Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:39Administratordibaca 1117 kaliSemua KategoriCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya
PENGGELAPAN PAJAK: Singapura Dan Australia Tukar Data Keuangan WPSelasa 6 Sep 2016 20:52Administratordibaca 1371 kaliSemua KategoriSingapura dan Australia telah sepakat untuk secara otomatis bertukar data keuangan wajib pajak dari dua negara dengan September 2018 dalam upaya untuk mencegah penggelapan pajak.selengkapnya
Cita Citata dan `Sakitnya tuh di Sini` Hitung Harta SPT PajakKamis 8 Mar 2018 14:38Ridha Anantidibaca 1022 kaliSemua KategoriCita Rahayu (24), pedangdut yang memiliki nama panggung Cita Citata, mengaku belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).selengkapnya
Tax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiJumat 1 Jul 2016 16:16Administratordibaca 1071 kaliSemua KategoriDirektur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya
Kebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakJumat 1 Jul 2016 04:01Administratordibaca 1500 kaliSemua KategoriDirektur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya
UU Tax Amnesty Sudah Sesuai Konstitusi UUD 1945Kamis 30 Jun 2016 19:49Administratordibaca 1293 kaliSemua KategoriKalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sudah sesuai konstitusi UUD 1945, terutama pasal pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945. "Adapun landasan hukumnya adalah pasal 5,selengkapnya
Tax Amnesty Jalan Keluar Atasi Rendahnya Penerimaan PajakKamis 30 Jun 2016 19:46Administratordibaca 1179 kaliSemua KategoriKalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Hal tersebut disampaikan Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dan Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia Danny Darussalam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/6/2016selengkapnya
UU Tax Amnesty Sesuai UUD 1945Kamis 30 Jun 2016 14:31Administratordibaca 1682 kaliSemua KategoriKalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya
Dua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingJumat 26 Okt 2018 10:48Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua KategoriBanyak negara mengkaji aturan baku untuk menarik pajak digital, khususnya untuk produk yang berasal dari luar negeri. Meski belum ada konsensus, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) membagikan dua strategi yang memungkinkan pemerintah memajaki produk digital milik produsen asing.selengkapnya
Ini yang membuat pengamat pajak CITA pesimistis target PPN 2022 bisa tercapaiSenin 23 Ags 2021 10:19Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua KategoriPengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pesimistis target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan tidak bisa tercapai.selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak kuartal-I loyo, CITA: Dampak siklus fiskal tahun pemiluRabu 24 Apr 2019 10:20Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua KategoriCenter for Indonesia Taxation Analysis menyoroti kinerja penerimaan pajak sepanjang kuartal-I 2019 yang hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) dengan nilai Rp 248,98 triliun.selengkapnya
CITA: Insentif pajak bisa dorong pertumbuhan ekonomiKamis 25 Okt 2018 09:59Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua KategoriPemerintah masih akan terus memberikan insentif pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, adanya insentif yang diberikan pemerintah bisa meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.selengkapnya
Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruSelasa 6 Feb 2018 09:50Ridha Anantidibaca 1077 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya
CITA Apresiasi Usulan Penurunan PPh terhadap UMKMKamis 25 Jan 2018 10:42Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua KategoriCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai usulan pemerintah yang akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi 0,5 persen bakal menggairahkan perekonomian.selengkapnya
CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMSenin 22 Jan 2018 13:45Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya
Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakSelasa 30 Mei 2017 12:16Ajeng Widyadibaca 685 kaliSemua KategoriCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya
CITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakRabu 26 Okt 2016 14:11Administratordibaca 549 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, reformasi perpajakan di Indonesia harus segera dijalankan secara total. Pasalnya, hal tersebut yang mampu mendongkrak sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih terarah lagi.selengkapnya
CITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaAhad 18 Sep 2016 15:05Administratordibaca 996 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, isu Singapura yang akan menjegal pelaksanaan UU pengampunan pajak atau tax amnestymerupakan cara lama.selengkapnya
CITA: Genjot pajak, pemerintah harus fokus ke PPNKamis 15 Sep 2016 09:47Administratordibaca 882 kaliSemua KategoriDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah harus fokus pada penerimaan rutin, khususnya pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya
Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 983 kaliSemua KategoriPembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
