Kemenkeu: Uang Pajak Akan Kembali Dinikmati RakyatKemenkeu: Uang Pajak Akan Kembali Dinikmati RakyatSelasa 12 Mar 2019 11:41Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan kembali menyindir tax ratio Indonesia yang termasuk kecil di dunia. Padahal, uang pajak dibutuhkan ke dalam anggaran negara agar negara dapat memutar uang tersebut lewat investasi.selengkapnya

 Nunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelNunggak Pajak, Sejumlah Tempat Usaha DisegelSelasa 20 Mar 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1404 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang melakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat usaha. Hal itu dilakukan lantaran, tidak adanya niatan dari pengusaha untuk melakukan pembayaran pajaknya.selengkapnya

 KEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahKEMUDAHAN BERUSAHA: Hore! Syarat Pembuatan NPWP DipermudahRabu 31 Jan 2018 10:20Ridha Anantidibaca 1259 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan persyaratan administrasi penyampaian dokumen kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam rangka mendukung program kemudahan berusaha.selengkapnya

 Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesRabu 22 Feb 2017 13:14Ajeng Widyadibaca 5839 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

 Ngemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelNgemplang Pajak Kok Sampai Tujuh Tahun, Ya DisegelKamis 29 Des 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 774 kaliSemua Kategori

Tiga tempat usaha di Palembang disegel lantaran mengemplang pajak selama tujuh tahun. Pengelola berdalih tidak mempunyai uang untuk membayar lantaran usahanya sedang sepi. Penyegelan dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Rabu (28/12).selengkapnya

 Pemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaPemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannyaRabu 18 Ags 2021 13:28Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.selengkapnya

 Mulai Minggu Depan, Wajib Pajak Bisa Ikut Tax Amnesty di KPP LainMulai Minggu Depan, Wajib Pajak Bisa Ikut Tax Amnesty di KPP LainSenin 26 Sep 2016 13:52Administratordibaca 1945 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperbesar kapasitas tempat pelayanan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Ditjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaDitjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaSenin 22 Jul 2019 15:16Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER - 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER - 14/PJ/2019 yang telah ditetapkan pada 3 Juli lalu.selengkapnya

 Catat, Ini yang Dibutuhkan Pengusaha Pusat Logistik BerikatCatat, Ini yang Dibutuhkan Pengusaha Pusat Logistik BerikatSelasa 16 Jul 2019 13:27Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia meminta dukungan dari Kementerian Perindustrian karena pelaku usaha yang membutuhkan peran pusat logistik berikat bisa semakin maksimal.selengkapnya

 Uni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakUni Eropa terbitkan daftar hitam surga pajakKamis 7 Des 2017 10:17Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Uni Eropa telah menerbitkan daftar hitam pertama surga pajak, dengan menyebut 17 wilayah termasuk Saint Lucia, Barbados dan Korea Selatan.selengkapnya

 Trump kenakan pajak perbatasan bagi perusahaan yang pindahkan produksiTrump kenakan pajak perbatasan bagi perusahaan yang pindahkan produksiKamis 12 Jan 2017 11:54Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Presiden AS terpilih Donald Trump pada Rabu berjanji akan memberlakukan "pajak perbatasan besar" pada perusahaan-perusahaan yang memindahkan produksinya ke luar negeri, dan menjual kembali barang-barangnya ke Amerika Serikat.selengkapnya

 Surabaya Jadi Tuan Rumah Konferensi PajakSurabaya Jadi Tuan Rumah Konferensi PajakSelasa 29 Nov 2016 14:19Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Kota Surabaya kembali menjadi tempat penyelenggaraan agenda internasional. Mulai Rabu 30 November 2016 hingga 3 Desember 2016, puluhan perwakilan dari 33 negara akan berkumpul di Surabaya dalam agenda bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030.selengkapnya

 Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatRevisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatSenin 10 Okt 2016 14:23Admindibaca 546 kaliSemua Kategori

Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di Tempat JAKARTA. Komisi XI DPR RI akan segera membahas dua revisi undang-undang (UU) mengenai penerimaan negara. Kedua beleid itu adalah revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Tak Ada Lagi Drop Box SPT, Masyarakat Bisa Lapor Pajak di POCTak Ada Lagi Drop Box SPT, Masyarakat Bisa Lapor Pajak di POCJumat 18 Mar 2016 18:24Administratordibaca 7865 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan mulai tahun ini meniadakan layanan drop box untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan Orang Pribadi. Keberadaannya sudah digantikan oleh layanan baru Point of Collection (POC) yang dapat dijumpai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanMenunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanRabu 24 Okt 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1085 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil tindakan tegas kepada 17 perusahaan/unit usaha baik yang bergerak di bidang hotel, restoran, dan industri, yang selama ini mengemplang pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan hapus kewajiban DHE ditempatkan di bank yang samaDitjen Pajak akan hapus kewajiban DHE ditempatkan di bank yang samaRabu 26 Sep 2018 10:42Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menghapus ketentuan kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) ditempatkan di bank yang sama dengan bank tempat DHE itu diterima. Hal ini lantaran ketentuan ini malah memberatkan bagi pengusaha.selengkapnya

 Kementerian Keuangan Akan Permudah Pendaftaran NPWPKementerian Keuangan Akan Permudah Pendaftaran NPWPKamis 5 Apr 2018 11:41Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyederhanakan pendaftaran nomor pokok wajib pajak sebagai bentuk perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan.selengkapnya

 Pengukuhan pengusaha kena pajak bisa lewat kantor virtualPengukuhan pengusaha kena pajak bisa lewat kantor virtualKamis 5 Apr 2018 11:19Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memungkinkan kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Cegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineRabu 14 Mar 2018 08:49Ridha Anantidibaca 979 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini tengah serius mendorong diterapkanya pajak online di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.selengkapnya

 RUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceRUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceJumat 8 Des 2017 09:28Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :