Pada 2007, Semua Fraksi DPR Sepakat Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomPada 2007, Semua Fraksi DPR Sepakat Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomSenin 22 Jul 2019 15:52Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Upaya mewujudkan lembaga pajak yang otonom ternyata sudah mulai dibahas sejak 2007.selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Perpres beneficial ownership akhirnya terbit, ini kata anggota DPRPerpres beneficial ownership akhirnya terbit, ini kata anggota DPRKamis 8 Mar 2018 12:00Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pelaporan penerima manfaat korporasi senantiasa diikuti oleh pembentukan badan khusus untuk melakukan pendataan tersebut.selengkapnya

 Ini Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani IndrawatiIni Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani IndrawatiKamis 28 Jul 2016 15:51Administratordibaca 1408 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Sri Bisa Pangkas Belanja Secara ProporsionalDPR Minta Menteri Sri Bisa Pangkas Belanja Secara ProporsionalJumat 5 Ags 2016 14:01Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

Rencana pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat pukul rata.selengkapnya

 DPR: Yang Penting Repatriasi, Bukan DeklarasiDPR: Yang Penting Repatriasi, Bukan DeklarasiSenin 25 Jul 2016 09:04Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Sampai hari kelima program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah menampung dana sekitar Rp 400 miliar hasil deklarasi melalui lebih dari 20 Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 DPR: Target Penerimaan Amnesti Pajak Rp 156 Triliun Sulit TercapaiDPR: Target Penerimaan Amnesti Pajak Rp 156 Triliun Sulit TercapaiSabtu 6 Ags 2016 19:13Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat menilai target penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun sulit tercapai. Maka, wajar jika pemerintah kembali melakukan pemangkasan anggaran.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRSri Mulyani Ajukan Tiga RUU ke DPRKamis 5 Sep 2019 15:06Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya pengajuan tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian, mempermudah masuknya investasi, serta memperbaiki kinerja perdagangan.selengkapnya

 DPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraDPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraSelasa 22 Mei 2018 13:07Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui bahwa rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 00:14Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

 Menkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal JuliMenkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal JuliSenin 30 Mei 2016 11:36Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Pemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.selengkapnya

 Tarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunTarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunKamis 1 Okt 2020 14:25Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan atas UU Bea Meterai tahun 1985, beleid ini sudah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).selengkapnya

 Amnesti Pajak Sukses, Penerimaan Tetap Saja JeblokAmnesti Pajak Sukses, Penerimaan Tetap Saja JeblokKamis 13 Okt 2016 15:10Admindibaca 1178 kaliSemua Kategori

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (12/10/2016).selengkapnya

 Tiga Institusi Kerja Sama, Pemeriksaan PPh Migas Bisa Selesai 4 BulanTiga Institusi Kerja Sama, Pemeriksaan PPh Migas Bisa Selesai 4 BulanKamis 5 Apr 2018 14:57Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan melakukan pemeriksaan bersama atas kewajiban bagi hasil dan Pajak Penghasilan (PPh) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Tujuannya, agar pemeriksaan lebih efisien dan menghindari sengketa.selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Senin 13 Sep 2021 11:30Ridha Anantidibaca 3006 kaliSemua Kategori

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya

 Pemerintah lakukan penggabungan pemeriksaan KKKS MigasPemerintah lakukan penggabungan pemeriksaan KKKS MigasJumat 30 Mar 2018 10:41Ridha Anantidibaca 880 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan memberlakukan kebijakan pemeriksaan bersama atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia.selengkapnya

 Optimalkan penerimaan, ini skema kerjasama Ditjen Pajak, Bea Cukai dan AnggaranOptimalkan penerimaan, ini skema kerjasama Ditjen Pajak, Bea Cukai dan AnggaranSenin 1 Jul 2019 14:20Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Tiga direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan program bersama untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tiga direktorat tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dari program bersama tersebut, Kemkeu menargetkan penerimaan bisa bertambah Rp 50 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahDitjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahRabu 25 Jul 2018 15:51Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Perum Peruri, dan PT Pos Indonesia (Persero) menggelar sosialisasi tentang bea meterai. Sosialisasi ini guna melanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :