Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kontribusi sektor perikanan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) terus mengalami peningkatan.selengkapnya

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sebagian besar kapal penangkap ikan yang ada di perairan Indonesia dalam administrasinya menurunkan bobot kapal.selengkapnya

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sebagian besar kapal penangkap ikan yang ada di perairan Indonesia dalam administrasinya menurunkan bobot kapal.selengkapnya

Pemerintah mencanangkan target 20 juta wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 di mana salah satu potensi wisata yang akan dimaksimalkan adalah wisata bahari. Pemerintah turut menargetkan kunjungan cruise ship sebanyak 1000 kunjungan dan yacht sebanyak 5000 kunjungan.selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, penerimaan pajak perikanan sampai November 2019 sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang mencapai Rp 1,6 triliun. Angka tersebut diperkirakan terus naik hingga akhir tahun, meski tidak secara signifikan.selengkapnya

Sekitar 94% nelayana di Pantura Jawa Tengah telah menuntaskan pembayaran pajak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas kapal, mereka tinggal menutaskan proses penggantian alat penangkapan cantrang.selengkapnya

Pemerintah terus mendorong deregulasi di sektor potensial seperti pariwisata. Salah satunya dengan melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah untuk barang mewah, khususnya kapal wisata yacht.selengkapnya

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya

Untuk mendorong kenaikan devisa, pemerintah tengah gencar menarik wisatawan asing masuk ke Indonesia. Pemerintah pun memaksimalkan potensi wisata bahari yang menjadi salah satu keunggulan wisata di Tanah Air.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen sampai 75 persen.selengkapnya

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

(PPnBM) untuk kapal cepat yacht sebesar 75 persen. Sebaliknya, untuk menambah devisa negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkaji penetapan tarif tinggi di tempat wisata nasional.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku pernah dimarahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu lantaran pajak perikanan yang didapat selalu kecil.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman memutuskan menghapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht asing. Payung hukumnya saat ini sedang disiapkan.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan bahwa hingga saat ini potensi pajak kapal di Indonesia tergolong cukup besar. Salah satunya adalah pada kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Baru.selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih lemahnya penerimaan negara dari sektor bisnis perikanan di Indonesia. Padahal, bila menelisik lebih jauh, ada potensi penerimaan pajak yang begitu besar bisa di dapatkan melalui bisnis perikanan.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perikanan untuk meningkatkan kontribusi pajak dari sektor tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya