DKI akan beri disinsentif pajak gedung tak berizinDKI akan beri disinsentif pajak gedung tak berizinKamis 11 Jan 2018 09:11Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan tingkatkan target penerimaan pajak. Dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, penerimaan pajak yang masuk dalam APBD 2018 dipatok senilai Rp 38,125 triliun.selengkapnya

 Perolehan Pajak Hotel di Bali Melebihi TargetPerolehan Pajak Hotel di Bali Melebihi TargetRabu 27 Des 2017 09:29Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Realisasi target pencapaian perolehan Pajak Hotel dan Restauran (PHR) Kabupaten Badung, Bali, sebesar Rp2,013 triliun untuk Tahun 2017 sudah tercapai sebesar Rp2,014 triliun atau lebih Rp720,8 juta.selengkapnya

 Pemkot Bandung Optimistis Raup Pajak Rp 2 TriliunPemkot Bandung Optimistis Raup Pajak Rp 2 TriliunSenin 4 Des 2017 15:16Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung optimistis pada 2017 ini dapat meraup pajak daerah hingga Rp 2 triliun atau meningkat sekitar 17,5 persen dari tahun sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan salah satu faktor tingginya penerimaan pajak lantaran di tahun ini melaksanakan menggelar sensus potensi pajak secara menyeluruh.selengkapnya

 Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 848 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriPajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriSenin 6 Feb 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan baru soal pengenaan pajak progresif untuk lahan iddle atau menganggur masih dalam tahap pembahasan awal. Rencana ini diungkapkan pemerintah pekan lalu dengan niatan agar tanah-tanah yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.selengkapnya

 Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Apa Itu Pajak Tanah Menganggur?Senin 6 Feb 2017 11:44Ajeng Widyadibaca 1909 kaliSemua Kategori

Hal ini berkaitan dengan level regulasi mengenai jenis pajak apa yang tepat serta teknis yang mana administrasinya paling mungkin dan mudah.selengkapnya

 Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakJumat 27 Jan 2017 15:57Ajeng Widyadibaca 1273 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiPajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiKamis 26 Jan 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah yang bakal menerapkan pajak progresif untuk investasi lahan dikhawatirkan pengembang properti bakal mengerek harga jual.selengkapnya

 Pemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianPemerintah Daerah Diminta Hapus Pajak Lahan PertanianRabu 21 Des 2016 09:36Ajeng Widyadibaca 1039 kaliSemua Kategori

Pemerintah daerah diminta mewujudkan keadilan sosial bagi kaum tani melalui penghapusan Pajak Tanah pada Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dalam SPT PBB.selengkapnya

 Sosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat JatiSosialisasi Tax Amnesty yang Penuh Sorak-sorai Pedagang Kramat JatiJumat 11 Nov 2016 07:54Administratordibaca 972 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menggelar sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sosialisasi dibalut dengan sesi dialog antara Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dengan para pedagang.selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySri Mulyani: Revisi PP Pajak Migas Didesain dari Revenue OpportunitySabtu 24 Sep 2016 08:04Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani memastikan, revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 didesain untuk memberikan nilai tambah dan juga keuntungan bagi kontraktor dan juga negara.selengkapnya

 Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetJumat 16 Sep 2016 10:12Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

 Aturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanAturan Keringanan Pajak Buat Perusahaan Migas Keluar Minggu DepanSabtu 27 Ags 2016 12:57Administratordibaca 1043 kaliSemua Kategori

oordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sudah tahap finalisasi.selengkapnya

 Luhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakLuhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakSabtu 27 Ags 2016 12:10Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jangan mengenakan pajak kepada perusahaan migas (minyak dan gas bumi) yang belum produksi. Pasalnya hal itu dinilai akan membuat perusahaan tertekan di tengah industri yang masih lesu.selengkapnya

 PKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyPKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 12:48Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya

 Tax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangTax Amnesty, Ibarat Madu dan Racun Bagi PengembangKamis 5 Mei 2016 19:39Administratordibaca 2074 kaliSemua Kategori

Sungguh, pengembang dan bank nasional merupakan dua pendekar utama dalam mengembangkan sektor properti yang saat ini mulai kembali menggeliat. Bagaimana prospek pengembang di masa mendatang di tengah mimpi suku bunga kredit single digit atau di bawah 10 persen? Tidak dapat dibantah, bank nasional tidak mungkin menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan atau kredit pemilikan apartemen (KPA)selengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 1066 kaliSemua Kategori

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2984 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Pebisnis minta relaksasi pajak dari Pemprov DKI JakartaPebisnis minta relaksasi pajak dari Pemprov DKI JakartaSelasa 23 Jun 2020 13:28Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Roda ekonomi Jakarta mulai berputar kembali setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di bulan Juni ini.selengkapnya

 Samsat Jakbar Buru 24 Mobil Mewah Penunggak Pajak Rp2,4 MiliarSamsat Jakbar Buru 24 Mobil Mewah Penunggak Pajak Rp2,4 MiliarKamis 7 Feb 2019 13:57Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Samsat Jakarta Barat hingga kini masih memburu wajib pajak pemilik 24 mobil mewah yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dari 24 mobil mewah ini nilai tunggakan pajak mencapai Rp2,4 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :