Menteri Keuangan Sri Mulyani Selasa (27/9) menyambut kedatangan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengikuti pengampunan pajak. Ada puluhan pengusaha besar yang ikut melaporkan Surat Penyataan Harta (SPH) demi mendapat pengampunan pajak.selengkapnya

Pelaku penunggakan pajak, berinisial SDH (69), tak diperlakukan secara istimewa di dalam Rumah Tahanan Klas 1A Solo. Distributor gula pasir ini, dititipkan ke dalam rutan, oleh Kanwil Dirjen Pajak DJP Jawa Tengah II bersama dengan KPP Pratama Solo setelah dilakukan eksekusi penyanderaan (Gijzeling) penunggak pajak, Jumat (27/5), lantaran menunggak pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

Dengan pertimbangan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadaiselengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai bahwa pemberian insentif atau relaksasi pajak dalam stimulus kedua yang diberikan Pemerintah harus diperluas ke semua industri. Saat ini insentif pajak baru sebatas diberikan kepada sektor manufaktur saja.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, bertanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, apakah tax amnesty alias pengampunan pajak bisa digelar lagi? Pasalnya, kata Rosan, di negara lain tax amnesty bisa 2 atau 3 kali.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah kembali menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty. Pertanyaan itu terlontar dari mulut Ketua Umum Kadin Rosa Roeslani saat menjadi pembawa acara Kadin Talk, dan narasumbernya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, khususnya bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tujuannya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing Indonesia.selengkapnya

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia meski telah mengeluarkan sejumlah insentif. Dalam sepekan ini, pemerintah mengumumkan revisi terkait Tax Holiday dan kemudahan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menilai usulan penurunan tarif pajak pengusaha bagi yang mengikuti program tax amnesty cukup positif. Hal tersebut akan mampu menambah daya saing produk dalam negeri. “Saya kira usulan itu positif,” ujar Rosan.selengkapnya

Target pemerintah terkait besaran amnesti pajak dinilai para pelaku usaha terlalu tinggi. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Benny Soetrisno menilai penetapan pendapatan negara dari amnesti pajak diukur dari jumlah kapital para wajib pajak (WP).selengkapnya

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soestrisno menilai syarat administratif dalam amnesti pajak merupakan salah satu penghambat proses keikut sertaan pelaku usaha dalam program ini. Ketika pemerintah memberikan kelonggaran atas perpanjangan waktu untuk mengurus syarat administratif ini, ia menilai hal tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usahselengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, mengaku konsolidasi dalam mengumpulkan data-data untuk ikut tax amnesty tidak mudah.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan dirinya akan mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak pada 27 September mendatang. September ini merupakan batas akhir periode tarif tebusan terendah Tax Amnesty sebesar 2 persen.selengkapnya

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk ikut pengampunan pajak serentak pada 27 September nanti.selengkapnya

Ratusan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Indonesia serentak akan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 27 September ini. Langkah tersebut menyusul 400 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sudah ikut serta di periode pertama tax amnesty dengan tarif 2 persen.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan, terutama terkait kerahasiaan perbankan yang berpotensi disalahgunakan.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyebut, pasca krisis 1998, sudah banyak dana yang masuk ke dalam negeri. Rosan mengatakan, setelah menghadapi krisis 1998, hampir semua pengusaha dalam negeri tidak bisa mendapatkan pendanaan. Kemudian, supaya usahanya dapat bergerak, mereka harus mendapatkan dana dengan cara sendiri untuk menghidupkan kembali usahanya.selengkapnya

Mengenai dana tebusan tax amnesty yang masih rendah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani buka suara. Ini pernyataannya. "Memang saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa target pemerintah soal pajak itu sangat agresif. Dari awal sudah saya sampaikan hal ini," kata Rosan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya