Restitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakRestitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakJumat 30 Mar 2018 15:38Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif peraturan ini, namun mengingatkan agar dipersiapkan aturan perlindungan hukum bagi petugas pajak.selengkapnya

 Pajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatPajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatRabu 10 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 806 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak air tanah yang dibayarkan oleh pengelola gedung-gedung bertingkat di DKI Jakarta bakal melonjak tajam. Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengungkapkan, terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak air tanah hingga 1.500 persen atau 15 kali lipat dari penerimaan di periode pemerintahan sebelumnya. Bahkan, capaian ini dicapai dalam kurun waktu 2-3 bulaselengkapnya

 Dana Amnesti Pajak Berpotensi Tingkatkan CAR BankDana Amnesti Pajak Berpotensi Tingkatkan CAR BankRabu 5 Okt 2016 12:06Administratordibaca 779 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, peserta amnesti pajak tertarik menyalurkan dananya untuk menambah modal bank. Penambahan modal tersebut diharapkan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarRUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarSenin 6 Jun 2016 13:28Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.selengkapnya

 Kebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallKebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallSelasa 24 Des 2019 09:14Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Kenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakKenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakJumat 11 Okt 2019 13:50Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 32%.selengkapnya

 Penerimaan Negara 2018 Berpotensi Lampaui TargetPenerimaan Negara 2018 Berpotensi Lampaui TargetJumat 7 Des 2018 11:11Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperkirakan kinerja penerimaan negara pada tahun ini akan melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2018 seiring dengan tren kenaikan yang telah dibukukan dalam 11 bulan terakhir.selengkapnya

 Sistem Cukai Ad Volerum Berpotensi Kurangi Pendapatan NegaraSistem Cukai Ad Volerum Berpotensi Kurangi Pendapatan NegaraJumat 9 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Cukai merupakan instrumen pengendalian konsumsi tembakau yang digunakan secara efektif dalam kampanye pengendalian tembakau, untuk menekan secara eksesif konsumsi rokok dari segi harga.selengkapnya

 Kepatuhan Rendah, Realisasi PPh OP Maret Berpotensi MelambatKepatuhan Rendah, Realisasi PPh OP Maret Berpotensi MelambatJumat 17 Apr 2020 10:39Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Realisasi PPh OP memiliki potensi melambat pada Maret 2020 akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) nonkaryawan.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu InflasiSimplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu InflasiKamis 12 Sep 2019 11:17Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Wacana penerapan simplifikasi cukai rokok tahun depan diprediksi akan membuat harga rokok mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi.selengkapnya

 Penerapan Pajak Google Ads Berpotensi Tekan Shortfall 2019Penerapan Pajak Google Ads Berpotensi Tekan Shortfall 2019Selasa 3 Sep 2019 11:08Ridha Anantidibaca 229 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap layanan Google Ads tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Tapi, di sisi lain, kebijakan tersebut mampu membantu menciptakan level of playing field antara pengusaha online dengan offline.selengkapnya

 Tarif Cukai Berpotensi Naik pada 2020, Saham Emiten Rokok MemerahTarif Cukai Berpotensi Naik pada 2020, Saham Emiten Rokok MemerahSelasa 20 Ags 2019 09:02Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Mayoritas saham emiten rokok kompak melemah pada akhir sesi I perdagangan Senin (19/8/2019).selengkapnya

 Penerimaan Pajak Berpotensi Kurang Rp140 TriliunPenerimaan Pajak Berpotensi Kurang Rp140 TriliunSenin 5 Ags 2019 13:48Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan realiasi penerimaan pajak baru mencapai Rp603,34 triliun hingga akhir semester I-2019.selengkapnya

 Indef: Penurunan PPh Badan berpotensi lebarkan shortfall penerimaan pajakIndef: Penurunan PPh Badan berpotensi lebarkan shortfall penerimaan pajakSelasa 25 Jun 2019 10:24Ridha Anantidibaca 204 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menggodok rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang semula 25% menjadi 20%. Rencana tersebut merespon tren penurunan tarif PPh Badan di dunia, serta untuk meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong sektor riil, serta menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.selengkapnya

 Indef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangIndef: Penerimaan Pajak Rp 53,16 Triliun Berpotensi HilangSenin 24 Jun 2019 13:21Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan dari 25 persen menjadi 20 persen memberikan dampak potensi kehilangan penerimaan pajak. Kehilangan tersebut dapat mencapai Rp 53,16 triliun.selengkapnya

 Penerimaan pajak lesu, risiko utang pemerintah berpotensi meningkatPenerimaan pajak lesu, risiko utang pemerintah berpotensi meningkatSelasa 30 Apr 2019 13:02Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Hingga akhir kuartal-I 2019, Kementerian Keuangan mencatat total nilai utang (outstanding) pemerintah pusat mencapai Rp 4.567,31 triliun. Posisi utang pemerintah tersebut tumbuh 10,4% dibandingkan posisi Maret 2018 yang sebesar Rp 4.136,39 triliun.selengkapnya

 Sumbang pajak terbesar, emiten ini masih berpotensi cemerlang pada tahun 2019Sumbang pajak terbesar, emiten ini masih berpotensi cemerlang pada tahun 2019Jumat 15 Mar 2019 14:41Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Beberapa emiten kakap tercatat sebagai pembayar pajak terbesar berdasarkan laporan keuangan mereka di tahun 2018. Ini menunjukan bahwa torehan laba yang dihasilkan mereka di tahun 2018 sangat besar yang menyebabkan pajak yang dibayarpun menjadi besar.selengkapnya

 Wanita dengan Empat Anak Berpotensi Bebas Pajak di Hongaria, Ini AlasannyaWanita dengan Empat Anak Berpotensi Bebas Pajak di Hongaria, Ini AlasannyaRabu 13 Feb 2019 09:10Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri Hongaria berhaluan populis, Viktor Orbán, berjanji membebaskan pajak penghasilan kepada penduduk wanita yang memiliki empat anak atau lebih.selengkapnya

 Tak Ada Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Penerimaan DJBC Berpotensi TerpengaruhTak Ada Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Penerimaan DJBC Berpotensi TerpengaruhSelasa 6 Nov 2018 11:14Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun depan diproyeksikan berdampak ke penerimaan Ditjen Bea dan Cukai.selengkapnya

 Berpotensi Tak Tertagih, Piutang Pajak Puluhan Triliun Dihapus BukuBerpotensi Tak Tertagih, Piutang Pajak Puluhan Triliun Dihapus BukuSelasa 24 Jul 2018 11:48Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat piutang pajak tersisa sebesar Rp 54,16 triliun, turun dari posisi awal 2017 yang sebesar Rp 101,7 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut imbas kebijakan hapus buku. Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun meminta kejelasan seputar upaya penyelesaiannya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :