21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru Disepakati21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru DisepakatiJumat 27 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

 Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Rabu 14 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura diperkirakan akan mengungkap rencana penerapan pajak e-commerce dalam pemaparan anggarannya pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi serangan ritel online terhadap peritel tradisional (offline).selengkapnya

 Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusKamis 13 Jul 2017 16:00Ajeng Widyadibaca 591 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

 Pakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasPakar Pajak se-Dunia Bertemu Di Amsterdam, ini yang DibahasKamis 28 Apr 2016 11:22Administratordibaca 905 kaliSemua Kategori

Sejumlah pakar perpajakan internasional akan berkumpul di Amsterdam, Belanda, pada 13 Mei 2016, untuk merumuskan format kebijakan perpajakan global guna merespons perkembangan sekaligus kompleksitas permasalahan perpajakan di berbagai negara. Pertemuan itu direncanakan akan menghasilkan rekomendasi rancangan kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan secara global—seperti yang disiapkan lembagaselengkapnya

 Siap-siap harga mobil dan motor terkerek, pajak BBN-KB Jakarta naik jadi 12,5%Siap-siap harga mobil dan motor terkerek, pajak BBN-KB Jakarta naik jadi 12,5%Selasa 12 Nov 2019 15:30Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Setelah lama digembor-gemborkan, akhirnya Pemerintah Provinisi DKI Jakarta mengerek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaran bermotor.selengkapnya

 Tren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatTren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Tren reformasi pajak di sejumlah negara mengalami pelambatan. Langkah berani dibutuhkan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang akan dihadapi pada masa depan.selengkapnya

 Tanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahTanah Nganggur Kena Pajak Tinggi, Harga Rumah Bisa Lebih MurahKamis 2 Feb 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 805 kaliSemua Kategori

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus menggodok skema atau mekanisme pengenaan pajak progresif atas tanah menganggur atau tidak produktif. Kebijakan tersebut masuk dalam Kebijakan Ekonomi Berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia, termasuk memberantas para spekulan tanah.selengkapnya

 Jika Reformasi Pajak RI Gagal akan Berdampak ke Negara G20Jika Reformasi Pajak RI Gagal akan Berdampak ke Negara G20Senin 5 Sep 2016 15:43Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan kondisi perekonomian dengan cara mereformasi sistem perpajakan dan juga menerapkan paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan insentif perpajakan bagi para investor guna mencegah pajak berganda.selengkapnya

 Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanSenin 5 Sep 2016 15:41Administratordibaca 1627 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

 SWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiSWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiRabu 4 Sep 2019 13:58Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyarankan agar pemerintah membuat aturan atau regulasi terkait penerapan cukai popok sekali pakai. SWI mencermati limbah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun.selengkapnya

 Menteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniMenteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniKamis 14 Feb 2019 09:49Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% penjualan avtur dalam negeri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat.selengkapnya

 Sandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSenin 13 Nov 2017 10:05Ajeng Widyadibaca 426 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bakal memberlakukan congestion tax untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. “Congestion tax ini pajak untuk kemacetan,” kata Sandi, Sabtu, 11 November 2017. “Di belahan dunia lain sudah ada. Nah, ini akan kami hadirkan supaya semakin banyak masyarakat beralih ke angkutan umum.”selengkapnya

 Emil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak RendahEmil Salim: Tingkat Kegagalan Amnesti Pajak RendahRabu 27 Jul 2016 09:15Administratordibaca 682 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Emil Salim mengatakan kebijakan amnesti pajak yang sedang diberlakukan oleh pemerintah sampai 31 Maret 2017 memiliki tingkat kegagalan yang rendah dalam memenuhi tujuannya meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan berbagai program yang telah direncanakan.selengkapnya

 Tax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranTax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranSabtu 9 Jul 2016 08:01Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Sam Ratulangi menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.selengkapnya

 Oesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifOesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifSelasa 3 Mei 2016 15:59Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman SaptaOdang mengatakan bila berbicara pajak selalu menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya, untuk memenuhi keinginan target pajak tidak lah mudah, karena wajib pajak selalu ingin membayar pajak sekecil mungkin. "Di Amerika yang ditakuti ada dua, pajak dan lawyer. Negara maju bila wajib pajak aktif dan mampu mengatasi masalah perpajakan," kata Oesman Sapta dalam sambutannyaselengkapnya

 Kenaikan cukai rokok bisa bikin warga dan kantong negara sehatKenaikan cukai rokok bisa bikin warga dan kantong negara sehatSelasa 7 Jul 2020 15:22Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Untuk menghadapi pandemi virus covid-19, Komnas Pengendalian Tembakau dan Klaster Riset POLTAX (Politic of Taxation, Welfare, and National Resilience) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan adanya upaya pengendalian rokok secara signifikan.selengkapnya

 Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakBertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakSelasa 25 Feb 2020 11:16Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiPotensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiKamis 10 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.selengkapnya

 Penghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupPenghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupJumat 5 Okt 2018 15:11Ridha Anantidibaca 1141 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan logistik dengan kereta api. Namun, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan utama, yakni biaya logistik dengan kereta api yang lebih mahal dibandingkan angkutan darat seperti truk.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :