Kenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamKenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamJumat 14 Sep 2018 13:16Ridha Anantidibaca 842 kaliSemua Kategori

Kenaikan pajak daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kota Batam dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Batam. Pemko Batam diminta menunda kenaikan pajak, terutama yang berhubungan dengan sektor pariwista dan NJOP.selengkapnya

 Industri Rokok Batuk-batukIndustri Rokok Batuk-batukKamis 12 Jan 2017 12:27Ajeng Widyadibaca 841 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok menyayangkan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok sebesar 0,4 persen dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. Kenaikan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penjualan tahun ini. Industri rokok jadi batuk-batuk.selengkapnya

 Kemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKemenkeu Yakin Defisit APBN 2018 Tak Lebih dari 2 PersenKamis 6 Des 2018 10:56Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya

 Menghadapi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham rokokMenghadapi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham rokokJumat 22 Jan 2021 10:04Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Saham emiten rokok masih menghadapi tekanan berat pada tahun 2021. Pemerintah bakal menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 12,5% pada Februari 2021 mendatang. Selain itu, emiten rokok juga menghadapi penurunan daya beli yang berlanjut di tengah pandemi.selengkapnya

 Kenaikan cukai dan pelemahan daya beli membayangi saham rokokKenaikan cukai dan pelemahan daya beli membayangi saham rokokJumat 23 Okt 2020 11:51Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pelemahan daya beli dan wacana kenaikan cukai rokok membayangi pergerakan saham-saham emiten rokok. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai, secara industri prospek saham-saham rokok tidak terlalu bagus.selengkapnya

 Uang Tebusan Tax Amnesty Riau Kepri Meroket 2 Kali LipatUang Tebusan Tax Amnesty Riau Kepri Meroket 2 Kali LipatSabtu 1 Okt 2016 07:03Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak di Riau Kepri terus menunjukkan keberhasilan, salah satunya dengan jumlah uang tebusan yang naik dua kali lipat dalam sepekan.selengkapnya

 Nyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakNyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak PajakKamis 14 Apr 2016 11:02Administratordibaca 1526 kaliSemua Kategori

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar. Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.selengkapnya

 Jokowi Garansi Dukung Penuh Ditjen PajakJokowi Garansi Dukung Penuh Ditjen PajakSelasa 29 Mar 2016 16:04Administratordibaca 1331 kaliSemua Kategori

Dalam kunjungan yang kedua kali ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bulan Maret 2016 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia dukung penuh (DJP) dalam mensukseskan Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016 dan mengamankan peenrimaan pajak. "Sudah dua kali (berkunjung ke DJP) berarti dukungan penuh," ucap Jokowi di Gedung Utama Kantor Pusat DJP, Jakarta (Selasa, 29/3)selengkapnya

 Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Senin 7 Jan 2019 13:40Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang memastikan rencana kenaikan pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen akan tetap sesuai jadwal pada Oktober 2019, meski risiko pelemahan ekonomi terus dicermati Negeri Sakura.selengkapnya

 Kurang Patuh Bayar Pajak, Kok Minta Keringanan & Tax Amnesty LagiKurang Patuh Bayar Pajak, Kok Minta Keringanan & Tax Amnesty LagiSenin 5 Ags 2019 14:21Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Tuntutan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) korporasi dari 25 persen menjadi 20 persen hingga tax amnesty jilid kedua bertolak belakang dengan kepatuhan formal wajib pajak (WP) korporasi yang masih rendah.selengkapnya

 OCBC yakin penurunan pajak obligasi tidak gerus likuiditas perbankanOCBC yakin penurunan pajak obligasi tidak gerus likuiditas perbankanSelasa 25 Jun 2019 15:40Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

PT Bank OCBC NISP Tbk menganggap tidak akan ada tekanan signifikan pada likuiditas perbankan terutama Dana Pihak Ketiga (DPK), jika pemerintah memangkas pajak bunga obligasi terkait infrastruktur menjadi lima persen dari 15 persen.selengkapnya

 OCBC Yakin Penurunan Pajak Obligasi tidak Gerus LikuiditasOCBC Yakin Penurunan Pajak Obligasi tidak Gerus LikuiditasSelasa 25 Jun 2019 13:00Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

PT Bank OCBC NISP Tbk menganggap tidak akan ada tekanan signifikan pada likuiditas perbankan terutama Dana Pihak Ketiga (DPK), jika pemerintah memangkas pajak bunga obligasi. Pemerintah memangkas pajak bunga obligasi dari 15 persen menjadi lima persen.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Capai Rp 900,82 Triliun hingga 30 September 2018Penerimaan Pajak Capai Rp 900,82 Triliun hingga 30 September 2018Kamis 4 Okt 2018 09:20Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga per 30 September 2018 mencapai Rp 900,82 triliun.selengkapnya

 Prospek Saham Rokok Setelah Kenaikan Cukai, Ini Rekomendasi BahanaProspek Saham Rokok Setelah Kenaikan Cukai, Ini Rekomendasi BahanaKamis 22 Mar 2018 12:21Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Tanda-tanda pemulihan ekonomi yang terlihat sejak semester dua tahun lalu, belum berimbas positif terhadap industri rokok. Sejumlah data memperlihatkan penjualan rokok sepanjang Januari turun dibanding tahun lalu. Meski angka ini belum bisa menjadi cerminan untuk keseluruhan tahun ini.selengkapnya

 ICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenSabtu 18 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1138 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

 Dirjen Pajak: Banyak Pengusaha Kakap Gengsi Bayar Uang Tebusan 2%Dirjen Pajak: Banyak Pengusaha Kakap Gengsi Bayar Uang Tebusan 2%Jumat 7 Okt 2016 08:07Administratordibaca 710 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meyakini masih banyak Wajib Pajak (WP) Besar yang akan ikut Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di periode II dan III, selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Curhat Sri Mulyani, 15 Kali Telefon Call Center Tax Amnesty Tak Sekali pun TembusCurhat Sri Mulyani, 15 Kali Telefon Call Center Tax Amnesty Tak Sekali pun TembusJumat 26 Ags 2016 15:08Administratordibaca 1202 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koordinasi dengan pihak operator telekomunikasi guna meningkatkan jumlah layanan telefon (call center tax amnesty) seiring meningkatnya jumlah wajib pajak yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tarif Tebusan Tax Amnesty di RI Sangat LangkaSri Mulyani: Tarif Tebusan Tax Amnesty di RI Sangat LangkaRabu 28 Sep 2016 08:04Administratordibaca 1147 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan tarif uang tebusan program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎di Indonesia sangat rendah. Kenaikannya di periode II tidak akan signifikan, dari 2 persen menjadi 3 persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi mulai Oktober-Desember 2016. Sementara ‎untuk deklarasi luar negeri dikenai 6 persen dari sebelumnya dipatok 4 persen.selengkapnya

 Defisit Anggaran Terancam Lewati Batas 3 PersenDefisit Anggaran Terancam Lewati Batas 3 PersenSabtu 23 Jul 2016 11:12Administratordibaca 1236 kaliSemua Kategori

Pertengahan tahun ini, defisit anggaran telah mencapai 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 276,6 triliun. Nilainya hampir mendekati target defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Para ekonom melihat, defisit anggaran terancam melewati ambang batas tiga persen tahun ini.selengkapnya

 Tingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalTingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalSenin 6 Jun 2016 16:28Administratordibaca 1288 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif tebusan yang tinggi bisa membuat wajib pajak baik kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. “Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” tegas Pengamat Pajak Ronni Bako di Jakarta, akhir pekanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :