Wapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak NihWapres JK Soal Pemangkasan Anggaran: Yang Salah Pajak NihSabtu 6 Ags 2016 07:07Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran yang sudah tertuang dalam APBN-P 2016. Belanja yang ingin dikurangi mencapai Rp 133,8 triliun yang diambil dari kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaDitjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaSenin 22 Jul 2019 15:16Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER - 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER - 14/PJ/2019 yang telah ditetapkan pada 3 Juli lalu.selengkapnya

 Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakTax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakSenin 25 Mar 2019 11:06Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Isu tax ratio sempat disinggung dalam debat Capres 2019 lalu.Titik krusianya adalah tax ratio Indonesia terbilang masih rendah. Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brazil, dan Turki. Padahal, setiap 1% peningkatan tax ratio berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.95%.selengkapnya

 Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratDarmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratSelasa 14 Jun 2016 07:57Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakKamis 21 Jul 2016 15:39Administratordibaca 28696 kaliSemua Kategori

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

 OJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakOJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakSabtu 29 Okt 2016 11:10Administratordibaca 1544 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan opsi manfaat lain sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya akan terbebas dari pengenaan pajak.selengkapnya

 Tahap awal, Pajak sasar e-commerce lokalTahap awal, Pajak sasar e-commerce lokalRabu 10 Jan 2018 15:04Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih merumuskan aturan pajak bisnis jual beli online atau e-commerce. Tahap awal, aturan pajak e-commerceyang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu akan menyasar pelaku e-commerce dalam negeri.selengkapnya

 Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Rabu 21 Nov 2018 13:46Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Aturan pemerintah telah mengatur bahwa tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak akan dicairkan sesuai dengan realiasi penerimaan dan beberapa variabel yang sudah ditentukan.selengkapnya

 Belanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakBelanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakSelasa 18 Sep 2018 10:33Ridha Anantidibaca 1333 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya aturan baru buat importir.selengkapnya

 Peneliti UI: Simplifikasi cukai rokok harus dilanjutkanPeneliti UI: Simplifikasi cukai rokok harus dilanjutkanJumat 5 Okt 2018 10:01Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan meminta Kementerian Keuangan tetap mempertahankan peta jalan (roadmap) penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Tak Revisi Aturan Simplifikasi CukaiPemerintah Diminta Tak Revisi Aturan Simplifikasi CukaiJumat 5 Okt 2018 10:38Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk tetap mempertahankan peta jalan (roadmap) penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya

 Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangSelasa 16 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1640 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

 Kemkeu: Semua tahapan simplifikasi cukai rokok telah dilaluiKemkeu: Semua tahapan simplifikasi cukai rokok telah dilaluiKamis 18 Okt 2018 13:21Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan bahwa kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok telah melalui semua tahapan. Adapun simplifikasi tersebut tertuang Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 PP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikPP E-Commerce Belum Mampu Selesaikan Masalah Pajak Transaksi ElektronikKamis 5 Des 2019 11:36Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dinilai masih belum mengatasi permasalahan pengenaan pajak dari transaksi di e-commerce.selengkapnya

 Kadin: Dorong investasi tak hanya lewat insentif pajakKadin: Dorong investasi tak hanya lewat insentif pajakRabu 6 Mar 2019 10:55Ridha Anantidibaca 239 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah mengubah aturan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018. Sejauh ini, setidaknya terdapat delapan wajib pajak yang akan mengajukan tax holiday.selengkapnya

 Tax holiday gaet 8 wajib pajak dengan nilai investasi Rp 161,3 triliunTax holiday gaet 8 wajib pajak dengan nilai investasi Rp 161,3 triliunJumat 19 Okt 2018 10:33Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Sejak diresmikan pada April lalu, kebijakan penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan alias tax holiday mulai membuahkan hasil. Beleid yang tertuang dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2018 ini telah menjaring delapan wajib pajak (WP) dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 161,3 triliunselengkapnya

 Izin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliIzin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliJumat 29 Apr 2016 22:06Administratordibaca 1370 kaliSemua Kategori

Pemerintah kini telah memfasilitasi para calon pengusaha untuk mendirikan usahanya. ‎Hal ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang sudah diterbitkan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi itu, pemerintah telah memotong jumlah pembayaran pajak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebelumnya, pembayaran pajak harus dilakukan 54 kali pembayaran sedangkan penyederhanaan menjadi 10selengkapnya

 Mercedes-Benz Sambut Baik Pajak Berdasarkan EmisiMercedes-Benz Sambut Baik Pajak Berdasarkan EmisiJumat 25 Okt 2019 14:25Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki skema baru terkait aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat. Dalam skema yang tertuang dalam UU Nomor 73 Tahun 2019 sebelumnya ditentukan berdasarkan dimensi, kapasitas mesin, berubah menjadi konsumsi BBM dan tingkat emisi yang dihasilkan.selengkapnya

 Menakar pajak rokok untuk tambal BPJS KesehatanMenakar pajak rokok untuk tambal BPJS KesehatanRabu 19 Sep 2018 11:17Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah mengalokasikan pajak rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan patut diapresiasi.selengkapnya

 Penyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuPenyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuSenin 26 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan para investor. Dana dari investor pun diharapkan bisa mendorong roda perekonomian nasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :