Pajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakPajak Google, Kemenkominfo Tunggu Pelaporan Ditjen PajakKamis 29 Des 2016 10:03Ajeng Widyadibaca 1205 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih menunggu laporan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memblokir layanan Google terkait penolakan kewajiban membayar pajak selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Kejar Penerimaan Tax Amnesty Periode II, Pegawai Pajak LemburKejar Penerimaan Tax Amnesty Periode II, Pegawai Pajak LemburRabu 28 Des 2016 11:52Ajeng Widyadibaca 628 kaliSemua Kategori

“Tahap kedua ini, teman-teman di DJP agak terpecah konsentrasinya karena harus mengamankan penerimaan juga. Tahap ketiga kami akan tingkatkan lagi.”selengkapnya

 Abaikan surel pajak bila sudah laporAbaikan surel pajak bila sudah laporRabu 28 Des 2016 11:33Ajeng Widyadibaca 868 kaliSemua Kategori

"Email Ditjen Pajak ke wajib pajak supaya ikut tax amnesty, datanya ngaco, masa untuk kendaraan yang sama bisa dicatat 3 kali, lagipula itu sudah dilaporkan di SPT. Malu-maluin aja, nggak profesional. Pantas saja target pajak nggak tercapai, amatiran sih".selengkapnya

 Kemenkominfo Ancam Blokir GoogleKemenkominfo Ancam Blokir GoogleRabu 21 Des 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 736 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunik‎asi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam memblokir layanan Google jika akhir tahun ini tidak membayar pajak karena dianggap ilegal sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 pada Peraturan Menteri (Permen) No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.selengkapnya

 Utang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunUtang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunRabu 21 Des 2016 10:19Ajeng Widyadibaca 927 kaliSemua Kategori

Perusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, berpotensi untuk dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka tersebut tentu angka membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belaselengkapnya

 Pemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyPemda Bisa Menjadi Ujung Tombak Pencapaian Target Tax AmnestyKamis 1 Des 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 580 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong bisa melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena banyak UMKM berada di daerah dan merupakan binaan pemda. Sehingga sosialisasi lewat pemda merupakan cara yang efektif kepada UMKM tersebut.selengkapnya

 Kasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPKKasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPKRabu 30 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 847 kaliSemua Kategori

KPK baru saja membongkar praktik suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga antirasuah itu tidak berhenti melakukan penyelidikan pasca pejabat di Dirjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ihwal itu?selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 658 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Lantik Dua Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingin Ada Reformasi PajakLantik Dua Pejabat Baru, Sri Mulyani Ingin Ada Reformasi PajakSelasa 29 Nov 2016 12:13Ajeng Widyadibaca 1026 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat Eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka melanjutkan reformasi pajak pada hari ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Persilakan KPK jika Ingin Panggil Bos PajakSri Mulyani Persilakan KPK jika Ingin Panggil Bos PajakSenin 28 Nov 2016 09:34Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika berniat memanggil Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Pemanggilan ini terkait dengan tertangkapnya salah satu pegawai pajak eselon III beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Terus Mangkir Bayar Pajak, Google Terancam Ditutup Sementara?Kamis 24 Nov 2016 12:50Ajeng Widyadibaca 545 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menantang keberanian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara untuk melakukan aksi penutupan sementara atau blackout terhadap situs pencarian Google di dunia maya.selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 1268 kaliSemua Kategori

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 Dikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaDikecewakan, Sri Mulyani Surati Seluruh PegawainyaRabu 23 Nov 2016 13:31Ajeng Widyadibaca 493 kaliSemua Kategori

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (21/11) malam lalu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa.selengkapnya

 Chatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiChatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiKamis 17 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 1519 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya

 Pertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapPertukaran informasi Bea Cukai & Pajak belum siapKamis 17 Nov 2016 10:25Ajeng Widyadibaca 1170 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk menggabungkan data perpajakan dan cukai nampaknya belum bisa teralisasi tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah memang akan menyatukan sistem penerimaan yang terkait dengan kegiatan perdagangan internasional.selengkapnya

 Pemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommercePemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommerceSenin 7 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 620 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan perusahaan berbasis digital (e-commerce), termasuk perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 PersenTarif Pajak untuk Perusahaan OTT 25 PersenSabtu 5 Nov 2016 11:37Administratordibaca 1492 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan over the top (OTT) atau layanan dengan konten data, informasi, dan multimedia, yang selama ini berbisnis di Indonesia.selengkapnya

 Jadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyJadi Kepala PPATK, Kiagus Badaruddin Tak Usik Tax AmnestyKamis 27 Okt 2016 12:44Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Badaruddin, berkomitmen mensukseskan program pengampunan pajak alias tax amnesty. PPATK akan mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

 OECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakOECD Minta Indonesia Tidak Lanjutkan Program Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 13:26Administratordibaca 696 kaliSemua Kategori

OECD memperingatkan bahwa berulangnya program amnesti cenderung mendorong penghindaran pajak ketika masa tenggangnya berakhir.selengkapnya

 Ruang Khusus Tax Amnesty di BEI Banjir PeminatRuang Khusus Tax Amnesty di BEI Banjir PeminatSenin 24 Okt 2016 13:09Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan ruangan khusus yang disiapkan untuk program tax amnesty (pengampunan pajak) kebanjiran peminat. Banyak investor yang melakukan konsultasi sebelum ikut pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :