Ditjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusDitjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusRabu 28 Nov 2018 15:42Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Yang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakYang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakSenin 5 Sep 2016 13:51Administratordibaca 2050 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun ini. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertaruhan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.selengkapnya

 DPR Sahkan UU Pengampunan PajakDPR Sahkan UU Pengampunan PajakRabu 29 Jun 2016 13:22Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Setelah melawati masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU. Ketua DPR Ade Komarudi mengatakan, mayoritas fraksi di DPR telah setuju untuk mengesahkan RUU ini. Saat ini 9 dari 10 fraksi telah menyetujui penyesahan UU.selengkapnya

 Lembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPLembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPJumat 10 Jun 2016 13:14Administratordibaca 1416 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Perkuat Lembaga PajakPemerintah Perkuat Lembaga PajakJumat 10 Jun 2016 12:55Administratordibaca 1070 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan. Dalam draft RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini, otoritas pajak yang selama ini ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu)selengkapnya

 Soal RUU Perpajakan, Sri Mulyani Sebut Mengikuti Arahan PresidenSoal RUU Perpajakan, Sri Mulyani Sebut Mengikuti Arahan PresidenSenin 9 Sep 2019 15:38Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian, diantaranya dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan 3 UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Rasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanRasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanJumat 16 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tecermin dari rasio perpajakanselengkapnya

 Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanSelasa 21 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

 Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Pemerintah sediakan Rp 20,4 triliun untuk insentif pajak 2021Rabu 19 Ags 2020 13:42Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

 Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanSelasa 16 Jul 2019 14:04Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK 2018: Menkeu Siapkan 3 StrategiPENERIMAAN PAJAK 2018: Menkeu Siapkan 3 StrategiSenin 4 Jun 2018 09:54Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim selalu berpedoman pada strategi mobilisasi pendapatan negara, tetap menjaga iklim investasi serta tetap mendorong reformasi perpajakan dalam menentukan target perpajakan 2019.selengkapnya

 Strategi Sri Mulyani Tarik Pajak Saat Ekonomi RI Terhantam CoronaStrategi Sri Mulyani Tarik Pajak Saat Ekonomi RI Terhantam CoronaRabu 8 Jul 2020 15:02Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional di 2021, salah satunya dalam menarik penerimaan negara yang berasal dari pajak.selengkapnya

 Amnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanAmnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanSenin 3 Okt 2016 13:28Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Kesibukan dan keramaian luar biasa terjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berlokasi di salah satu pusat bisnis Jakarta, pada Jumat (30/9).selengkapnya

 Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Berlaku 2021Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Berlaku 2021Jumat 29 Nov 2019 11:34Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

RUU Omnibus Law Perpajakan diharapkan sudah dapat berlaku pada 2021.selengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 251 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Simbiosis Mutualisme Konsultan PajakSimbiosis Mutualisme Konsultan PajakSelasa 15 Nov 2016 11:25Ajeng Widyadibaca 1498 kaliSemua Kategori

Konsultan pajak sebenarnya sebuah profesi telah dikenal lama di Indonesia dan aktivitas asosiasinya telah bermula di era 1970-an. Dalam perkembangannya terjadi pasang surut jumlah konsultan pajak. Sampai dengan pertengahan 2016, jumlah konsultan pajak masih berkisar 3.322 orang. Jumlah ini tentunya relatif kecil dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar sekitar 40 juta.selengkapnya

 PLN Lakukan Digitalisasi Integrasi Data PajakPLN Lakukan Digitalisasi Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 13:16Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan dalam digitalisasi integrasi data pajak.selengkapnya

 Anggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi PerpajakanAnggota DPR : Pengampunan Pajak perlu Didahului Reformasi PerpajakanKamis 26 Mei 2016 14:50Administratordibaca 810 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nya diselengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Perlu Didahului Reformasi PerpajakanKebijakan Tax Amnesty Perlu Didahului Reformasi PerpajakanRabu 25 Mei 2016 14:07Administratordibaca 826 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat, kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. "Pengalaman negara-negara lain menunjukan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nyaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :