Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunRabu 22 Jun 2016 09:14Administratordibaca 1975 kaliSemua Kategori

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Seret, Belanja Daerah Wajib DioptimalisasiPenerimaan Pajak Seret, Belanja Daerah Wajib DioptimalisasiKamis 2 Mar 2017 14:12Ajeng Widyadibaca 668 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Kamis 2 Maret 2017 mengumpulkan ratusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Postur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 TriliunPostur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 TriliunSelasa 21 Jun 2016 15:44Administratordibaca 1621 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali mengubah postur pendapatan negara di RAPBN-P 2016, yaitu naik sebesar Rp51,7 triliun, dari sebelumnya Rp1.734,5 triliun menjadi Rp1.786,2 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp12,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP Rp39,7 triliun.selengkapnya

 Ukur luas lahan emiten propertiUkur luas lahan emiten propertiSenin 27 Feb 2017 14:12Ajeng Widyadibaca 724 kaliSemua Kategori

Sejumlah emiten properti tetap berekspansi. Di tengah bergulirnya wacana aturan pajak progresif atas tanah, emiten properti mengalokasikan dana untuk memperluas cadangan lahan (land bank) pada tahun ini.selengkapnya

 Dirjen Pajak Belum Puas, Dana Repatriasi Masih RendahDirjen Pajak Belum Puas, Dana Repatriasi Masih RendahKamis 29 Sep 2016 14:32Administratordibaca 690 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku belum puas terhadap pencapaian dana repatriasi. “Untuk itu, seluruh aparat DJP akan terus bekerja keras mendorong repatriasi modal hingga akhir periode,” tegas Ken di Jakarta, kemarin.selengkapnya

 Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 Penerimaan Seret, Menkeu Waspadai Kenaikan Cost RecoveryPenerimaan Seret, Menkeu Waspadai Kenaikan Cost RecoverySabtu 17 Sep 2016 15:47Administratordibaca 642 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Selain seretnya penerimaan negara, pemerintah mewaspadai pembengkakan cost recovery minyak dan gas bumi yang berpotensi memperbesar pengeluaran.selengkapnya

 BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TBKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 TJumat 24 Jul 2020 16:02Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Alokasikan Rp38 Miliar untuk Digitalisasi SistemDitjen Pajak Alokasikan Rp38 Miliar untuk Digitalisasi SistemSenin 9 Sep 2019 14:54Ridha Anantidibaca 235 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bakal mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar untuk proyek nasional Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) tahun depan. Anggaran itu masuk dalam pagu DJP pada 2020 mendatang sebesar Rp7,6 triliun.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP I Jatim MeningkatRealisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP I Jatim MeningkatKamis 13 Des 2018 13:40Ridha Anantidibaca 1323 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengkungkapkan, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-November 2018 meningkat sebesar 12 persen. Realisasi tersebut sudah mencapai 77 persen dari target hingga akhir tahun.selengkapnya

 Dana Talangan BPJS Kesehatan dari Cukai Rokok, Jokowi Klaim Daerah SetujuDana Talangan BPJS Kesehatan dari Cukai Rokok, Jokowi Klaim Daerah SetujuRabu 19 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim bahwa daerah sudah menyetujui rencana pemerintah pusat untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dari cukai rokok.selengkapnya

 Lewat Pajak, Warga RI Sumbang Rp 8,2 Triliun untuk Gelaran Asian Games 2018Lewat Pajak, Warga RI Sumbang Rp 8,2 Triliun untuk Gelaran Asian Games 2018Selasa 4 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Masyarakat sebagai pembayar pajak turut kontribusi dalam suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 yang baru saja usai. Kontribusi tersebut melalui kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara.selengkapnya

 KRITERIA GATEWAY:  Kinerja Repatriasi Jadi AcuanKRITERIA GATEWAY: Kinerja Repatriasi Jadi AcuanSenin 15 Ags 2016 10:49Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Performa pelaksanaan repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk bank, manajer investasi, dan perantara pedagang efek sebagai pintu masuk atau gateway.selengkapnya

 Setoran Pajak Minim, Negara Hanya Kantongi Rp 496 Triliun di MeiSetoran Pajak Minim, Negara Hanya Kantongi Rp 496 Triliun di MeiSabtu 11 Jun 2016 10:18Administratordibaca 689 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara Rp 496,6 triliun hingga 31 Mei 2016. Realisasi tersebut 27,2 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Rendahnya penerimaan negara akibat setoran pajak dan bea cukai yang minim hingga akhir bulan kelima ini.selengkapnya

 Inilah sektor pilihan pasca amnesti pajakInilah sektor pilihan pasca amnesti pajakKamis 6 Okt 2016 11:38Admindibaca 697 kaliSemua Kategori

Setelah program amnesti pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) akhir pekan lalu, penerimaan negara berhasil bertambah Rp 97 triliun. Faktor ini menjadi sentimen positif bagi pasar modal hingga akhir kuartal ketiga. Investor pun merealisasikan keuntungan yang menekan indeks pada Rabu (5/10).selengkapnya

 Pajak untuk Bangun InfrastrukturPajak untuk Bangun InfrastrukturRabu 21 Mar 2018 10:59Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono berharap seluruh masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya, sehingga proyek pembangunan infrastruktur dapat dapat berjalan dengan baik.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankTAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankKamis 28 Jul 2016 11:03Administratordibaca 1095 kaliSemua Kategori

Bank penampung hasil pengampunan pajak (tax amnesty) diminta secepat mungkin menyalurkan dana repatriasi. Pasalnya jika terlalu lamban, sumber likuiditas tersebut malah jadi beban.selengkapnya

 Kadin Ajak Pengusaha Bangun Kampung Halaman Melalui Tax AmnestyKadin Ajak Pengusaha Bangun Kampung Halaman Melalui Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 06:04Administratordibaca 981 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengajak para pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

 Jokowi Tandatangani Draf UU Tax AmnestyJokowi Tandatangani Draf UU Tax AmnestySabtu 9 Jul 2016 09:27Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memastikan telah menandatangani draf Undang-undang tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty pada 1 Juli 2016.selengkapnya

 Pemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MAPemohon uji materi soal pajak rokok kecewa ditolak MASenin 25 Feb 2019 09:03Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Pemohon uji materi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oka Syahputra Harianda menyatakan kekecewaannya setelah permohonannya kepada Mahkamah Agung (MA) ditolak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :