Industri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikIndustri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikJumat 30 Nov 2018 15:54Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Direktur Yayasan Unilever Indonesia, Sinta Kaniawati mengatakan, kebutuhan pemerintah dalam merencanakan pengadaan pajak bagi plastik perlu dikaji dalam konteks semua pihak. Menurutnya, penerapan cukai harus melihat mata rantai panjang dari plastik itu sendiri.selengkapnya

 Polemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefPolemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefSenin 9 Des 2019 15:45Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada 2020 dinilai tidak efektif menyelesaikan polemik rokok elektrik, kata peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti,selengkapnya

 Cukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanCukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanSenin 26 Nov 2018 10:13Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui butuh kajian dan negosiasi yang tepat sasaran untuk menjadikan cukai plastik sebagai solusi pengendalian sampah plastik.selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Soal Pajak Tiket Asian Games, Sandiaga akan Cari SolusiSoal Pajak Tiket Asian Games, Sandiaga akan Cari SolusiRabu 23 Mei 2018 11:37Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Komite resmi penyelenggara Asian Games (Indonesia Asian Games Organizing Committe) meminta agar pajak tiket Asian Games 2018 dibebaskan oleh pemerintah.selengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya

 137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020Selasa 4 Feb 2020 13:41Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

 KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceKPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceSenin 7 Okt 2019 09:04Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menggelar Business Develoment Service (BDS) dengan melibatkan 400 Wajib Pajak penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Darmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakDarmin Beberkan Sulitnya Cari Solusi Hindarkan Petani dari PajakRabu 20 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih memutar otak supaya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil olahan produk pertanian kena pajak tidak merugikan petani. Pajak yang dikenakan ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap bukan solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai hal tersebut sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 OnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaOnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaRabu 24 Okt 2018 11:15Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

OnlinePajak, penyedia solusi kepatuhan pajak terbesar di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban administrasi perusahaan melalui pengelolaan pajak yang mudah, meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US juta. Investasi tersebut berasal dari Warburg Pincus, Global Innovation Fund (GIF), Endeavor Catalyst, serta investor sebelumnya, yakni Alpha JWC Ventures, Sequoia India, dan Primedge.selengkapnya

 Bukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiBukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiJumat 10 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutJumat 13 Jan 2017 10:00Ajeng Widyadibaca 675 kaliSemua Kategori

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

 Pengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUPengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUJumat 23 Sep 2016 22:22Administratordibaca 642 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan proses administrasi program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) periode I. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode I amnesti pajak hingga akhir September ini agar menikmati tarif tebusan terendah.selengkapnya

 Menkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaMenkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaAhad 18 Sep 2016 08:45Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pungutan Pajak Bagi Pelaku Bisnis OnlinePemerintah Kaji Pungutan Pajak Bagi Pelaku Bisnis OnlineAhad 18 Sep 2016 07:56Administratordibaca 1292 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari bisnis online atau perdagangan secara elektronik sedang menjadi persoalan dunia. Saat ini, sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Pelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporPelaku E-Commerce Dukung Kebijakan Pajak Barang ImporJumat 7 Sep 2018 11:26Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah menekan laju impor yang selama ini membebani nilai tukar rupiah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya terkait pembatasan barang impor di e-commerce dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk barang-barang impor konsumsi hingga 10 persen.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 917 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 RUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakRUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajakKamis 5 Sep 2019 11:25Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan. Salah satu hal yang ditunggu publik adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan dari 25% menjadi 20% pada tahun 2021.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :