Sisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Bakal Telan Pil PahitSisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Bakal Telan Pil PahitJumat 23 Okt 2020 13:35Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak tahun ini terancam meleset. Hingga 30 September 2020 penerimaan pajak baru terealisasi sebesar Rp750,62 triliun atau 62,61% dari target akhir tahun Rp1.198,82 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiPemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiKamis 1 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).selengkapnya

 Pajak menekan daya beli konsumen atasPajak menekan daya beli konsumen atasRabu 25 Apr 2018 10:48Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4% dinilai sulit tercapai. Sebab, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi belum pulih. Kebijakan perpajakan dituding jadi salah satu biang keladi terhambatnya pemulihan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi menengah ke atas.selengkapnya

 Mengapa penyerapan anggaran insentif pajak masih minim?Mengapa penyerapan anggaran insentif pajak masih minim?Rabu 7 Okt 2020 15:30Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Anggaran stimulus atau insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim penyerapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi insentif perpajakan sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.selengkapnya

 Penyerapan anggaran insentif pajak masih minim, ini penyebabnyaPenyerapan anggaran insentif pajak masih minim, ini penyebabnyaRabu 7 Okt 2020 13:11Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim penyerapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi insentif perpajakan sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.selengkapnya

 Menko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian PositifMenko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian PositifSenin 25 Jul 2016 16:25Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Perekonomian nasional pada kuartal kedua tahun ini menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan kuartal pertama.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 Amnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanAmnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanSenin 3 Okt 2016 13:28Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Kesibukan dan keramaian luar biasa terjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berlokasi di salah satu pusat bisnis Jakarta, pada Jumat (30/9).selengkapnya

 Surplus NPI Berkat Kenaikan Pajak Impor?Surplus NPI Berkat Kenaikan Pajak Impor?Selasa 16 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Para pejabat tinggi yang membidangi perekonomian sedikit bernapas lega menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) seputar neraca perdagangan Indonesia (NPI), yang menunjukkan perkembangan kinerja positif sepanjang periode September 2018. Berdasarkan publikasi BPS yang diterbitkan pertengahan Oktober ini tercatat NPI mengalami surplus sebesar USD227 juta pada bulan lalu. Angka surplus tersebut didaselengkapnya

 Pajak berhak tentukan omzet wajib pajak nakalPajak berhak tentukan omzet wajib pajak nakalKamis 1 Mar 2018 14:44Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!Kamis 8 Feb 2018 13:50Ridha Anantidibaca 1264 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan batasan nilai transaksi pada kartu kredit yang nantinya bisa dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 Pengusaha Mal Girang Ditjen Pajak Tunda Intip Data Kartu KreditPengusaha Mal Girang Ditjen Pajak Tunda Intip Data Kartu KreditAhad 10 Jul 2016 08:57Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunda kewajiban perbankan melaporkan data dan informasi kartu kredit nasabah paska pengesahan tax amnesty.selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Anak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilAnak Buah Sri Mulyani Berencana Tarik Cukai Emisi MobilSelasa 14 Nov 2017 13:30Ajeng Widyadibaca 620 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan cukai terhadap emisi atau gas buang kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Rencananya pungutan cukai ini bisa diajukan pada tahun depan sebagai objek cukai baru.selengkapnya

 Mengampuni Pengampunan PajakMengampuni Pengampunan PajakSenin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

 Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakJumat 1 Apr 2016 08:31Administratordibaca 2577 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

 Ditjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunDitjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunRabu 27 Nov 2019 14:16Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan informasi keuangan senilai lebih dari Rp1.300 triliun akan segera dieksekusi untuk menambal shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan melebar dari outlook APBN 2019 senilai Rp1.437,1 triliun.selengkapnya

 Gandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data PerpajakanGandeng 60 Negara, Sri Mulyani Tukar Informasi Data PerpajakanRabu 20 Mar 2019 14:00Ridha Anantidibaca 1107 kaliSemua Kategori

Indonesia kini sudah berkomitmen bisa melakukan pertukaran data informasi pajak dengan sejumlah negara. Hal ini dilakukan agar laporan pajak bisa lebih mudah.selengkapnya

 Pajak Hati-hati Telisik Kepatuhan WNI yang Simpan Harta di Luar NegeriPajak Hati-hati Telisik Kepatuhan WNI yang Simpan Harta di Luar NegeriKamis 28 Feb 2019 12:05Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan berhati-hati dalam menelisik kepatuhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri. Adapun Ditjen Pajak mulai menerima data keuangan WNI di puluhan negara mulai September tahun lalu. Ini berkat partisipasi Indonesia dalam kerja sama global pertukaran data keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Ditjen Pajak Terima Data Harta WNI di 65 NegaraDitjen Pajak Terima Data Harta WNI di 65 NegaraJumat 22 Feb 2019 14:19Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menerima data harta warga negara Indonesia (WNI) dari 65 negara yang merupakan mitra kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :