Pembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang KerusakanPembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang KerusakanSelasa 27 Okt 2020 15:31Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Seruan melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak tengah bergaung sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja.selengkapnya

 Soal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSoal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSelasa 27 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Riuh rendah soal melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Cukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauCukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauKamis 22 Okt 2020 14:26Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan mengatakan pemerintah perlu mengendalikan impor tembakau. Cara itu bisa jadi solusi protes petani atas rencana kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) di tahun depan.selengkapnya

 Ekonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaEkonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaKamis 22 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan untuk mengerek tarif cukai rokok di tahun mendapat mendapat dukungan. Salah satunya dari Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan.selengkapnya

 Pengumuman Kenaikan Cukai Rokok Terus Mundur, Ini PenyebabnyaPengumuman Kenaikan Cukai Rokok Terus Mundur, Ini PenyebabnyaSelasa 20 Okt 2020 10:07Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Rencana pengumuman kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT mundur dari jadwal yang telah ditentukan.selengkapnya

 Warga Jakarta Engga Perlu Repot Bayar Pajak, Bank DKI Gandeng GopayWarga Jakarta Engga Perlu Repot Bayar Pajak, Bank DKI Gandeng GopayKamis 24 Sep 2020 16:01Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (23/9).selengkapnya

 Sinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakSinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakKamis 24 Sep 2020 14:57Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Guna memudahkan warga Jakarta melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay sebagai dompet digital milik Gojek.selengkapnya

 Kolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKamis 24 Sep 2020 11:31Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu (23/9).selengkapnya

 Pemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakPemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakKamis 24 Sep 2020 11:14Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia.selengkapnya

 Industri Konstruksi Terancam Paceklik, Hutama Karya Usul RelaksasiIndustri Konstruksi Terancam Paceklik, Hutama Karya Usul RelaksasiKamis 2 Jul 2020 10:48Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

PT Hutama Karya (Persero) mengusulkan sejumlah relaksasi untuk industri konstruksi guna meringankan beban kontraktor di tengah suasana pandemi Covid-19.selengkapnya

 Sistem Belum Siap, Unifikasi SPT Masa Instansi Pemerintah DiundurSistem Belum Siap, Unifikasi SPT Masa Instansi Pemerintah DiundurRabu 1 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengundur pelaksanaan penerapan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah sampai tahun depan.selengkapnya

 Pemerintah Mau Potongan Pajak Efektif? Ini Saran CIPSPemerintah Mau Potongan Pajak Efektif? Ini Saran CIPSSenin 15 Jun 2020 16:11Ridha Anantidibaca 811 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menambahkan paket stimulus Covid-19 sebesar Rp677,2 triliun. Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi, sedangkan Rp87,55 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan. Namun, terbatasnya anggaran perlu disikapi dengan penggunaan yang tepat sasaran.selengkapnya

 APTI Minta Cukai dan Harga Jual Eceran Rokok Tidak DinaikkanAPTI Minta Cukai dan Harga Jual Eceran Rokok Tidak DinaikkanSelasa 2 Jun 2020 12:24Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.selengkapnya

 Diageo Indonesia akan gunakan fasilitas penundaan pelunasan pita cukaiDiageo Indonesia akan gunakan fasilitas penundaan pelunasan pita cukaiSenin 20 Apr 2020 10:48Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Produsen minuman beralkohol, Diageo Indonesia menyambut baik kebijakan pelonggaran pelunasan pembayaran pita cukai. Kebijakan yang demikian diyakini bisa membantu perusahaan untuk menjaga bisnis di tengah-tengah wabah virus corona (Covid-19).selengkapnya

 Pelayanan Kantor Pajak Ditiadakan karena Corona, Pelaporan SPT Hingga 30 AprilPelayanan Kantor Pajak Ditiadakan karena Corona, Pelaporan SPT Hingga 30 AprilRabu 18 Mar 2020 13:14Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merelaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.selengkapnya

 Jaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaJaring Wajib Pajak Lebih Banyak, Kemenkeu Ubah Fungsi KPP PratamaSenin 2 Mar 2020 15:24Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Demi memperluas Wajib Pajak (WP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia.selengkapnya

 Shortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunShortfall pajak tahun ini terancam mencapai Rp 211 triliunSelasa 11 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di tahun ini diprediksi tidak bakal capai target. Biarpun tahun 2020 baru berjalan satu bulan lebih, minimnya rencana baru intensifikasi dan ekstensifikasi dinilai tidak bakal berlangsung banyak di tahun ini.selengkapnya

 Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Rabu 23 Okt 2019 11:09Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang baru akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang. Sikap tegas pemerintah ini merupakan langkah negara untuk menekan konsumsi rokok sekaligus menggenjot penerimaan.selengkapnya

 YLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungYLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungKamis 10 Okt 2019 09:46Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebanyak 23 persen dan harga rokok 35 persen adalah kebijakan yang perlu didukung oleh masyarakat luas dan pembuat kebijakan terkait. Saat ini, ia menilai, ada upaya intervensi pemerintah untuk tidak meningkatkan cukai dan harga rokok.selengkapnya

 Tersisa tiga bulan lagi, begini strategi Ditjen Pajak kejar targetTersisa tiga bulan lagi, begini strategi Ditjen Pajak kejar targetJumat 4 Okt 2019 14:18Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pemerintah hanya mempunyai waktu tiga bulan lagi menjelang akhir tahun 2019. Dalam waktu yang terbatas ini, pemerintah berupaya menegakkan administrasi pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :