Pengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasPengusaha Desak Batas Minimal Tax Refund DipangkasJumat 27 Sep 2019 12:04Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Pengusaha mendesak penurunan batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk fasilitas pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Pasalnya, pelonggaran ketentuan pengembalian PPN yang diberikan pemerintah dinilai tak cukup ampuh mengerek minat belanja turis asing.selengkapnya

 Pajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanPajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanJumat 29 Mar 2019 09:55Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagaimana diketahui, aturan itu rencananya diberlakukan pada 1 April 2019.selengkapnya

 Pemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommercePemerintah Diimbau Tunda Penerapan Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 11:31Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 1 April mendatang. Penundaan dinilai perlu agar ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengkaji lebih jauh, secara cermat dan hati-hati, mengenai dampak negatif dari kebijakan itu terhadap industri maupun pelaku e-commerce dan marketplace yanselengkapnya

 Intip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceIntip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceSelasa 19 Feb 2019 13:46Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kembali latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Cegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineSelasa 2 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot.selengkapnya

 Kemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKemenperin Tetap Tolak Tegas Cukai PlastikKamis 13 Des 2018 13:22Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap menolak tegas terhadap penerapan cukai kantong plastik yang direncanakan mulai berlaku pada 2019. Saat ini, rancangan peraturan pemerintah masih terus dibahas di tingkat antar kementerian dan lembaga.selengkapnya

 Penerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiPenerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiJumat 21 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1094 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan cukai plastik pada bulan Juli 2018 tidak sesuai harapan. Buktinya sampai saat ini cukai plastik belum juga diberlakukan.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Dukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiDukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiSenin 26 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Jemaah Umrah Jangan Takut Kena Pajak di Saudi, Bisa Refund KokJemaah Umrah Jangan Takut Kena Pajak di Saudi, Bisa Refund KokRabu 3 Jan 2018 12:17Ridha Anantidibaca 1256 kaliSemua Kategori

Belakangan ini, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% di Arab Saudi menjadi perbincangan hangat bagi warga dan juga wisatawan.selengkapnya

 Terbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniTerbebani PPN, Petani Tebu Tolak Sistem Beli Putus Menteri RiniRabu 18 Mei 2016 11:58Administratordibaca 3041 kaliSemua Kategori

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

 Pengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiPengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiSelasa 31 Jul 2018 12:26Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Perubahan dalam aturan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund berpotensi meningkatkan kedatangan turis asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih mengenakan pengembalian VAT dengan nilai minimal pajak Rp 500 ribu dan jangka waktu klaim satu bulan.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 AS Investigasi Pajak Digital, Ini Hal Yang Diperbincangkan di Sejumlah NegaraAS Investigasi Pajak Digital, Ini Hal Yang Diperbincangkan di Sejumlah NegaraKamis 4 Jun 2020 11:58Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Amerika Serikat baru-baru ini memulai investigasi formal terkait dengan pertimbangan beberapa negara terkait dengan rencana pengenaan pajak terhadap perusahaan digitalnya.selengkapnya

 Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungRabu 17 Feb 2021 09:48Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

 Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangKemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur UlangRabu 26 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.selengkapnya

 PPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahPPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahKamis 25 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) mengaku sudah menyusun rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan: penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Disoroti Trump, Sri Mulyani Kekeuh Tarik Pajak Netflix hingga SpotifyDisoroti Trump, Sri Mulyani Kekeuh Tarik Pajak Netflix hingga SpotifyKamis 18 Jun 2020 14:45Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Netflix hingga Spotify serta beberapa layanan digital lainnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :