PKS Tolak RUU Tax Amnesty?PKS Tolak RUU Tax Amnesty?Ahad 13 Mar 2016 09:53Administratordibaca 1367 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Ekonomi DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan, keterbukaan data yang mulai diberlakukan negara G-20 pada akhir 2016, berdampak kepada RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) "Dengan berlakunya keterbukaan data tersebut, tidak ada tempat yang aman di dunia, bagi para koruptor, masa kini dan masa lalu. Bahkan masa yang akan datang untuk menyembunyikan dan memarkir uangnya di luar negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Sri Mulyani meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Kamis 27 Mei 2021 15:18Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Senin (24/5). Acara peresmian diselenggarakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini.selengkapnya

 Ribuan Warga Kota Malang Manfaatkan Pemutihan PajakRibuan Warga Kota Malang Manfaatkan Pemutihan PajakRabu 20 Nov 2019 11:43Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Sebanyak 5.791 Wajib Pajak (WP) Kota Malang telah memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Selama tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV dapat mengumpulkan nilai realisasi sebesar Rp 4.414.163.950,-.selengkapnya

 Keringanan Pajak 50 Persen untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya di Kota MalangKeringanan Pajak 50 Persen untuk Pemilik Bangunan Cagar Budaya di Kota MalangKamis 17 Jan 2019 11:07Ridha Anantidibaca 884 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, resmi menetapkan 32 bangunan peninggalan masa kolonial sebagai cagar budaya. Sertifikat penetapan telah diserahkan Wali Kota Malang pada para pemilik bangunan itu.selengkapnya

 Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berakhir 26 April 2019Rabu 12 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Sunset Policy III Pajak Daerah Kota Malang berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB Perkotaan yang belum terbayar hingga 2018 akan berakhir 26 April 2019.selengkapnya

 Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakApartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakRabu 23 Okt 2019 13:17Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah berupaya menggali potensi pajak apartemen agar bisa menambah pendapatan daerah. Sebab, selama ini pajak yang diterapkan untuk apartemen baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).selengkapnya

 Mobil Mewah di Filipina Digilas Buldoser Karena Tidak Bayar PajakMobil Mewah di Filipina Digilas Buldoser Karena Tidak Bayar PajakKamis 1 Ags 2019 11:44Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah Filipina punya cara tersendiri dalam menindak kendaraan yang diimpor secara ilegal. Salah satu cara yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte, adalah dengan menggilas kendaraan tersebut menggunakan buldoser.selengkapnya

 Dukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPDukung Integrasi Data, BTN Terbitkan Kartu Debit Merangkap NPWPSelasa 15 Mei 2018 13:13Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerja sama untuk menerbitkan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kartu Pintar tersebut merupakan kartu debit yang diisi dengan applet Kartu Indonesia 1 (KARTIN1) yang bisa memuat berbagai identitas dasar pemegang kartu di antaranya NPWP.selengkapnya

 Gubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajakGubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajakSenin 15 Jan 2018 09:49Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya.selengkapnya

 Wajib Pajak Bandel, Pemkot Langsung Tindak TegasWajib Pajak Bandel, Pemkot Langsung Tindak TegasJumat 29 Des 2017 08:49Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, Pemerintah Kota Tarakan melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah akan bersikap tegas, bahkan tak segan menyita aset wajib pajak yang membandel.selengkapnya

 Pemerintah Ungkap Modus Lain Penghindaran PajakPemerintah Ungkap Modus Lain Penghindaran PajakRabu 21 Sep 2016 07:38Administratordibaca 567 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada modus lain yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari pajak.selengkapnya

 Buruh: UU Pengampunan Pajak Cederai Rasa KeadilanBuruh: UU Pengampunan Pajak Cederai Rasa KeadilanJumat 1 Jul 2016 15:04Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Kaum buruh menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah mencederai rasa keadilan kaum buruh. Di sisi lain, UU tersebut dipandang telah melanggar hukum.selengkapnya

 Pajak Mencekik, sejumlah Karaoke di Batam mulai TutupPajak Mencekik, sejumlah Karaoke di Batam mulai TutupJumat 5 Okt 2018 09:38Ridha Anantidibaca 954 kaliSemua Kategori

Sedikitnya 3 dari 11 usaha karaoke keluarga di Batam tutup dalam 6 bulan terahir karena kenaikan pajak dari 15% menjadi 35%. hingga kehilangan pelanggan 50% sementara beban biaya makin membengkak.selengkapnya

 TAK AMNESTY BERLAKU: OJK Siapkan Instrumen, Kontrak Pengelolaan Dana Bakal DiubahTAK AMNESTY BERLAKU: OJK Siapkan Instrumen, Kontrak Pengelolaan Dana Bakal DiubahSelasa 12 Jul 2016 16:42Administratordibaca 652 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan sejumlah instrumen yang diharapkan bisa menampung dana hasil repatriasi sebagai imbas diberlakukannya pengampunan pajak.selengkapnya

 Cukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriCukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriSenin 26 Okt 2020 15:49Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikan cukai rokok pada 2021. Beredar kabar kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17%.selengkapnya

 Soal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSoal wacana kenaikan cukai, GAPPRI minta hal ini ke pemerintahSenin 26 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat, beredarnya isu di media mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tahun depan sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, sampai saat ini informasi tersebut sumbernya belum jelas.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Minta Cukai Tetap Sesuai PMK 152/2019Pengusaha Rokok Minta Cukai Tetap Sesuai PMK 152/2019Senin 20 Jul 2020 11:52Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyesalkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang memuat simplifikasi pengenaan cukai industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Puluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarPuluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarJumat 28 Des 2018 11:07Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Puluhan kendaraan mewah di Jakarta Barat masih menunggak pajak. Saat ini Samsat Jakarta Barat terus mengejar pemilik ken daraan supaya secepatnya melunasi pajak sebelum masa pemutihan pajak habis pada 31 Desember mendatang.selengkapnya

 `Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan Nasional`Sunset Policy` Pajak Daerah Kota Malang Jadi Percontohan NasionalJumat 31 Ags 2018 13:57Ridha Anantidibaca 888 kaliSemua Kategori

Program 'sunset policy' Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Daerah Kota Malang berupa penghapusan denda dan administrasi yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan sehingga dijadikan percontohan nasional.selengkapnya

 Tanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirTanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirRabu 4 Jul 2018 15:49Ridha Anantidibaca 1064 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dinilai belum bisa dimanfaatkan optimal, Sebab belum ada aturan teknis.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :