RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 Selebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaSelebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaRabu 23 Jan 2019 10:38Ridha Anantidibaca 829 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Bawono Setiaji mengungkapkan, pemberlakuan pajak khusus bagi pedagang di media sosial, terutama yang dilakukan selebritas Instagram atau Selebgram, dan Youtuber, serta social media influencer, tidak perlu dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Rabu 1 Ags 2018 15:05Ridha Anantidibaca 826 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hari ini mengumpulkan 100 pembayar pajak dari perusahaan asing terbesar di Indonesia. Mayoritas adalah investor dari Jepang, dan ada juga beberapa konsultan pajak.selengkapnya

 Senegal tawarkan insentif pajak bagi investor IndonesiaSenegal tawarkan insentif pajak bagi investor IndonesiaJumat 12 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah Senegal telah memberlakukan pembebasan pajak 10 tahun bagi investasi di bidang pariwisata dan salah satu kotanya yang berada di wilayah Casamande, Kota Diembiring, menawarkan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi investor Indonesia yang berniat menanamkan modal di sana.selengkapnya

 Wacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenWacana Pajak Kemacetan Bakal Untungkan ApartemenSenin 20 Nov 2017 09:03Ridha Anantidibaca 888 kaliSemua Kategori

Pengembang menilai ide pengenaan pajak kemacetan yang diajukan pemerintahan DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.selengkapnya

 Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakSelasa 24 Jan 2017 12:21Ajeng Widyadibaca 777 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

 Perancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikPerancis Batalkan Pajak Progresif, Ekspor CPO Bakal NaikJumat 11 Nov 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 1011 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut bahwa parlemen Perancis membatalkan pemberlakuan pajak progresif untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Pembatalan ini pun diprediksi bakal meningkatkan kinerja ekspor industri CPO dalam negeri.selengkapnya

 Sukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSenin 24 Okt 2016 14:08Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Kedubes RI di Singapura minta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan tim untuk help desk. Masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertarik ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Diminta Segera Kirim Tim Khusus ke SingapuraDitjen Pajak Diminta Segera Kirim Tim Khusus ke SingapuraSenin 24 Okt 2016 13:31Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengirimkan tim untuk membuka help desk di sana mengingat masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura yang antusias mengikuti pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua.selengkapnya

 Jaring dana repatriasi, BNI bidik Hong KongJaring dana repatriasi, BNI bidik Hong KongSelasa 23 Ags 2016 11:12Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan, Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha di kota pelabuhan tersebut. "Saya yakin banyak, makanya kita pilih Singapura dan Hong Kong karena banyak orang Indonesia yang bermukim di sini," katanyaselengkapnya

 Bos BNI: Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Tax AmnestyBos BNI: Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 10:56Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank BNI (persero) Tbk Achmad Baiquni mengatakan Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha di kota pelabuhan tersebut.selengkapnya

 Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Amnesti PajakHong Kong Sumber Dana Repatriasi Amnesti PajakSelasa 23 Ags 2016 10:36Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Tbk, Achmad Baiquni, mengatakan, Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak WNI yang memiliki usaha di kota pelabuhan internasional itu. "Saya yakin banyak, makanya kita pilih Singapura dan Hong Kong karena banyak orang Indonesia yang bermukim di sini," katanyaselengkapnya

 Proses Pendaftaran IPO DipersingkatProses Pendaftaran IPO DipersingkatRabu 27 Jul 2016 13:32Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Relaksasi peraturan pasar modal terkait pengampunan pajak atau tax amnesty belum usai. Setelah sejumlah relaksasi seperti diskon fee crossing saham, fee initial listing dan lainnya, kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mempercepat proses pendaftaran aksi korporasi.selengkapnya

 Rusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenRusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenSenin 5 Ags 2019 16:11Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20 persen, dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Senin 5 Ags 2019 13:25Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20%, dari sebelumnya 10%.selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaRusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaSenin 5 Ags 2019 13:21Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia. Kenaikan sebesar 20 persen dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 Hipmi: Target kepatuhan pelaporan pajak 85% masih realistisHipmi: Target kepatuhan pelaporan pajak 85% masih realistisRabu 6 Mar 2019 11:25Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai targetkan pemerintah terhadap rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebesar 85% pada tahun ini sesuatu yang realistis.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanIndonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanKamis 7 Feb 2019 15:36Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

 Punya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissPunya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissRabu 6 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan.selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :