Tahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiTahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiRabu 1 Feb 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 700 kaliSemua Kategori

Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 834 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Bhinneka meraih penghargaan dari Ditjen Pajak sebagai pembayar pajak VIP-1Selasa 13 Nov 2018 10:12Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

PT Bhinneka MentariDimensi (Bhinneka) yang merupakan perusahaan pioneer e-commerce Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai Wajib Pajak (WP) VIP-1 untuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Kemayoran. Penghargaan ini diberikan kepada Bhinneka dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, maupun terkait kepatuhan pajak (clean tax dan tertib administrasi).selengkapnya

 Fasilitas Pajak kembali DiperpanjangFasilitas Pajak kembali DiperpanjangSelasa 19 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini RinciannyaSri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini RinciannyaSelasa 19 Jan 2021 10:42Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Di dalam PMK 143/PMK.03/2020 dijelaskan, fasilitas pajak tersebut diberikan hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

 Dorong Pengadaan Vaksin, Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak hingga 300 PersenDorong Pengadaan Vaksin, Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak hingga 300 PersenRabu 21 Okt 2020 09:18Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan super tax deduction hingga 300 persen kepada wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Salah satunya, bagi wajib pajak (wp) yang bergerak di bidang farmasi.selengkapnya

 Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiPemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiRabu 7 Okt 2020 11:47Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan lima fasilitas pajak baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan atas pengadaan di industri farmasi.selengkapnya

 DPR Minta Ada Tax Amnesty Jilid II, Ini Alasannya!DPR Minta Ada Tax Amnesty Jilid II, Ini Alasannya!Jumat 30 Ags 2019 15:22Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Usulan pengadaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kembali mencuat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-P PDI Maruarar Sirait menilai hal itu perlu kembali dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Ini sejumlah catatan CITA terkait restrukturisasi Ditjen PajakIni sejumlah catatan CITA terkait restrukturisasi Ditjen PajakKamis 20 Jun 2019 11:02Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan reformasi perpajakan melalui restrukturisasi di internal Direktorat Jendreal (Ditjen) Pajak. Sejumlah struktur di Ditjen Pajak pun mengalami perubahan.selengkapnya

 Industri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikIndustri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikJumat 30 Nov 2018 15:54Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Direktur Yayasan Unilever Indonesia, Sinta Kaniawati mengatakan, kebutuhan pemerintah dalam merencanakan pengadaan pajak bagi plastik perlu dikaji dalam konteks semua pihak. Menurutnya, penerapan cukai harus melihat mata rantai panjang dari plastik itu sendiri.selengkapnya

 Industri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruIndustri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruKamis 31 Mei 2018 09:42Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Kenaikan cukai dan pengadaan cukai baru menghantui beberapa sektor manufaktur. Pemerintah dikabarkan tengah menggodok beberapa regulasi terkait hal tersebut.selengkapnya

 Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikDibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikSelasa 7 Mar 2017 10:36Ajeng Widyadibaca 1087 kaliSemua Kategori

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.selengkapnya

 Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMRabu 18 Jan 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 1355 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenSri Mulyani: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Capai 81 PersenKamis 29 Des 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 762 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.selengkapnya

 Tax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaTax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaKamis 3 Nov 2016 13:08Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Para pengusaha ritel barang mewah memanfaatkan blusukanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, Pacific Place, untuk menyampaikan keluhan dan meminta penurunan tarif pajak dan bea masuk.selengkapnya

 Kasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKamis 27 Okt 2016 07:49Administratordibaca 1484 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya

 Rini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNRini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNSelasa 26 Jul 2016 07:11Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 3183 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 Ketiban Rezeki dari Revaluasi, Profesi Ini Pasang Harga TinggiKetiban Rezeki dari Revaluasi, Profesi Ini Pasang Harga TinggiJumat 29 Jan 2016 13:41Administratordibaca 1450 kaliSemua Kategori

Salah satu poin kebijakan pemerintah jilid V, berupa revaluasi aset telah mendatangkan pundi-pundi uang bagi seseorang yang berprofesi sebagai penilai aset. Rezeki nomplok ini dirasakan profesi penilai yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 651 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :