Presiden Joko Widodo turut mendorong penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Tujuannya agar investasi di sektor hulu migas kembali bergairah di tengah rendahnya harga minyak dunia.selengkapnya

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tengah menyusun kebijakan mengenai double tax deduction, aturan ini akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan riset dan penelitian.selengkapnya

Pertumbuhan sektor jasa meningkat pesat dibandingkan sektor pertanian dan manufaktur dalam satu dekade terakhir, namun demikian kinerja ekspor sektor jasa Indonesia masih terbilang kurang kompetitif dibanding negara-negara ASEAN.selengkapnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus mendorong keterbukaan pajak perusahaan pajak. Hal ini disampaikan usai menandatangani naskah amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Jakarta.selengkapnya

Ekonom meyakini tidak hanya sektor pariwisata, namun sektor ekonomi lain pun akan menuju perbaikan dengen mulai dibukanya pembatasan.selengkapnya

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan, bagi semua pemangku kepentingan sektor energi yang tidak taat membayar pajak jangan minta dilayani.selengkapnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, dirinya tak akan melayani stakeholder atau pemangku kepentingan di sektor ESDM yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2017. Jonan menilai, pelaporan SPT Tahun 2017 merupakan sebuah kewajiban bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.selengkapnya

Kinerja penerimaan pajak kurang menggembirakan. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 248,98 triliun.selengkapnya

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Inpex Corporation bersiap membahas rencana pengembangan Blok Masela, sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada tiga permintaan yang diajukan perusahaan energi asal Jepang itu agar pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela, tetap menguntungkan meskipun menggunakan skema kilang pengolahan di dselengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berupaya mencari solusi agar sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menimpa 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III tidak harus melalui pengadilan pajak. "Penyelesaian sengketa pajak di pengadilan akan memakan waktu sehingga dapat membebani perusahaan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraselengkapnya

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa program Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau ( KBH2) atau populer dengan sebutan Low Cost Green Car ( LCGC) bakal tetap diteruskan.selengkapnya

PT Indika Energy Tbk (INDY) segera meminta insentif berupa tax holiday kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebagai percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage yang akan dilakukan oleh anak usahanya yaitu PT Kariangau Gapura Terminal Energi (KGTE).selengkapnya

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru Pajak Penyesuaian Atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 73 Tahun 2019, dan juga mengatur PPnBM baru untuk kelompok kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (Low Cost Green Car atau LCGC).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggenjot realisasi Wajib Pajak (WP). Melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pemerintah berharap rasio pajak mencapai 13,7% sampai akhir 2024.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya