Pengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlinePengusaha Berbasis Internet Pertanyakan Kepastian Pajak OnlineJumat 3 Jun 2016 14:51Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan isu terkait pajak menjadi pertanyaan para penyedia layanan aplikasi berbasis "internet" (over the top/OTT). "Saya masih berkomunikasi dengan pajak terkait hal ini bagaimana terbaiknya, karena ini masih banyak menjadi pertanyaan. Kita inginnya sih penghitungan pajak yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak," kata Rudiantaraselengkapnya

 DJBC: Larangan iklan rokok di internet tak pengaruhi target penerimaan cukaiDJBC: Larangan iklan rokok di internet tak pengaruhi target penerimaan cukaiSelasa 18 Jun 2019 10:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengeluarkan surat edaran untuk memblokir iklan di internet. Pada tahun 2014, Pemerintah juga telah membuat peraturan yang mewajibkan kemasan rokok diproduksi dengan gambar peringatan bahaya merokok.selengkapnya

 Bea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporBea Cukai Batam Terapkan Sistem PDE Percepat Urus Izin Ekspor-ImporJumat 4 Jan 2019 15:38Ridha Anantidibaca 1055 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai (KPU BC) tipe B Batam, terus bergerak memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada 2019 ini, BC Batam berencana akan mengimplementasikan layanan impor berbasis internet yakni Pertukaran Data Elektronik (PDE).selengkapnya

 Warga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialWarga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialKamis 5 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 774 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.selengkapnya

 Ini Dia Solusi Isi SPT Online (EFIN) Ketika Jaringan Internet LeletIni Dia Solusi Isi SPT Online (EFIN) Ketika Jaringan Internet LeletKamis 22 Mar 2018 13:45Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Untuk menghindari gangguan Internet saat pengisian SPT secara online, wajib pajak bisa mengisi SPT melalui mekanisme e-form.selengkapnya

 Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalSabtu 5 Nov 2016 11:20Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

 Google Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabGoogle Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabRabu 21 Sep 2016 12:41Administratordibaca 530 kaliSemua Kategori

Kasus lolosnya Google dari pandangan pemerintah dalam hal kewajiban membayar pajak, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Terutama agar tidak terulang pada perusahaan-perusahaan lainnya di masa yang akan datang.selengkapnya

 Google Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunGoogle Terancam Bayar Tagihan Pajak di Indonesia Rp 5,5 TriliunSelasa 20 Sep 2016 14:33Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar Alphabet Inc (GOOGL.O) Google terancam harus membayar tagihan pajak 2015 di Indonesia sebesar 418 juta dollar AS atau setara dengan Rp 5,5 triliun.selengkapnya

 Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Rabu 15 Jun 2016 12:53Administratordibaca 1409 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

 Google Kemplang Pajak di Banyak NegaraGoogle Kemplang Pajak di Banyak NegaraSenin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 1246 kaliSemua Kategori

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.selengkapnya

 Spanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSpanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSenin 21 Jan 2019 09:29Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah Spanyol menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur pemberlakukan pajak sebesar 3% dari total pendapatan perusahaan internet dan teknologi raksasa, seperti Amazon, Google, Facebook dan Uber.selengkapnya

 Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleSenin 13 Mar 2017 13:35Ajeng Widyadibaca 912 kaliSemua Kategori

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISabtu 17 Sep 2016 08:14Administratordibaca 787 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ditjen Pajak akan berjuang untuk terus menagih hak pajak kepada empat perusahaan internet raksasa dunia, yakni Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo.selengkapnya

 Pemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookPemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookSelasa 29 Mar 2016 16:43Administratordibaca 1253 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya

 Prancis Dorong Uni Eropa Segera Pajaki Google DkkPrancis Dorong Uni Eropa Segera Pajaki Google DkkSenin 21 Jan 2019 14:20Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis akan mendorong pengenaan pajak terhadap perusahaan internet dan teknologi raksasa dengan memperkenalkan undang-undang yang akan berlaku surut pada 1 Januari 2019. Diperkirakan tarif maksimal yang berlaku sebesar 5 persen dari pendapatan perusahaan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 599 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Commerce Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Commerce Belum DiputuskanSelasa 1 Nov 2016 10:51Administratordibaca 798 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-commerce masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanSenin 31 Okt 2016 18:03Administratordibaca 1007 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce atau e-dagang. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-dagang masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1277 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

 Menkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakMenkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakJumat 1 Apr 2016 12:29Administratordibaca 2134 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet (Over-the-Top/OTT), yang diunggah dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis malam (31/3/2016). Dalam Surat Edaran tersebut, salah satu hal yang dinyatakan adalah terkait penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :