TOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuTOP OF THE WEEK: Pemerintah Tak Punya Dana hingga Syarat Ketemu MenkeuAhad 14 Ags 2016 09:52Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah tidak mempunya dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Untuk itu, pemerintah kembali memangkas anggaran Rp133 triliun dalam APBN-P 2016 dan mendorong kesuksesan kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunWP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunSenin 3 Okt 2016 09:02Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya

 SPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSPEKTRUM BISNIS : Dikejar PajakSelasa 9 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Seorang pengusaha mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah yang baru selesai saya wawancara, tiba-tiba menelepon. Dia memohon agar saya tidak menulis nilai omzet usahanya untuk diberitakan. Alasannya, soal pajak.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 Portofolio Watch: Harga Jual Meningkat, Kinerja HMSP TerkerekPortofolio Watch: Harga Jual Meningkat, Kinerja HMSP TerkerekSelasa 3 Des 2019 10:41Ridha Anantidibaca 812 kaliSemua Kategori

Harga jual rata-rata rokok yang meningkat mendongkrak kinerja penjualan PT HM Sampoerna Tbk., tapi pada saat yang sama perseroan juga mencatatkan penurunan volume penjualan. Lantas, mampukah saham HMSP menyentuh Rp2.350?selengkapnya

 Risiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpRisiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpSelasa 15 Nov 2016 13:16Ajeng Widyadibaca 614 kaliSemua Kategori

Kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) diprediksi akan membawa era baru bagi perekonomian negara tersebut. Sejumlah ekonom memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga dan inflasi. Namun, perubahan tiga indikator makroekonomi itu berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk perang perdagangan internasional.selengkapnya

 KPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakKPK, Polri, Kejagung, PPATK Dukung UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:54Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Tiga institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa memahami keinginan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). “Restu” ini bakal meringankan langkah pemerintah agar bisa segera menerapkan kebijakan yang kontroversional ini karena berpotensiselengkapnya

 Google Tidak KonsistenGoogle Tidak KonsistenSelasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 845 kaliSemua Kategori

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.selengkapnya

 Pengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaPengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaRabu 12 Jun 2019 16:15Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Diskusi mengenai perlakuan perpajakan internasional yang dibahas di G20 beberapa hari lalu menyasar kepada upaya menciptakan pemajakan yang lebih adil dari perusahaan raksasa digital yang sering disebut GAFA alias Google, Amazon, Facebook dan Apple. Bila hal ini direalisasikan, maka sangat menguntungkan Indonesia.selengkapnya

 KASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakKASUS PAJAK GOOGLE, Menkeu Dukung Penuh Langkah Keras Ditjen PajakAhad 18 Sep 2016 10:13Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung penuh Otoritas Pajak yang berencana menempuh langkah lebih keras terhadap raksasa digital Google, melalui Google Asia Pacific Pte Ltd yang bermarkas di Singapura maupun PT Google Indonesia.selengkapnya

 Asosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceAsosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 12:58Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (Idea) Ignatius Untung menuturkan, pihaknya belum mengetahui keberlanjutan penerapan pajak e-commerce. Ia sendiri masih menunggu kabar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai direktorat teknis yang sampai saat ini belum memberikan konfirmasi.selengkapnya

 PRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraPRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraJumat 23 Nov 2018 09:44Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk memangkas pos pajak pada reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) diyakini belum akan mengerek minat manajer investasi untuk aktif meluncurkan dua produk alternatif itu.selengkapnya

 Tiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalTiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalJumat 26 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada tiga persoalan sebelum menarik pajak digital, khususnya dalam hal jasa. Saat ini, persoalan subjek pajak sudah teratasi, namun masih ada dua persoalan yang masih dicari solusinya.selengkapnya

 Antisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifAntisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifRabu 31 Ags 2016 20:51Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target.selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Menghitung `Harta Karun` dari Pajak DigitalMenghitung `Harta Karun` dari Pajak DigitalJumat 3 Jul 2020 14:41Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas produk digital. Pengenaan pajak ini berlaku baik produk digital dari dalam maupun luar negeriselengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 FEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti PajakFEATURE: Sri Mulyani, Indonesia, Dan Amnesti PajakJumat 2 Sep 2016 10:58Administratordibaca 1213 kaliSemua Kategori

Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Penggalan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman itu dinyanyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah ratusan civitas akademi Universitas Indonesia, Kamis (1/9/2016).selengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 EksportirBea Cukai Undang 500 EksportirRabu 8 Ags 2018 14:49Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalBea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalRabu 8 Ags 2018 14:02Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :