Pemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiPemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiSenin 14 Jan 2019 13:52Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia plselengkapnya

 DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1268 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

 Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapDirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapRabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

 Salurkan insentif pajak, pemerintah relaksasi aturanSalurkan insentif pajak, pemerintah relaksasi aturanSelasa 23 Jun 2020 15:11Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menganggarkan insentif pajak sebesar Rp 120,6 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendati demikian bantuan dunia usaha itu belum banyak terserat.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK : Proyek Infrastruktur Banjir Dana SegarAMNESTI PAJAK : Proyek Infrastruktur Banjir Dana SegarSenin 31 Okt 2016 12:36Administratordibaca 580 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai total Rp93,73 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap dana repatriasi dan tebusan dari program amnesti pajak.selengkapnya

 Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Jumat 22 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Kalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunKalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunSelasa 19 Nov 2019 15:33Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Kenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakKenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakJumat 11 Okt 2019 13:50Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 32%.selengkapnya

 Jadi Andalan Penerimaan Negara, Bea Cukai Jabar Setor Rp 14 Triliun ke PemerintahJadi Andalan Penerimaan Negara, Bea Cukai Jabar Setor Rp 14 Triliun ke PemerintahKamis 16 Ags 2018 10:50Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Barat (Jabar) menyetorkan Rp 14 triliun ke kas negara hasil pungutan cukai sepanjang Januari hingga Juli 2018. Pencapaian itu setara 60 persen dari target penerimaan cukai 2018 yang diemban Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jabar.selengkapnya

 Rajin Lakukan Riset, Perusahaan Dijanjikan Insentif PajakRajin Lakukan Riset, Perusahaan Dijanjikan Insentif PajakRabu 15 Ags 2018 12:00Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tengah menyusun kebijakan mengenai double tax deduction, aturan ini akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan riset dan penelitian.selengkapnya

 BC Jabar Klaim Setor Rp14 T ke Kas Negara, Ini Kontributor UtamanyaBC Jabar Klaim Setor Rp14 T ke Kas Negara, Ini Kontributor UtamanyaSelasa 14 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Barat mengklaim telah menyetorkan sekitar Rp14 triliun ke kas negara dari hasil pungutan cukai sepanjang Januari--Juli 2018. Pencapaian itu setara dengan 60% dari target penerimaan cukai 2018 yang diemban Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jabar.selengkapnya

 Kemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiKemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiRabu 4 Apr 2018 13:40Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan kebijakan penyederhanaan dan percepatan restitusi dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya

 PERCEPATAN PEMBAYARAN RESTITUSI: Ini Poin-Poin yang DibahasPERCEPATAN PEMBAYARAN RESTITUSI: Ini Poin-Poin yang DibahasRabu 21 Mar 2018 11:16Ridha Anantidibaca 1113 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempelajari rencana percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi kepada wajib pajak berisiko rendah.selengkapnya

 Ditjen Pajak godok aturan percepatan proses restitusi PPNDitjen Pajak godok aturan percepatan proses restitusi PPNSenin 19 Mar 2018 09:44Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, lantaran selama ini proses restitusi PPN dinilai masih lama.selengkapnya

 Hore! Pembayaran Restitusi PPN Wajib Pajak Berisiko Rendah DipercepatHore! Pembayaran Restitusi PPN Wajib Pajak Berisiko Rendah DipercepatSenin 19 Mar 2018 09:20Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) dengan risiko rendah akan mendapatkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus yang akan diambil Direktorat Jenderal Pajak pada tahun ini.selengkapnya

 Wah, Kecamatan di Karanganyar Berlomba Percepat Pelunasan PBBWah, Kecamatan di Karanganyar Berlomba Percepat Pelunasan PBBSelasa 6 Mar 2018 15:43Ridha Anantidibaca 963 kaliSemua Kategori

Sejumlah kecamatan di Kabupaten Karanganyar berlomba mempercepat pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB). Guna mewujudkan hal tersebut, masing-masing kecamatan gencar menyosialisasikan pembayaran PBB di masing-masing desa/kelurahan.selengkapnya

 Larangan Kantong Plastik : KLHK Siapkan Insentif hingga Rp11 Miliar untuk PemdaLarangan Kantong Plastik : KLHK Siapkan Insentif hingga Rp11 Miliar untuk PemdaJumat 10 Jan 2020 11:00Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong lebih banyak daerah yang menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik sekali bayar.selengkapnya

 DJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiDJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku PandaiRabu 23 Okt 2019 15:27Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai yang bekerja sama dengan beberapa bank pelat merah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya

 Telah Hadir Pusat Logistik Berikat E-Commerce di Marunda CenterTelah Hadir Pusat Logistik Berikat E-Commerce di Marunda CenterSenin 12 Ags 2019 09:06Ridha Anantidibaca 1005 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menghadirkan pusat logistik berikat e-commerce di Marunda Center Jakarta Utara yang dioperasikan oleh PT Uniair Indotama Cargo.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 786 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :