Empat bank badan usaha milik negara turut meringankan pekerjaan pemerintah dalam mengejar target amnesti pajak. Hingga akhir September 2016, bank pelat merah berkontribusi menjadi saluran uang tebusan sebesar Rp 26,6 triliun atau hampir 30% dari total uang tebusan sebesar Rp 89,2 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat uang tebusan yang berasal dari program amnesti pajak per 5 September 2016 sebesar Rp 4,78 triliun atau 2,9% dari target Rp 165 triliun. Dari jumlah tersebut, besaran uang tebusan terendah sebesar Rp 32.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menghimpun Uang Tebusan atau dana yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam rangka mendapatkan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebesar Rp7,6 triliun lebih, dalam tiga bulan pertama penerapan program Tax Amnesty.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengungkapkan, hingga Selasa (29/11), baru sekitar 5.300 wajib pajak dari kalangan pelaku usaha real estat yang telah mengikuti program pengampunan pajak dengan total nilai tebusan Rp3,07 triliun. Padahal, Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada 26.247 wajib pajak (WP) dari kalangan pelaku usaha real estat. Dengan demikian, baru sekitar 20,20% dari WP kalangan real estatselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengungkapkan bahwa uang tebusan dari program amnesti pajak atau tax amnesty sampai hari ini telah mencapai Rp 90 triliun.selengkapnya

Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kalimantan Barat Slamet Sutantyo mengatakan, realisasi dana tebusan dari program Tax Amnesty di Kalbar pada periode pertama mencapai Rp463,01 miliar.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali menyebutkan bahwa tebusan uang repatriasi hasil amnesti pajak di Pulau Dewata hingga Jumat (12/8) mencapai Rp3 miliar.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari penerimaan pajak dari uang tebusan program ‎pengampunan pajak (tax amnesty) di periode II tidak akan setinggi realisasi di periode I.selengkapnya

Pekan kedua bulan September untuk pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016, tercatat dana repatriasi yang terkumpul mencapai Rp18,8 triliun, sementara dana tebusan hanya Rp8,89 triliun.selengkapnya

Realisasi perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai dengan 31 Juli 2016 tercatat mencapai Rp84,5 miliar atau hanya 0,1 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.selengkapnya

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat jumlah harta dari program tax amnesty atau pengampunan pajak yang masuk hingga hari ini mencapai Rp47,87 triliun. Sementara itu, uang tebusan yang dibayarkan sudah menembus angka Rp1,04 triliun.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat telah menerima total dana tebusan sekitar Rp9 triliun melalui lebih 120 ribu surat setoran pajak (SSP) dalam program tax amnesty (pengampunan pajak). BNI juga telah menghimpun dana repatriasi sebesar Rp11,23 triliunselengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan aliranan dana pulang kampung atau repatriasi dari program amnesti pajak atau tax amnesty yang berasal dari Singapura dalam waktu satu minggu belakang ini telah mencapai Rp1,2 triliun. Bahkan untuk uang tebusan sudah mencapai Rp 2 triliun.selengkapnya

Memasuki pekan kedua Agustus 2016, jumlah uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mencapai Rp 198,63 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 8,37 miliar dibandingkan posisi akhir Juli 2016 yang mencapai Rp 85,13 miliar.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak mencatat uang tebusan tax amnesty hingga hari ini mencapai Rp2,14 triliun atau 1,3 persen dari target Rp165 triliun selama sembilan bulan penerapan tax amnesty. Seperti dilansir laman Ditjen Pajak, Senin (29/8/2016), sementara itu jumlah harta dari program tax amnesty atau pengampunan pajak yang masuk hingga hari ini mencapai Rp103,1 triliun.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo menyarankan tarif tebusan yang diberlakukan dalam RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty lebih baik dilakukan secara flat atau tidak bertingkat sesuai kurun waktu. "Lebih baik tarifnya sederhana saja, misalnya kalau yang tidak repatriasi atau melakukan pelaporan harta dikenakan 10 persen, sedangkan yang repatriasi 5 persen. Itu kan pembeda yang jauh.selengkapnya

Antusiasme wajib pajak (WP) wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I untuk mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak terus meningkat.selengkapnya

Pengampunan pajak atau tax amnesty sangat diperlukan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak Indonesia di masa depan. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah bisa leluasa membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat.selengkapnya

Pemerintah terus memperbaharui dan memantau perkembangan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Akhir bulan September menjadi batas akhir tahap ‎pertama untuk program tax amnesty.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya