Menkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusMenkeu: Penerimaan Pajak Cukup AmbisiusSabtu 29 Okt 2016 11:15Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus terjaga pada kisaran 27 persen, meski pada APBN 2017 terdapat porsi penambahan utang baru untuk menutup defisit.selengkapnya

 Nenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiNenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiJumat 27 Mei 2016 16:24Administratordibaca 1541 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

 Pajak Tak Tercapai, Sulit untuk Lepas dari Jerat UtangPajak Tak Tercapai, Sulit untuk Lepas dari Jerat UtangSelasa 24 Mei 2016 15:28Administratordibaca 763 kaliSemua Kategori

Pemerintah mencatat posisi utang pada Maret 2016 mencapai Rp3263,56 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp750,16 triliun dan SBN Rp2513,36 triliun. Lalu kapan, Indonesia lepas dari utang ? Menjawab hal tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk bebas dari utang jawabnya adalah pajak mesti surplus.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaMenunggak Pajak Rp 2,3 Miliar, 2 Pria Ini DisanderaRabu 11 Mei 2016 15:53Administratordibaca 1930 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari menyandera (gijzeling) dua orang Wajib Pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Keduanya mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,357 miliar. Dalam melakukan penyanderaan, DJP menggandeng Kepolisian Daerah jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAMselengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Kerek Peringkat Indonesia ke Layak InvestasiTax Amnesty Bisa Kerek Peringkat Indonesia ke Layak InvestasiJumat 7 Okt 2016 16:22Admindibaca 883 kaliSemua Kategori

Keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak hanya menambah penerimaan negara dan menarik masuknya dana ke dalam negeri. Program pemerintah yang sudah berjalan sejak 18 Juli lalu ini juga bisa mendatangkan dampak positif berupa potensi kenaikan peringkat utang Indonesia.selengkapnya

 RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankRUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankSenin 20 Jun 2016 12:20Administratordibaca 2519 kaliSemua Kategori

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.selengkapnya

 Kemkeu: Kepatuhan membayar pajak bisa mengurangi utang IndonesiaKemkeu: Kepatuhan membayar pajak bisa mengurangi utang IndonesiaRabu 27 Mar 2019 13:57Ridha Anantidibaca 810 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk secara sadar membayar pajak dan melaporkannya. Pasalnya, dengan peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, maka pemerintah bisa berupaya menekan utang negara.selengkapnya

 Ditjen Pajak: OJK harus tetap lunasi utang pajaknyaDitjen Pajak: OJK harus tetap lunasi utang pajaknyaSelasa 9 Okt 2018 09:01Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji skema penghitungan akuntansinya terkait utang pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 901,1 miliar tetap harus dilunasi.selengkapnya

 Wapres Akui Utang Indonesia Membengkak akibat Turunnya Penerimaan PajakWapres Akui Utang Indonesia Membengkak akibat Turunnya Penerimaan PajakSabtu 29 Okt 2016 11:20Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut utang Indonesia hingga Agustus lalu tercatat mencapai sekitar Rp 3.400 triliun.selengkapnya

 Surat Utang Akan Dibanjiri Peminat dari Peserta Tax AmnestySurat Utang Akan Dibanjiri Peminat dari Peserta Tax AmnestyRabu 12 Okt 2016 09:30Admindibaca 794 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty telah mulai memasuki priode kedua. Hingga saat ini, program pengampunan pajak terbilang sukses. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tarif tebusan yang berhasil diperoleh pada periode pertama lalu yang mencapai Rp89,1 triliun berdasarkan SPH (Surat Pernyataan Harta) dan Rp97,2 triliun berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak). Adapun total dana repatriasi adalah sebesar Rp137 triliuselengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganAMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganKamis 6 Okt 2016 10:09Admindibaca 826 kaliSemua Kategori

Wajib pajak dapat menyampaikan daftar harta dan utang secara manual lewat tulisan tangan jika daftar rincian harta tambahan dan utang yang berkaitan dengan harta tersebut maksimal 10 baris.selengkapnya

 Punya Tunggakan Pajak? Ini Keuntungan Ikut Tax AmnestyPunya Tunggakan Pajak? Ini Keuntungan Ikut Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 10:01Administratordibaca 2879 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang saat ini memiliki tunggakan pajak untuk segera ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Caranya dengan melunasi utang pokok pajak, tanpa dikenakan berbagai macam sanksi.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 959 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Poin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakPoin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 27 Jul 2018 15:50Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, ada beberapa hal utama dalam Undang-undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru saja disepakati DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-32. Lanjut dia untuk pengelompokan objek PNBP bakal menjadi 6 klaster yakni pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milikselengkapnya

 KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan InformasiSenin 27 Feb 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 725 kaliSemua Kategori

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

 KPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarKPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarJumat 25 Nov 2016 14:37Ajeng Widyadibaca 632 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan, mendorong 17 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.selengkapnya

 OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestySabtu 6 Ags 2016 10:30Administratordibaca 1174 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Cari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberCari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberSelasa 18 Okt 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 792 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih belum memutuskan rencana pembiayaan di muka (front loading) pada akhir tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran belanja tahun ini dan awal 2017. Realisasi rencana tersebut baru akan ditentukan pemerintah pada bulan November atau Desember mendatang.selengkapnya

 Sri Mulyani katakan reformasi pajak untuk cegah tambahan utangSri Mulyani katakan reformasi pajak untuk cegah tambahan utangRabu 12 Jul 2017 13:51Ajeng Widyadibaca 684 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, reformasi dalam bidang perpajakan akan secara konsisten diperbaiki untuk mencegah utang pemerintah semakin bertambah.selengkapnya

 Berkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 MiliarBerkat Utang, Cadangan Devisa Melonjak US$ 4,9 MiliarSelasa 10 Jan 2017 13:29Ajeng Widyadibaca 652 kaliSemua Kategori

Cadangan devisa diramal berkurang sekitar US$ 1-2 miliar sepanjang Januari 2017. Sebab, ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo di awal tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :