Tekan Defisit, Pemerintah Beri Sinyal Pangkas Belanja LagiTekan Defisit, Pemerintah Beri Sinyal Pangkas Belanja LagiKamis 4 Ags 2016 09:01Administratordibaca 619 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akan kembali mengkaji opsi pemangkasan anggaran untuk menekan defisit anggaran akhir tahun. Pos-pos yang menjadi sasaran adalah belanja kementerian dan lembaga, serta transfer dana ke daerah. “Kami akan efisiensi baik belanja K/L, dan coba seperti konversi dana alokasi umum,” kata Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 3selengkapnya

 Pemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiPemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiJumat 25 Jan 2019 14:22Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) dari bunga obligasi. Penurunan PPh bunga obligasi tentu harus mempertimbangkan iklim investasi yang terjadi saat ini.selengkapnya

 Dua Hal Yang Bikin Pemerintah Sulit Tarik Pajak FintechDua Hal Yang Bikin Pemerintah Sulit Tarik Pajak FintechRabu 8 Ags 2018 11:31Ridha Anantidibaca 1112 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun mengkaji potensi penerimaan dari industri financial technology (fintech) di Tanah Air. Namun, hingga kini ada dua kendala penarikan pajak yang teridentifikasi.selengkapnya

 Pemerintah Bidik Objek Cukai BaruPemerintah Bidik Objek Cukai BaruJumat 8 Des 2017 15:27Ridha Anantidibaca 1027 kaliSemua Kategori

KEMENTERIAN Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah mengkaji ekstensifikasi objek barang kena cukai dalam rangka meningkatkan penerimaan. Beberapa objek yang mejadi calon pengenaan cukai di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahPemerintah Kaji Penghapusan PPnBM dan PPh 22 Rumah MewahSelasa 23 Okt 2018 09:51Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penghapusan pajak rumah mewah, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penghapusan tersebut guna mendorong pembelian rumah mewah sehingga pasar properti di segmen tersebut kembali menggeliat.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Surga PajakPemerintah Kaji Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Surga PajakJumat 24 Jun 2016 13:29Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mengkaji wacana pembentukan pulau surga pajak atau offshore financial center (OFC) di Indonesia yang dilontarkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.selengkapnya

 Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Asal Potong Pajak RokokTambal Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Asal Potong Pajak RokokSenin 8 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Pemerintah tak akan asal memotong jatah pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pasalnya, sebelum dilakukan pemotogan, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.selengkapnya

 Airlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiAirlangga Beberkan Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Dampak PandemiRabu 24 Jun 2020 15:51Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.selengkapnya

 APBN 2017, Pemerintah Ubah Desain SubsidiAPBN 2017, Pemerintah Ubah Desain SubsidiKamis 3 Nov 2016 13:12Administratordibaca 1316 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah akan menyeimbangkan antara penerimaan perpajakan, baik dari tax amnesty maupun pajak lain, dan belanja pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakPemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakSelasa 13 Sep 2016 10:15Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha.selengkapnya

 Pemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holidayPemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holidayRabu 4 Apr 2018 09:46Ridha Anantidibaca 855 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menebar insentif bagi pelaku industri. Kali ini, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau tax holiday. Berlaku mulai pekan ini, pemerintah memperluas sektor industri yang berhak bebas pajak serta mempercepat waktu pemberian insentif.selengkapnya

 Pemerintah sederhanakan prosedur tax holidayPemerintah sederhanakan prosedur tax holidayRabu 25 Apr 2018 09:55Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan terkait tax holiday, dimana pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur untuk mendapatkan fasilitas tax holiday. Pemerintah memotong prosedur pengajuannya menjadi dua langkah dari yang sebelumnya sembilan langkah.selengkapnya

 Pemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakPemerintah Harus Jaga Kepercayaan Masyarakat dari Amnesti PajakRabu 26 Okt 2016 14:43Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, keberhasilan amnesti pajak menjadi momentum pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa pemerintah serius mereformasi sektor perpajakan. Pemerintah, kata dia, harus berjuang menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dengan menjalankan UU Amnesti Pajak secara maksimal.selengkapnya

 Dirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahDirjen Pajak Jadi Ketua Panja Tax Amnesty dari PemerintahJumat 29 Apr 2016 22:04Administratordibaca 1419 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada masa sidang berikutnya 17 Mei mendatang. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi XI pada Kamis (28/4) malam, menetapkan panitia kerja dari pihak pemerintah dan DPR. Adapun dari pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Direktur Jenderalselengkapnya

 Pemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianPemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianRabu 20 Feb 2019 14:31Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengaku kesulitan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk hasil pertanian yang digunakan di dalam negeri. Produk pertanian mulai dikenakan pajak setelah pengusaha kelapa sawit menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 kepada Mahkamah Agung.selengkapnya

 Pajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiPajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiSenin 24 Sep 2018 09:41Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Hal ini dilakukan lantaran bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.selengkapnya

 Setelah Tax Amnesty, Pemerintah Siapkan Pulau Suaka PajakSetelah Tax Amnesty, Pemerintah Siapkan Pulau Suaka PajakSelasa 21 Jun 2016 11:41Administratordibaca 1905 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menahan semakin banyaknya aliran dana ke luar negeri. Setelah program pengampunan pajak (tax amnesty), pemerintah berencana membuat sebuah “pulau” yang bisa dijadikan sebagai suaka pajak oleh para pengusaha.selengkapnya

 Pemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan MigasPemerintah Belum Putuskan Insentif untuk Perusahaan MigasSelasa 2 Feb 2016 12:36Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,‎ pemerintah belum memutuskan untuk memberi insentif‎ bagi industri Migas. Pemerintah hanya akan mencoba menyelesaikan semua permasalahan yang mendera mereka. "Yang terkait pajak atau apapun, nanti saya samapikan ke Dirjen Pajak atau Dirjen Anggaran lah," ujar Bambang usai menghadiri Wlcoming Alumni LPDP di Hotel Borubudur, Jakarta,Senin (1/2)selengkapnya

 Demi Tarik Investor, Pemerintah Turunkan Pajak ObligasiDemi Tarik Investor, Pemerintah Turunkan Pajak ObligasiSelasa 25 Sep 2018 11:04Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi bunga surat utang atau obligasi pemerintah hingga swasta demi menarik minat investor untuk memiliki obligasi di dalam negeri.selengkapnya

 Mulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahMulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahRabu 5 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 1605 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 April 2020. Kebijakan ini dilaksanakan menyusul akan dihapuskannya juga NPWP bendahara pemerintah dan pencabutan pengukuhan PKP.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :