Sri Mulyani jadi Menteri, Tebusan Tax Amnesty NaikSri Mulyani jadi Menteri, Tebusan Tax Amnesty NaikSabtu 30 Jul 2016 10:59Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Reshuffle kabinet yang memasukkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan memberi efek positif bagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Wajib pajak semakin gencar melaporkan dananya untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

 Datangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax AmnestyDatangi Mal, Sri Mulyani Ajak Gerai Ritel Premium Ikut Tax AmnestyKamis 3 Nov 2016 07:38Administratordibaca 575 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengajak para wajib pajak dari berbagai profesi dan bidang usaha untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Kali ini, yang dibidik adalah para pemilik gerai ritel dan pemegang lisensi merek premium.selengkapnya

 Ini Alasan Pemerintah Optimistis Amnesti Pajak Tercapai 100%Ini Alasan Pemerintah Optimistis Amnesti Pajak Tercapai 100%Jumat 5 Ags 2016 09:22Administratordibaca 743 kaliSemua Kategori

Kendati diragukan banyak pihak, pemerintah hakul yakin target amnesti pajak sebesar Rp165 triliun dapat tercapai 100%. Pemerintah bahkan sudah memasukkan angka tersebut dalam skema shortfall pajak untuk tahun ini, yang mencapai Rp219 triliun. Dengan kata lain, bila angka Rp165 triliun tidak tercapai, maka shortfall akan lebih dari itu.selengkapnya

 Menkeu: Pajak yang Realistis Pacu Ekspansi Bisnis SwastaMenkeu: Pajak yang Realistis Pacu Ekspansi Bisnis SwastaRabu 31 Ags 2016 09:00Administratordibaca 599 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan pada 2017 ditetapkan cukup realistis, sehigga dunia usaha tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan ekspansi binsis. "Target penerimaan perpajakan 2017 sudah lebih realistis. Dengan demikian tidak ada keraguan pelaku bisnis untuk ekspansi," kata Sri menyampaikan jawaban pemerintahselengkapnya

 Sejarah Panjang Google Mengelak Pajak dengan Kedok `Kapitalisme`Sejarah Panjang Google Mengelak Pajak dengan Kedok `Kapitalisme`Selasa 20 Sep 2016 19:17Administratordibaca 818 kaliSemua Kategori

Seminggu belakangan merebak berita bahwa raksasa teknologi dunia, Google, ternyata tidak mau membayar pajak di Indonesia. Hal ini terindikasi muncul ketika Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Google terindikasi melakukan tindak pidana usai menolak pemeriksaan pajak. Google sendiri mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak.selengkapnya

 Apindo Optimistis Pengusaha Kakap Ikut Amnesti PajakApindo Optimistis Pengusaha Kakap Ikut Amnesti PajakKamis 8 Sep 2016 17:24Administratordibaca 1078 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani meyakini para pengusaha kakap segera mengikuti amnesti pajak atau pengampunan pajak pada September ini. Apalagi, tarif tebusan hingga September merupakan yang terendah.selengkapnya

 Perubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakPerubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakKamis 24 Nov 2016 11:58Ajeng Widyadibaca 920 kaliSemua Kategori

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak.selengkapnya

 Surat Pernyataan Boleh DicabutSurat Pernyataan Boleh DicabutKamis 27 Okt 2016 12:56Administratordibaca 2196 kaliSemua Kategori

Anda terlanjur memasukkan surat pernyataan harta dan ingin mencabutnya? Tenang, keinginan Anda untuk membatalkan keikutsertaan dalam kebijakan pengampunan pajak bisa direalisasikan.selengkapnya

 Ditjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirDitjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirSenin 3 Sep 2018 10:36Ridha Anantidibaca 1501 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanSri Mulyani: Pengelolaan Utang tidak Ugal-ugalanKamis 24 Jan 2019 11:46Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan utang Indonesia tidak dilakukan secara ugal-ugalan, melainkan dengan hati-hati dan transparan. Pernyataan Sri Mulyani ini menanggapi angka utang pemerintah pusat yang terus membengkak ke angka Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018.selengkapnya

 Proses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanProses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanRabu 14 Feb 2018 11:04Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Proses pendataan transaksi sektor digital ekonomi atau e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih berlangsung.selengkapnya

 Menkeu: Pembayar Pajak Kecil Bisa Dapat Tax AmnestyMenkeu: Pembayar Pajak Kecil Bisa Dapat Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 04:27Administratordibaca 2012 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menerangkan, Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tidak hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) yang memiliki aset di luar negeri, namun bisa dimanfaatkan orang Indonesia yang memiliki harta di dalam negeri.selengkapnya

 Terbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniTerbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniRabu 18 Mei 2016 11:58Administratordibaca 2997 kaliSemua Kategori

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

 RUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasRUU Pertembakauan harus dirombak total untuk dibahasJumat 26 Jan 2018 13:05Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada tahun lalu. DPR disarankan merombak total draft RUU tersebut jika masih ingin pembahasan berlanjut. Pasalnya, banyak aturan di RUU Pertembakauan sudah diatur dalam UU yang lain.selengkapnya

 Usulan Pajak Nonmigas DipertahankanUsulan Pajak Nonmigas DipertahankanRabu 8 Jun 2016 14:03Administratordibaca 720 kaliSemua Kategori

Kendati bersedia menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah kukuh mempertahankan usulan target penerimaan pajak nonmigas dalam RAPBNP 2016. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa malam (7/6), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penerimaan yang berkaitan langsung dengan turunnya harga danlifting migas tidak bisa dicari penggantinya sekitar Rp90 triliun.selengkapnya

 Saran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSaran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSenin 30 Mei 2016 16:27Administratordibaca 1314 kaliSemua Kategori

Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. "Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi," kata Darussalam melalui rilis kepada media di Jakartaselengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1124 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya

 Tinder Hindari Pajak ke GoogleTinder Hindari Pajak ke GoogleSenin 22 Jul 2019 16:09Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, dilaporkan sengaja ingin menghindari bayar pajak ke Google dengan tidak lagi mengandalkannya dalam penjualan aplikasi Tinder. Match Group membuat para penggunannya memasukkan informasi kartu kredit yang pembayarannya langsung ke sistem Tinder.selengkapnya

 Bank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanBank DKI Serap Rp3,68 Triliun dari Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanSenin 1 Okt 2018 09:33Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Bank DKI mencatat telah menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2/PBB) senilai Rp3,68 triliun hingga pertengahan September 2018.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :