BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiRabu 25 Mei 2016 17:43Administratordibaca 31 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

 Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Lebih Kerja Keras Pungut PajakSri Mulyani Minta Pegawai DJP Lebih Kerja Keras Pungut PajakSenin 16 Jul 2018 14:39Ridha Anantidibaca 1108 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memperingati hari pajak dengan menjadi pembina upacara di lapangan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Sabtu (14/7/2018).selengkapnya

 Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanJokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Tarif Bea Hak Tanah dan BangunanSelasa 19 Jul 2016 10:57Administratordibaca 3040 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memangkas tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada sejumlah gubernur, bupati, dan walikota di Istana Negara, hari ini.selengkapnya

 Industri Padat Karya Dapat Keringanan Pajak dari PemerintahIndustri Padat Karya Dapat Keringanan Pajak dari PemerintahRabu 10 Jul 2019 10:55Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto diatas 100 persen atau super deductible tax. Insentif pajak ini hanya diberikan kepada industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi bagi para pekerja serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.selengkapnya

 Tarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahTarif Pajak Turun, Properti Daerah akan BergairahSenin 30 Mei 2016 16:31Administratordibaca 2130 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan keluwesan kepada pengembangan bisnis properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus menuturkan, keluwesan dalam bentuk dapat menurunkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tarifnya masih 5 %. "Penggenan pajak penerbitan DIRE sebesar 1,5 persenselengkapnya

 Alasan Pemerintah Beri Keringanan Pajak Hingga 300 PersenAlasan Pemerintah Beri Keringanan Pajak Hingga 300 PersenRabu 10 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian insentif super deduction tax. Insentif ini diberikan untuk industri yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang)selengkapnya

 Tarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiTarif Pajak Penghasilan Bangunan Turun Dongkrak Sektor PropertiSabtu 13 Ags 2016 20:47Administratordibaca 3676 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan pemerintah ‎yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lima persen menjadi 2,5 persen dari nilai transaksi yang diterima penjual.selengkapnya

 Realisasi pajak ambles, hanya PPh Pasal 26 dan PPh OP yang tumbuh positifRealisasi pajak ambles, hanya PPh Pasal 26 dan PPh OP yang tumbuh positifSenin 22 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2020 terkontraksi hingga 10,8% year on year (yoy). Kendati demikian masih ada dua jenis pajak yang tumbuh positif yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan PPh Orang Pribadi (OP).selengkapnya

 Ditjen Pajak Beri Layanan Surat Fiskal Secara OnlineDitjen Pajak Beri Layanan Surat Fiskal Secara OnlineRabu 13 Feb 2019 09:21Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan layanan pengajuan surat keterangan fiskal secara daring (online). Layanan daring ini untuk memberikan kemudahan dan membantu peningkatan kemudahan usaha.selengkapnya

 RAPBN 2021: Penerimaan Pajak Tumbuh 5,8 Persen, PPh Nonmigas Jadi BantalanRAPBN 2021: Penerimaan Pajak Tumbuh 5,8 Persen, PPh Nonmigas Jadi BantalanSelasa 18 Ags 2020 10:45Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Pemerintah memproyeksikan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2021 mencapai Rp1.268,5 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook tahun 2020.selengkapnya

 Penerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorPenerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorJumat 16 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 681 kaliSemua Kategori

Penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, sebagai disinsentif terhadap kegiatan investasi di hulu minyak dan gas bumi bisa molor dari target yakni pada Januari 2017.selengkapnya

 PPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMPPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMSelasa 26 Jun 2018 10:44Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

 Baru 48,26%, Penerimaan Pajak Semester I Rp687,17 TriliunBaru 48,26%, Penerimaan Pajak Semester I Rp687,17 TriliunRabu 15 Ags 2018 11:52Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sampai dengan semester I-2018 sebesar Rp687,17 triliun. Pencapaian tersebut baru 48,26 persen dari target dalam APBN atau tumbuh 14,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Sering Kurang Bayar saat Lapor SPT Pajak?Sering Kurang Bayar saat Lapor SPT Pajak?Senin 19 Mar 2018 15:51Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Seringkali wajib pajak menemukan problem kurang bayar atau lebih bayar saat sedang mengisi laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan. Lantas apa maksud dari kurang bayar?selengkapnya

 Menkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKMenkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKRabu 4 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 1521 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanKemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanSenin 3 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 813 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulai frontloading guna pembiayaan 2019 pada akhir tahun ini atau memulainya pada awal tahun.selengkapnya

 Setelah bayar, warga baru tahu cuma biaya pengesahan STNK yang naikSetelah bayar, warga baru tahu cuma biaya pengesahan STNK yang naikJumat 6 Jan 2017 13:53Ajeng Widyadibaca 1139 kaliSemua Kategori

Sejumlah warga baru mengetahui bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraaan bermotor, melainkan penambahan tarif administrasi pengurusan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).selengkapnya

 BI Siapkan Instrumen untuk Pengampunan PajakBI Siapkan Instrumen untuk Pengampunan PajakJumat 1 Jul 2016 08:12Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Aturan Diskon Pajak `Super` Terbit Pekan IniAturan Diskon Pajak `Super` Terbit Pekan IniKamis 20 Jun 2019 14:57Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerbitan aturan insentif pengurangan pajak atau super deduction tax terbit pekan ini. Sri Mulyani juga berharap bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) insentif super deduction tax bersamaan dengan insentif pajak untuk kendaraan listrik.selengkapnya

 BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiJumat 1 Jul 2016 09:24Administratordibaca 1003 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :