRabu 8 Jul 2020 15:14Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur para pelaku usaha digital, baik lokal maupun asing, yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Dengan begitu, Netflix, Google, Spotify, dan berbagai pelaku usaha digital lain kini wajib membayar pajak.selengkapnya

 Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Rabu 8 Jul 2020 14:04Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Netflix, Google, Sportify dan kawan-kawan untuk memungut pajak pertambahan nilai alias PPN kepada para konsumenya di Indonesia.selengkapnya

 Mulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenMulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenRabu 8 Jul 2020 13:29Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi wajib pungut (wapu) PPN atas barang dan jasa digital.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :