Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

Aturan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah mulai diberlakukan hari ini setelah disahkan pada 28 Juni 2016. Aturan ini mengatur penghapusan pajak terutang wajib pajak dengan cara pengungkapan keseluruhan harta kekayaan dan pembayaran tebusan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang brojonegoro memperingatkan adanya campur tangan asing dalam polemik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih dibahas di DPR. Tak sedang bercanda, Menkeu Bambang melontarkan pernyataan kerasnya. "Ya kami kasih warning (negara-negara tersebut)," kata Menkeu Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Pajak memiliki fungsi redistribusi yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak merupakan tulang punggung negara. Pajak adalah instrumen yang penting dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.selengkapnya

RUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya

Di pertemuan tahunan International Moneter Fund (IMF) dan Bank Dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama menkeu negara lain mempunyai permasalahan yang sama, yakni pajak dari transaksi online (e-commerce). Sorotan utama permasalahan pajak tersebut adalah kasus pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program secondment sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit.selengkapnya

Program tax amnesti masih terus berjalan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terus melakukan sosialisasi ke seluruh stakeholder mulai dari kelompok pengusaha minerba, kelompok profesi dokter, hingga kelompok ritel.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendadak muncul di mall kelas menengah atas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Pasific Place, Rabu (2/11/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro musti bersabar menunggu keputusan politik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peluangnya masih fifty-fifty. "Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR. Jadi, bersabar saja ," kata Menkeu Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/04/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan petugas Bea dan Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi. Dan, tidak menutup kemungkinan, kata Menkeu, petugas tersebut mendapatkan promosi.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Google Indonesia wajib memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

Realisasi pendapatan negara hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp664,3 triliun. Di mana, secara umum penerimaan tersebut mengalami kontraksi akibat dampak negatif wabah virus Corona atau Covid-19.selengkapnya

Sindiran itu disampaikan Menkeu Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (03/02/2017).selengkapnya

Sosialisasi telah menyasar para UMKM, kali ini Menkeu Sri bersosialisasi dengan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Menkeu Sri Mulyani menegaskan untuk memburu mereka yang mencoba menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya