RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniSenin 26 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax AmnestyPemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax AmnestyKamis 26 Mei 2016 18:02Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengajukan revisi besaran tarif tebusan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Disisi lain, Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum satu suara perihal besaran tarif yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut. Sebab, sebelumnya berbagai kalangan menilai besaran tarif tebusan yang tercantum dalam rancangan beleid itu terlalu kecil.selengkapnya

 Wamen Arcandra: Revisi PP 79 Bakal Tingkatkan Eksplorasi MigasWamen Arcandra: Revisi PP 79 Bakal Tingkatkan Eksplorasi MigasSenin 17 Okt 2016 15:50Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 akan menjadi jalan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di Indonesia. PP tersebut mengatur soal biaya operasional yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan (PPh) di hulu migas.selengkapnya

 Ini Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakIni Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan PajakRabu 25 Mei 2016 12:12Administratordibaca 1301 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mengungkapkan terdapat tiga hal krusial dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. "Ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja," kata Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/5).selengkapnya

 Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Jumat 23 Sep 2016 07:53Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tujuan memperbaiki iklim investasi sektor tersebut.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1993 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Menperin Airlangga berharap revisi pajak otomotif selesai di kuartal pertamaMenperin Airlangga berharap revisi pajak otomotif selesai di kuartal pertamaJumat 9 Feb 2018 11:36Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sedang membahas revisi struktur pajak otomotif, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Salah satu hal yang direvisi adalah penurunan PPnBM mobil sedan.selengkapnya

 Revisi UU Cukai, Naskah Akademik Mulai DisusunRevisi UU Cukai, Naskah Akademik Mulai DisusunKamis 15 Feb 2018 10:20Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

RUU tentang Cukai terus dibahas secara intensif oleh pemerintah, dan mulai disusun naskah akademik perubahan undang-undang tersebut.selengkapnya

 Pembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniPembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniSelasa 21 Jun 2016 10:41Administratordibaca 1096 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan mendorong pembahasan tax amnesty selesai dalam beberapa hari ini. Ketua Panja H. Soepriyatno mengatakan, pihaknya akan merampungkan pembahasan pasal yang belum tuntas malam ini juga, Senin (20/6).selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikPembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikSenin 6 Jun 2016 13:48Administratordibaca 873 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR terlalu berlarut-larut. Hal tersebut dinilainya makin menimbulkan ketidakpastian terhadap berbagai pihak.selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Usai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokUsai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokKamis 7 Nov 2019 14:54Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Usai mendapatkan tekanan dari regulasi cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 152/2019, industri rokok berpeluang terdampak oleh revisi Peraturan Pemerintah terkait produk rokok. Kabar terkait usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk revisi PP No. 109 tahun 2012 menambah polemik di tubuh industri ini.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 Bea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikBea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikSenin 4 Jun 2018 11:12Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 Darmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasDarmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasSabtu 22 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

 Simak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestySimak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestyKamis 20 Okt 2016 08:21Administratordibaca 1215 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini akan ada penambahan basis pajak baru dan juga akan mendapatkan dana segar dari luar negeri.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1398 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Jokowi Dorong Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasJokowi Dorong Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasSabtu 30 Jul 2016 09:58Administratordibaca 1112 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo turut mendorong penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Tujuannya agar investasi di sektor hulu migas kembali bergairah di tengah rendahnya harga minyak dunia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :