Indef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanIndef: Penerapan Pajak Industri Digital Perlu Asas KeadilanSelasa 16 Jul 2019 14:31Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah kurang menerapkan asas keadilan dalam menerapkan pajak digital bagi pelaku ekonomi. Sebab, selama ini pemerintah berpatokan pengenaan pajak industri digital yang berplatform resmi terdaftarselengkapnya

 Mulai hari ini, kenaikan PPh impor berlaku, simak daftar lengkapnyaMulai hari ini, kenaikan PPh impor berlaku, simak daftar lengkapnyaKamis 13 Sep 2018 10:07Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggali potensi penerimaan pajak nyaris tanpa henti. Selain demi mengejar target penerimaan yang saban tahun naik, upaya mengulik data juga untuk menggenjot rasio pajak (tax ratio) yang baru sebesar 11%.selengkapnya

 TA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakTA Hampir Rampung, DJP Ingin Pesertanya MembludakSelasa 14 Feb 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 534 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari program ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan sebesar Rp 111 triliun.selengkapnya

 Terjebak Pajak Berganda, Bisakah WP Tarik Dananya Kembali?Terjebak Pajak Berganda, Bisakah WP Tarik Dananya Kembali?Selasa 7 Feb 2017 14:06Ajeng Widyadibaca 1060 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) di Indonesia yang memiliki aset atau usaha di luar negeri akhirnya mengungkapkan adanya masalah yang dihadapi, yaitu pembayaran pajak berganda di Indonesia dan negara tempat berusaha.selengkapnya

 Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakJumat 27 Jan 2017 15:57Ajeng Widyadibaca 1274 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

 Pemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniPemerintah Kembalikan Kelebihan Pajak Rp 46 Triliun Tahun IniSelasa 17 Mei 2016 11:51Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun ini berencana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebesar Rp 46 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugisteadi mengatakan, pembayaran restitusi tersebut menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak, dan hak wajib pajak yang kelebihan membayar pajak dan hal yangselengkapnya

 DJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFDDJP Riau Kepri Aksi Simpatik di CFDAhad 6 Mar 2016 17:36Administratordibaca 1903 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah DJP Riau Kepri mengadakan aksi simpatik di Car Free Day (CFD), Minggu (6/3/2016). Kasi Humas Kanwil DJP Riau Kepri, Mariyaldi mengatakan aksi tersebut dalam rangka penyampaian SPT Tahunan kepada warga Pekanbaru. "Aksi simpatik ini baru pertama kali Kita adakan di tahun 2016 ini. Tujuan dari kegiatan adalah untuk membertahukan kepada warga wajib pajak bahwasanya pembayaran tagihanselengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahSri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahJumat 21 Okt 2016 07:13Administratordibaca 1311 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

 Freeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunFreeport Bayar Pajak Air Permukaan ke Papua Rp 1,4 TriliunSenin 2 Mar 2020 13:59Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,4 triliun dengan dua tahap pembayaran. Tahap pertama dibayarkan 50 persen sebesar Rp 700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun 15 juta dolar AS atau setara Rp 160 miliar pada Oktober 2019.selengkapnya

 Kepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Lapor Meski TerlambatKamis 4 Apr 2019 09:27Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Meski telah menghapus sanksi bagi WP yang melaporkan SPT sampai 1 April 2019 lalu, realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tak kunjung mencapai target.selengkapnya

 Sri Mulyani: Perusahaan rokok pembayar cukai murah akan dicegahSri Mulyani: Perusahaan rokok pembayar cukai murah akan dicegahSenin 25 Feb 2019 09:47Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan tetap fokus mengurangi aksi penghindaran pembayaran cukai yang dilakukan oleh segelintir pelaku industri rokok. Salah satu cara yang ditempuh adalah menutup celah peraturan cukai yang digunakan oleh perusahaan rokok untuk mengalihkan pembayaran cukai yang menggunakan golongan tarif yang lebih murah.selengkapnya

 Warga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceWarga Jawa Barat Kini Bisa Membayar Pajak Kendaraan Lewat E-CommerceSenin 7 Jan 2019 13:23Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung membayar pajaknya lewat jaringan ATM Bank BJB, gerai retail modern, hingga toko online.selengkapnya

 Menkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakMenkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakSenin 4 Des 2017 14:35Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 BNI himpun dana repatriasi Rp11,23 triliunBNI himpun dana repatriasi Rp11,23 triliunRabu 1 Mar 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 471 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia telah menghimpun dana repatriasi dari hasil pelaksanaan program amnesti pajak hingga Rp11,23 triliun yang berasal dari lebih dari 300 transaksi pembukaan rekening khusus.selengkapnya

 Persiapan Ditjen Pajak Jelang Akhir Periode II Tax AmnestyPersiapan Ditjen Pajak Jelang Akhir Periode II Tax AmnestySelasa 27 Des 2016 11:01Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty di periode kedua akan berakhir pada 31 Desember 2016. Direktorat Jenderal Pajak pun mulai melakukan persiapan guna mengantisipasi lonjakan peserta seperti di akhir periode pertama.selengkapnya

 Samsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSamsat Keliling Sisir 80.000 Penunggak PajakSelasa 6 Des 2016 10:33Ajeng Widyadibaca 1111 kaliSemua Kategori

Hingga Desember 2016 masih ada sebanyak 80.000 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang belum melakukan daftar ulang pajaknya. Untuk mengurangi semakin banyaknya penunggak pajak, kini Kantor Pajak berusaha melakukan pelayanan setiap hari dan pelayanan keliling ke desa-desa.selengkapnya

 Kadin: Target Setoran Pajak 2017 Masih AgresifKadin: Target Setoran Pajak 2017 Masih AgresifJumat 28 Okt 2016 16:20Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15 persen menjadi Rp 1.271,7 triliun di 2017 terlalu agresif.selengkapnya

 Sistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan BelanjaSistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan BelanjaSenin 24 Okt 2016 17:38Administratordibaca 1185 kaliSemua Kategori

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan kondisi stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2016 dalam kondisi baik dan terkendali. Meskipun rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di perbankan semakin tinggi, yakni 3,22 persen secara gross dan 1,4 persen nett per Agustus lalu.selengkapnya

 Pemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaPemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaRabu 18 Ags 2021 13:28Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.selengkapnya

 Hindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniHindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniSelasa 23 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, kabarnya sudah tidak lagi mengandalkan Google dalam penjualan aplikasi Tinder. Pasalnya Match Group membangun sistem sendiri yang membuat para penggunanya memasukan informasi kartu kredit untuk pembayaran langsung ke sistem Tinder.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :