Pengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasPengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasJumat 27 Sep 2019 12:04Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Pengusaha mendesak penurunan batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk fasilitas pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Pasalnya, pelonggaran ketentuan pengembalian PPN yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup ampuh mengerek minat belanja turis asing.selengkapnya

 Dinilai Masih Efektif, Tarif Cukai Rokok Tahun Depan Tak BerubahDinilai Masih Efektif, Tarif Cukai Rokok Tahun Depan Tak BerubahSenin 17 Des 2018 15:19Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum pada 2019.selengkapnya

 Tarif Cukai Rokok tidak Berubah pada 2019Tarif Cukai Rokok tidak Berubah pada 2019Senin 17 Des 2018 11:23Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum pada 2019. Menurut siaran pers Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Ahad (16/12), tarif cukai hasil tembakau 2019 akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan pada 2018, atau tetap mengacu pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:38Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:35Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Perbanas: Threshold data kartu kredit belum diputuskanPerbanas: Threshold data kartu kredit belum diputuskanRabu 14 Feb 2018 14:24Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mewajibkan perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing kepada otoritas pajak.selengkapnya

 Jadi Penampung Dana Tax Amnesty, 19 Broker Buka Lapak di BEIJadi Penampung Dana Tax Amnesty, 19 Broker Buka Lapak di BEIRabu 20 Jul 2016 06:06Administratordibaca 999 kaliSemua Kategori

Pemerintah menetapkan 19 perusahaan sekuritas menjadi penampung dana repatriasi seiring pemberlakuan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Setoran Pajak Karyawan Topang Kinerja PenerimaanSetoran Pajak Karyawan Topang Kinerja PenerimaanRabu 2 Okt 2019 13:45Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak dari karyawan menjadi penopang penerimaan pajak di tengah anjloknya sejumlah anjloknya sebagian besar jenis pajak sampai Agustus 2019.selengkapnya

 Meski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyMeski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:42Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

 BPJSTK Selisik Data PajakBPJSTK Selisik Data PajakRabu 29 Jun 2016 21:56Administratordibaca 1913 kaliSemua Kategori

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan 336.000 perusahaan belum mendaftar ke badan jika mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak. E. Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), menyatakan pihaknya tengah merancang kerja sama dengan otoritas pajak agar sistem dapat terkoneksi secaraselengkapnya

 Bea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatBea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatJumat 29 Mar 2019 09:58Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan kawasan berikat (KB) terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berbagai insentif yang diberikan mulai dari penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan tidak dipungut PPh Impor.selengkapnya

 Pengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaPengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaKamis 25 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Rencana Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan disambut baik pelaku usaha. Saat ini, PPh final untuk pajak tenant/sewa tersebut sebesar 10%.selengkapnya

 Batasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotBatasan Gaji Bebas Pajak Ketinggian, Rasio Pajak RI Malah MerosotRabu 13 Des 2017 14:18Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memastikan batas Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah Vietnam.selengkapnya

 Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKPSenin 24 Jul 2017 15:24Ajeng Widyadibaca 1001 kaliSemua Kategori

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

 ADB Sayangkan Ekonomi RI Masih Andalkan KonsumsiADB Sayangkan Ekonomi RI Masih Andalkan KonsumsiSelasa 11 Okt 2016 14:01Admindibaca 793 kaliSemua Kategori

Namun, ADB mengkoreksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi 5 persen di akhir tahun 2016. Perubahan proyeksi ini didasarkan pada belanja investasi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.selengkapnya

 PMK PTKP Akhirnya TerbitPMK PTKP Akhirnya TerbitSabtu 2 Jul 2016 08:19Administratordibaca 2184 kaliSemua Kategori

Payung hukum kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) terbit.selengkapnya

 Buruh Tolak UU Tax AmnestyBuruh Tolak UU Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 05:10Administratordibaca 1372 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam rapat paripurna yang digelar kemarin. Namun pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari serikat buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, para buruh menolak pengesahan UU karena dinilai telah menciderai rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang taatselengkapnya

 Pemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliPemberlakuan PTKP Diharap Tingkatkan Daya BeliKamis 23 Jun 2016 11:55Administratordibaca 1392 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pekerja sudah ditandatangani dan sudah berlaku. Tepatnya berlaku untuk tahun pajak 2016. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka nantinya akan ada penyesuaian antara kantor atau perusahaannnya dengan pegawainya.selengkapnya

 Karyawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKaryawan Gaji Rp 4,5 Juta Resmi Bebas PajakKamis 23 Jun 2016 09:51Administratordibaca 2302 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan kenaikan batas Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta. Dengan ini, berarti gaji Rp 4,5 juta per bulan sudah tak kena pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas PTKP tersebut. Dia bilang, ketentuan itu berlaku pada tahun 2016.selengkapnya

 Menkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenMenkeu: PMK Kenaikan PTKP Sudah DitekenKamis 23 Jun 2016 08:54Administratordibaca 3530 kaliSemua Kategori

Batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang baru akan berlaku resmi sebentar lagi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, telah meneken peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur mengenai kenaikan tersebut. "PMK sudah saya tandatangan dan berlaku untuk tahun pajak 2016. Jadi otomatis akan ada penyesuaian kantor-kantornya dengan pegawainya," kata Bambang, Rabu (22/6).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :